hukumonline
Selasa, 01 Juni 2010
MA: Keputusan KPU Bisa Digugat ke PTUN
Dalam SEMA No. 7 Tahun 2010, MA menyatakan Keputusan KPU baik pusat maupun daerah –selain terkait hasil pemilu- dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ali
Dibaca: 5440 Tanggapan: 0
MA: Keputusan KPU Bisa Digugat ke PTUN
Ketua MA Harifin Tumpa keluarkan SEMA tentang Pemilukada. Foto: Sgp

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa baru saja menandatangani Surat Edaran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yakni SEMA No.7 Tahun 2010. SEMA yang berjudul ‘Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah’ itu membolehkan Keputusan KPU digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

MA menyatakan Pasal 2 huruf g UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 (UU PTUN) memang secara tersirat menyebutkan ‘Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan KPU baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum, tidak dapat digugat di PTUN’.

 

Namun MA menegaskan yang dimaksud pasal tersebut adalah tahapan setelah pemungutan suara dilakukan yakni terkait ‘hasil pemilihan umum’. Artinya, PTUN tak boleh menerima gugatan terkait hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sekedar informasi, sengketa hasil pemilukada memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan pilkada, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum,” sebut Harifin dalam surat yang ditandatangani pada 11 Mei 2010 itu.

 

Contoh keputusan KPU Daerah pada tahap persiapan adalah tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Keputusan KPU Daerah pada tahap-tahap seperti ini –di luar tahap hasil pemilihan umum- yang bisa digugat ke PTUN.

 

“Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU PTUN,” demikian bunyi SEMA tersebut.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, sebelumnya, MA pernah mengeluarkan SEMA yang juga menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pilkada, SEMA No.8 Tahun 2005. Dalam SEMA ini, MA justru menegaskan bahwa Keputusan KPU pusat dan daerah dalam setiap tahapan pemilukada tak bisa digugat ke PTUN. Alasan MA kala itu adalah agar tahapan pemilukada tidak terganggu.

 

Meski begitu, dalam prakteknya, banyak Putusan PTUN yang membatalkan Keputusan yang dibuat oleh KPU baik pusat maupun daerah. Karenanya, dengan terbitnya SEMA tentang pemilukada yang teranyar ini (SEMA No.7/2010) tentu memberikan kepastian bagi pencari keadilan untuk mempersoalkan setiap tahapan pemilukada.

 

Dipercepat

Selain membolehkan Keputusan KPU digugat ke PTUN, Harifin juga menginstruksikan agar pemeriksaan sengketa tata usaha negara terhadap Keputusan KPUD dapat menjadi prioritas dengan mempercepat proses penyelesaiannya. Selain itu, PTUN dan majelis hakim yang menangani perkara tersebut hati-hati dalam membuat putusan.

 

“Dalam proses peradilan, Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi penggugat ataupun tergugat,” sebut Harifin lagi.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.