hukumonline
Selasa, 06 Juli 2010
Pasal Pidana Tidak Tepat dalam Sengketa Kontrak Konstruksi
Penyedia Jasa Konstruksi merasa khawatir dalam melaksanakan isi kontrak. Sewaktu-waktu bisa tersangkut perkara pidana.
CR-9
Dibaca: 2178 Tanggapan: 3
Pasal Pidana Tidak Tepat dalam Sengketa Kontrak Konstruksi
Pasal Pidana tidak tepat dalam sengketa kontrak konstruksi Foto: Sgp

Kejaksaan dinilai belum memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah kontrak konstruksi. Dalam beberapa kasus, kejaksaan membawa sengketa kontrak konstruksi ke proses peradilan pidana. Dalam sengketa ini para pengusaha jaksa konstruksi diancam pasal KUHP atau tindak pidana korupsi.

 

Padahal kontrak adalah ranah hukum privat, yaitu hukum perdata, karena hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, kejaksaan perlu memperbaiki mindset (cara pandang) dalam menyikapi kasus sengketa kontrak konstruksi. Masalahnya, pemahaman aparat kejaksaan, terutama di daerah, masih terbatas pada KUHP dan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

 

Pandangan itu datang dari ahli hukum Nindyo Pramono pada Diskusi Panel Kriminalisasi Kontrak Konstruksi di Jakarta, Senin (05/7). Menurut Prof. Nindyo, persoalan sengketa kontrak konstruksi lebih sering terjadi dalam bentuk wanprestasi kegagalan bangunan, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi.

 

Penyelesaian wanprestasi, kata profesor hukum bisnis Universitas Gajah Mada ini, adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dengan kesepakatan yang tertuang. Penyelesaian sengketa biasanya selalu diatur dalam kontrak yang disepakati para pihak. “Kontrak kan juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa,” katanya.

Karena itu, KUHP kurang tepat diterapkan untuk masalah ini.

 

Untuk penerapan pasal korupsi, Nindyo menyatakan ada akibat lanjutan yang muncul. Ia mencontohkan perusahaan swasta murni yang men-subkontrakkan pekerjaan konstruksi kepada perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD). Jika terjadi wanprestasi, Kejaksaan cenderung menganggap hal itu memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Padahal, hubungan antara kedua perusahaan itu murni bersifat keperdataan.

 

Karena itu, Nindyo mengharapkan masalah kontrak konstruksi dapat dijalankan sesuai mekanisme yang ada dalam kontrak.

 

Pendapat senada dikemukakan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satrio Mukantardjo. Berbicara pada diskusi yang sama, Rudy mengatakan sebaiknya permasalahan sengketa kontrak konstruksi diselesaikan melalui jalur perdata saja. “Hormatilah kontrak yang ada,” harap Rudy.

 

Mengenai unsur kerugian negara, Rudy mengingatkan bahwa pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki unsur melawan hukum. Dengan unsur ini, Kejaksaan harus dapat membuktikan bahwa kesalahan konstruksi memang disengaja. Jika tidak, maka pasal korupsi tidak dapat menjerat pelaku jasa konstruksi.

 

Rudy juga menyebut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengandung kesalahan konsep. Permasalahan sengketa kontrak diatur dengan ranah perdata dan pidana sekaligus. Terdapat pasal mengenai tata cara penyelesaian sengketa kontrak secara perdata. Namun ada juga pasal mengenai sanksi pidana atas kesalahan pelaksanaan kontrak. “Ini suatu hal yang aneh. Untuk persoalan yang sama ada penyelesaian perdata, tapi juga sanksi pidana,” ujarnya. Rudy berharap UU Jasa Konstruksi ini segera diamandemen.

 

Staf khusus Jaksa Agung, Syahrudi, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menolak pendapat Nindyo dan Rudy. Menurutnya, tidak setiap sengketa kontrak konstruksi dijadikan kasus pidana oleh kejaksaan. Sengketa kontrak konstruksi akan melalui proses penyelidikan untuk menentukan perlu tidaknya hukum pidana digunakan. “Termasuk di dalamnya kita minta penjelasan dari para ahli konstruksi,” tegasnya.

 

Diskusi ini diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Tujuannya untuk mendiskusikan kekhawatiran banyak penyedia jasa konstruksi atas kriminalisasi beberapa rekan mereka dengan tuduhan korupsi. Harapannya, ada rekomendasi dari praktisi jasa konstruksi yang disampaikan kepada pemegang otoritas kebijakan.

Share:
tanggapan
kerugian pihak ketiga diluar kontrakMaiko LD 09.06.13 23:35
Karena jasa konstruksi bila dikaitkan dengan kegagalan konstruksi dapat merugikan pihak ketiga diluar para pihak yang berkontrak, maka terbuka kemungkinan pihak lain diluar kontrak untuk dapat menuntut haknya akibat kerugian yang diderita karena perbuatan para pihak yang berkontrak. Jadi disamping ada wanprestasi dapat juga timbul unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan dalam kasus hilang nyawa dan harta benda, kerugian oleh pihak ketiga tersebut harus ada yang mempertanggungjawabkannya.
Laporan MasyarakatFitri Danar Shanty 01.05.13 02:40
Masalahnya bukan itu Pak, dalam UU Kepolisian dan Kejaksaan terdapat ayat yang menyebutkan SETIAP PENGADUAN MASYARAKAT WAJIB DITINDAKLANJUTI, sehingga semua bisa dijadikan Pidana. Harusnya pemeriksaan dilakukan oleh APIP (Inspektorat, BPKP dan BPK), bila ditemukan dan terbukti maka APIP yang mengantarkannya ke Pihak yang berwajib.
konstruksibiru bone 22.09.10 09:58
bahwa sebelumnya pihak penyedia jasa harus juga menyadari diri apabila telah menanda tangani kontrak konstruksi sebagai bentuk tanggung jawab yang diserahkan kepada dirinya, karena selama ini banyak penyedia jasa yang memikirkan atau mengutamakan keuntung daru nilai pekerjan dan mengesampingkan fisik pekerjaan dilapangan, olehnya itu agar pihak Gapensi selaku wadah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan amandemen terhadap UU jasa konstruksi.
KonstruksiD Arifin 08.07.11 14:43
>>biru bone : kalo mengenai yang anda maksud itu termasuk dalam fungsi pengawasan konstruksi agar hal tersebut tidak terjadi. tetapi apabila terjadi dan pengawasan berjalan serta hal tersebut berbunyi dalam kontrak maka disebut wanprestasi oleh penyedia jasa. pemanfaatan fungsi intergritas (perencanaan, pengawasan, pelaksanaan) sehingga Konstruksi berjalan sesuai benang merahnya input-output.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.