DPR melalui Komisi I baru saja menetapkan sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2010-2013. Kesembilan nama itu adalah Mochamad Riyanto, Ezki Tri Rezekin, Dadang Rahmat Hidayat, Azimah, Nina Mutmainnah, Idy Muzzayad, Iswandi Syahputra, Yudhariksawan, dan Yazirwan Uyun.
Mereka terpilih melalui mekanisme pemungutan suara yang digelar pada hari terakhir (28/4) uji kelayakan dan kepatutan. Mochamad Riyanto muncul sebagai calon pengumpul suara terbanyak. Bersama Yazirwan Uyun yang menempati peringkat terbawah, Riyanto adalah anggota KPI periode 2007-2010. Keduanya kembali bertarung dalam proses seleksi karena UU Penyiaran, No 32 Tahun 2002 memang memungkinkan komisioner lama untuk mencalonkan diri lagi. Tetapi, hanya untuk satu periode tambahan saja.
Begitu terpilih, Riyanto dkk tentunya akan segera menghadapi beragam tantangan, mengingat begitu pesatnya industri penyiaran dalam satu dasawarsa terakhir ini. Dari jumlah stasiun televisi terestrial saja, misalnya, sudah jauh berbeda dibanding ketika KPI pertama kali terbentuk tujuh tahun lalu. Lalu, ditambah lagi dengan pertumbuhan industri televisi berlangganan yang mulai dilirik oleh masyarakat konsumen Indonesia.
Tidak hanya itu, berkaca pada kiprah KPI dua jilid sebelumnya, perseteruan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi M Riyanto dkk. Perseteruan ini adalah warisan dari KPI Jilid I yang ketika itu merasa kewenangannya dicaplok oleh Kominfo. Kedua lembaga akhirnya berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Bimo Nugroho Sekundatmo adalah salah satu saksi hidup perseteruan KPI dan Kominfo. Bimo sempat menjabat sebagai Anggota KPI dua periode berturut-turut. Menurutnya, kontestasi antara KPI dan Kominfo adalah sesuatu yang niscaya karena kewenangan kedua lembaga memang beririsan. Namun, faktor figur yang duduk di KPI dan Kominfo juga menentukan. Pergantian menteri, kata Bimo, sedikit banyak ternyata mengubah tensi perseteruan.
Untuk mengulas lebih jauh tentang kiprah KPI selama dua periode, termasuk kisah perseteruan KPI dan Kominfo, hukumonline mewawancarai Bimo pada pertengahan Maret 2010 lalu. Dengan modal dua periode duduk sebagai Komisioner, Bimo juga mengutarakan pandangannya seputar bagaimana kiprah KPI ke depan. Berikut petikan wawancaranya:
Sebagian kalangan memandang kinerja KPI belum memuaskan. Apa yang sebenarnya telah dilakukan KPI dalam dua periode ini?