hukumonline
Selasa, 22 Juni 2010
Rapor Keuangan Kemenhut Membaik
BPK berharap, Kementerian Kehutanan menyusun rencana aksi sebagai upaya peningkatan opini laporan keuangan di tahun mendatang.
Yoz
Dibaca: 910 Tanggapan: 0

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Tahun 2009, Selasa (22/6), di Jakarta. Auditor Negara tersebut memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan kementerian.

 

Anggota IV BPK Ali Masykur Musa mengatakan, opini ini menunjukkan peningkatan karena sebelumnya, selama tiga tahun terakhir BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Kemenhut. Dengan opini WDP, BPK menilai laporan keuangan kementerian tahun 2009 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

 

Hal tersebut dilihat dari posisi keuangan kementerian tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. “Kecuali Piutang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) sebesar Rp305,13 miliar belum didukung oleh dokumen sumber,” kata Ali.

 

Laporan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengedalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Temuan SPI antara lain; Pertama, pencatatan dan pelaporan PNBP sektor kehutanan belum memadai, Kedua, pengelompokkan jenis belanja pada saat pelanggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan, Ketiga, pencatatan dan pelaporan saldo kas di Bendahara Penerimaan belum tertib.

 

Keempat, pengendalian atas kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa satuan kerja masih lemah. Kelima, piutang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebesar Rp305,13 miliar belum didukung oleh dokumen sumber. Keenam, penatausahaan persediaan belum tertib.

 

Ketujuh, aset tetap berupa tanah dan peralatan serta mesin tidak tercatat. Kedelapan, penyelesaian dan pencatatan akun bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan tagihan TP/TGR belum memadai.

 

Sedangkan temuan ketidakpatuhan Kemenhut terhadap peraturan perundangan antara lain; Pertama, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Permenhut No. P.56/Menhut-II/2008. Kedua, dana pengelolaan Gedung Manggala Wanabhakti dikelola di luar mekanisme APBN. Ketiga, pengeluaran tidak sesuai dengan rencana penggunaan pengajuan tambahan uang persediaan.

 

Keempat, belanja hibah digunakan lagsung tanpa melalui mekanisme APBN. Kelima, masih terdapat tanah berstatus sengketa dengan pemerintah daerah setempat. Keenam, terdapat aset yang dikuasai dan dicatat sebagai aset kementerian lain. Ketujuh, aset tetap berupa tanah belum bersetifikat. Kedelapan, sisa uang ppersediaan di Bedahara Pengeluaran terlambat disetor ke Kas Negara.

 

Atas temuan BPK tersebut, Ali berpesan, harus ada perbaikan di Kemenhut untuk memaksimalkan sosialisasi kegiatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP, meningkatkan kemampuan dan pemahaman petugas Sistem Akuntansi Instansi, menginventarisasi dokumen sumber terkait tunggakan PSDH/DR.

 

“Selain itu, menertibkan pengelolaan Gedung Manggal Wanabhakti, mempriorotaskan pengurusan sertifikat tanah, serta menertibkan penggunaan aset negara yang disewakan kepada pihak ketiga,” tambah Ali.

 

Rencana Strategis

Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan merasa bangga atas penilai BPK yang menaikkan opini dari laporan keuangan Kementerian Kehutanan di tahun 2009. Ia menargetkan, pada tahun 2010-2014, laporan kementeriannya bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

 

“Alhamdulillah. Sebelumnya, waktu ketemu presiden saya sudah diberi bocoran kalau rapor Kemneterian Kehutanan sudah naik pangkat. Kalau tidak, muka saya bisa malu,” ujarnya. 

 

Selain itu, Kemenhut telah menetapkan Rencana Strategis (renstra) tahun 2010-2014, yang merupakan penjabaran dari 8 kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan. Beberpa renstra tersebut adalah; Pertama, meningkatkan ketrampilan dan kemampuan SDM bidang akuntansi dengan melakukan asistensi dan pelatihan serta sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada para petugas SAI khususnya petugas akuntansi keuangan dan barang.

 

Kedua, peningkatan proses rekonsiliasi di segala unit akuntansi dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian. Ketiga, meningkatkan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang.

 

Keempat, memberikan teguran kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) dan Bendahara Pengeluaran serta memerintahkan untuk menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur, melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas SAI, dan melakukan rekonsiliasi Buku Kas Umum, rekening koran dan fisik kas secara rutin.

 

Kelima, meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan dan pelaporan hibah, serta meningkatkan koordinasi dengan pemberi hibah dan Kementerian Keuangan serta Bappenas terkait mekanisme pengelolaan hibah. Keenam, melakukan koordinasi dengan BPN terkait proses sertifikasi tanah.

 

Ketujuh, membuat Surat Edaran kepada seluruh unit akuntansi/satuan kerja lingkup Kemenhut tentang langkah-langkah menghadapi setiap akhir tahun dalam pengelolaan keuangan.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.