hukumonline
Jumat, 11 Juni 2010
Dirjen Pajak Tidak Awasi PPN Makanan dan Minuman
Hingga kini masih banyak restoran yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
M-7
Dibaca: 1598 Tanggapan: 0
Dirjen Pajak Tidak Awasi PPN Makanan dan Minuman
Foto: Sgp ( Foto Ilustrasi)

Bagi Anda yang sering nongkrong di restoran, mungkin perlu mendengar penegasan Temi Utami ini. Kasubdit Bidang Pelayanan Direktorat PP Humas Ditjen Pajak itu menegaskan makanan dan minuman di restoran bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, bisanya disngkat PPN & PPnBM. Jauh sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai terbit, makanan dan minuman di restoran tak pernah kena PPN.

 

Penjelasan Temi Utami seolah mempertegas kembali rumusan pasal 4A UU PPN & PPnBM. Pasal itu mengatakan, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

 

Barang lain yang bebas PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; dan uang, emas batangan, serta surat berharga.

 

Setelah diberlakukan per 1 April 2010, Ditjen Pajak menerima keluhan dari sejumlah konsumen. Sebab, ternyata masih ada restoran atau rumah makan yang menerapkan PPN kepada konsumen saat membayar makanan atau minuman. Temi berdalih UU No. 42 Tahun 2009 masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para pengusaha. “Masih kurang sosialisasi,” ujarnya saat media briefing di Ditjen Pajak, Kamis (10/6) kemarin.

 

Kondisi kurang sosialisasi masih diperparah oleh pola pengawasan. Ditjen Pajak, kata Temi, tidak dalam posisi melakukan pengawasan atas penerapan PPN tersebut. Pada dasarnya pajak untuk makanan dan minuman dikenakan pajak daerah, sehingga seharusnya daerah pula yang melakukan pengawasan. “Ditjen Pajak tidak melakukan pegawasan. Itu objek yang dikelolah pemerintah daerah. Yang mengawasi adalah pemda”, ujarnya.

 

Masih menurut Temi, seharusnya pajak yang dikenakan untuk makanan dan minuman di restoran adalah Pajak Pembangunan satu (PB1) yang besarannya ditentukan melalui Peraturan Daerah (Perda).

 

Berdasarkan pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.  Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai objek pajak.

 

Melanggar Perlindungan Konsumen?

Apakah penerapan PPN untuk makanan dan minuman melanggar ketentuan perlindungan Konsumen? Dihubungi melalui telepon, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menjelaskan penerapan PPN untuk makanan dan minuman restoran dapat dikatakan melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya terkait dengan ketentuan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan benar.

 

Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa. Menurut  Sudaryatmo, konsumen bisa meminta penjelasan atas pungutan tersebut kepada pelaku usaha. Tetapi, jika konsumen bisa membuktikan bahwa PPN yang telah dipungut tidak disetorkan kepada pemerintah, baru bisa meminta ganti rugi. Jika ada indikasi pelanggaran hukum perpajakan, Dirjen Pajak yang harusnya mengambil tindakan.

 

Carla Parengkuan, Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Retoran Indonesia (PHRI) menilai Pemerintah kurang mensosialisasikan beleid PPN & PPnBM tersebut. Inilah yang menjadi penyebab ketidaksamaan sikap pengusaha café, restoran dan sejenisnya. Khusus di Jakarta, PHRI akan segera membahas masalah ini dengan Pemda. “Rencananya, Senin pekan depan kita akan duduk bersama”, tuturnya.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.