hukumonline
Selasa, 18 Mei 2010
Korban Rekayasa Kasus Kembali Dibebaskan Hakim
Majelis hakim menilai berita acara penggeledahan dan pemeriksaan tidak memenuhi syarat formil. Pengacara terdakwa berniat kembali mempraperadilankan polisi. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengapresiasi putusan hakim.
Rfq
Dibaca: 1235 Tanggapan: 0
Korban Rekayasa Kasus Kembali Dibebaskan Hakim
Aan akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim PN Jaksel.Foto: Sgp

Majelis hakim kembali bersikap terhadap rekayasa kasus di kepolisian. Setelah PN Jakarta Pusat membebaskan pemulung korban rekayasa, giliran majelis hakim PN Jakarta Selatan meloloskan Sushandi alias Aan bin Sukatma. Dipimpin Artha Theresia, majelis hakim PN Jakarta Selatan menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum. Putusan itu membuat Aan lolos sementara dari jerat kepemilikan serbuk narkoba.

 

Dalam sidang Senin (17/5) yang dipadati pengunjung, majelis hakim mengembalikan surat dakwaan kepada jaksa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Aan tampak terharu mendengar putusan majelis. “Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum,” ujar Artha Theresia.

 

Duduk di kursi pesakitan, mengenakan batik lengan pendek dipadu celana bahan krem mendengarkan pertimbangan majelis dengan seksama. Namun pertimbangan majelis tidak masuk materi pokok perkara. Sebab, majelis berpandangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Aan kala diperiksa di Gedung Artha Graha lantai delapan dinilai cacat hukum. Lantaran belum sampai pokok perkara, tuduhan jaksa tentang kepemilikan narkoba belum dibuktikan.

 

Lelaki berusia tiga puluh tahun ini oleh penuntut umum didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam surat tuntutan penuntut umum, lelaki berusia tiga puluh tahun ini dituntut lima tahun ‘menginap’ di hotel prodeo. Selain itu juga, Aan pun mesti membayar denda yang tidak kecil yakni senilai delapan ratus juta rupiah dengan subsider kurungan tiga bulan.

 

Dalam uraian pertimbangannya, majelis menilai barang bukti serbuk narkoba merupakan  golongan I sebagaimana tertera dalam UU Narkotika. Namun di persidangan Aan menyangkal barang bukti adalah miliknya. Berdasarkan persidangan, majelis hakim dalam pertimbangannya memperoleh beberapa fakta.  Pada 14 Desember, Polda Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Aan dalam kasus kepemilikan senjata api milik petinggi PT Maritim Timur Jaya –anak perusahaan PT Artha Graha-. Aan awalnya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, oleh penyidik Polda Maluku, Aan digeledah dan ditemukan serbuk di dalam dompet Aan  yang ternyata inex seberat 0,1 gram.

 

Merujuk pada Pasal 1 angka 18 KUHAP penggeledahan adalah kewenangan penyidik, sedangkan BAP ditandatangani pejabat yang melakukan pemeriksaan. Sebagaimana hasil pemeriksaan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan, majelis hakim menemukan kejanggalan dalam Berita Acara Penggeledahan dan Pemeriksaan atas penetapan tersangka terhadap Aan.

 

Menurut majelis, berita acara ditandatangani oleh Kiswandi dari Polda Metro Jaya. Padahal, pejabat yang melakukan penggeledahan adalah tiga orang anggota Polda Maluku yakni Bripda Obet Tutualima, Ipda johanes Watinamela, dan Kombes Pol Jhonni Siahaan.

 

Selain itu, urai majelis, dalam berita acara penggeledahan disebutkan barang bukti narkoba ditemukan dalam lipatan uang Rp50 ribu di saku celana bagian kanan. Sementara dalam pemerisaan, disebutkan narkoba ditemukan di dompet. Bahkan, ketidakcocokan juga terjadi pada waktu penggeledahan dan pemeriksaan sebagaimana berita acara yang dibuat penyidik.

 

Aan digeledah pada 14 Desember 2009, sedangkan berita acara dibuat pada 15 Desember 2009. Majelis hakim berkesimpulan, berita acara dibuat penyidik tidak sesuai fakta pemeriksaan dan penggeledahan yang terungkap di persidangan. Karenanya majelis berkesimpulan BAP tertanggal 15 Desember merupakan BAP cacat hukum. “Isi berita acara penggeledahan 15 Desember 2009 adalah tidak sesuai dengan surat penggeledahan. Karenanya BAP 15 Desember penggeledahan adalah cacat hukum,” begitu salah satu pertimbangan majelis.

 

Lantaran Berita Acara Penggeledahan badan dan pakaian cacat hukum, otomatis keabsahan surat dakwaan penuntut umum terhadap Aan luntur. “Karena BAP cacat demi hukum, maka surat dakwaan hatuslah dinyatakan batal demi hukum, ujarnya.

 

Aan berurai air mata mendengar putusan majelis. Dia langsung memeluk sanak keluarganya yang menyaksikan sidang. Selepas sidang, lelaki kelahiran 1980 ini melakukan sujud syukur di masjid Penagdilan Negeri Jakarta Selatan. “Ya pokoknya saya mengucapkan Alhamdulillah,” ujarnya.

 

Terima putusan

Anggota tim penasihat hukum Aan, Sunggul Sirait, langsung menyatakan menerima putusan majelis. Putusan ini malah bakal dijadikan amunisi untuk mengajukan praperadilan ulang terhadap Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum berpikir untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap polisi karena dugaan merekayasa kasus Aan.

 

Anggota penasihat hukum lainnya, Edwin partogi menyatakan secara otomatis Aan bebas meskipun tidak ada pernyataan bebas dalam putusan majelis hakim. Proses hukum terhadap kliennya tidak dapat dilanjutkan. Menurut Edwin, majelis hakim beranggotakan Haswandi dan Ahmad Solihin sangat jeli melihat kejanggalan penyidikan perkara kliennyan. “Secara otomatis bebas,” ujarnya.

 

Penuntut umum Sri Haryanto menyatakan pikir-pikir atas putusan. Penuntut umum, kata dia akan mengambil sikap selama tujuh hari setelah mempelajari putusan. “Nanti kami bahas lagi bersama tim, karena tadi yang dibahas baru surat dakwaan sehingga belum masuk materi pokok perkara. Jadi hasil penyidikannya tidak sempurna maka dakwaannya dinilai seperti itu,” ujarnya.

 

Sekertaris Satgas Pemberantas Mafia Hukum Denny Indrayana memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aan. Menurut dia usai memantau persidangan Aan, putusan majelis hakim sejalan dengan semangat Satgas dalam pemberantasan mafia hukum. Dia menilai perkara Aan tidak berdiri sendiri, melainkan ada mafia di balik kasus ini.

 

Lebih jauh Denny mengatakan Aan merupakan korban kepentingan kekuasaan pengusaha besar. “Putusan hari ini membuktikan bahwa ada rekayasa yang sudah masuk ke tubuh kepolisian dalam menangani perkara Aan,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.