hukumonline
Rabu, 07 Juli 2010
Pasar Modal Syariah di Indonesia Stagnan
Pemahaman yang minim menjadi faktor peminat sukuk kurang berkembang di Indonesia
M-7
Dibaca: 858 Tanggapan: 0
Pasar Modal Syariah di Indonesia Stagnan
Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany-Foto: Sgp

Sistem keuangan syariah makin menunjukkan peran dalam arsitektur keuangan global sejak krisis keuangan global terjadi. Namun kendala perpajakan dan minimnya pemahaman membuat sistem ekonomi ini tak berkembang. "Perkembangan industri keuangan syariah dunia khususnya penerbitan obligasi syariah (sukuk) cukup pesat," ujar Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Fuad Rahmany dalam acara Seminar Pasar Modal, di Jakarta, Selasa (06/7).

 

Fuad melanjutkan, berdasarkan data,  perkembangan sukuk korporasi di Indonesia tidak sebagus perkembangan diluar negeri. Pendapat industri keuangan syariah dapat memberikan kestabilan pada sistem keuangan dan mendorong tumbuhnya sektor riil seperti diabaikan. Pasalnya dalam konsep syariah, setiap transaksi keuangan melekat pada transaksi di sektor rill. Sedangkan unsur spekulasi adalah hal yang harus dihindari.  Berdasarkan konsep transaksi ini maka setiap pertumbuhan yang terjadi di sektor industri keuangan akan selalu diimbangi dengan pertumbuhan sektor rill.

 

Untuk itulah, lanjut Fuad, Bapepam-LK berkomitmen untuk mengembangkan industri keuangan syariah sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bepapem-LK sendiri bersama-sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengembangkan instrumen ini.

 

Guna mewujudkan komitmen itu, sejak 2006, sejumlah peraturan pun diterbitkan untuk mengakomodir pasar modal yang berbasis syariah ini. Fuad mencontohkan Peraturan IX.A 13 tentang Penertiban Efek Syariah, Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan efek Syariah dan Peraturan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Saat ini, lanjutnya, Bapepam-Lk juga sedang menyempurnaan dan menyusun peraturan-peraturan terkait dengan pasar modal syariah ini.

 

Etty Retno Wulandari, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam LK mencontohkan, dalam Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah, Pasal 1, ada empat akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah.

 

Pertama, akan ijarah dimana pihak yang memiliki barang atau jasa berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menggunakan hak penggunaan atau pemanfaatan suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti beralihnya hak atas pemilikan barang dan atau jasa yang menjadi objek ijarah. Kedua, akad kafalah dimana perjanjian berjanji memberikan jaminan untuk memenuhi pihak penjamin kepada pihak lain.

 

Lalu, ketiga, akad mudharabah yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut. Jadi, skemanya adalah dengan penyertaan.

 

Keempat, akad wakalah yaitu perjanjian (akad) dimana pihak yang memberi kuasa kepada pihak yang menerima kuasa, melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Ke depan, lanjut Etty, peraturan ini akan direvisi. Salah satu revisinya adalah menambahkan dua akad baru yaitu akad istishna' dan musyarakah.

 

Sukuk, -salah satu instrumen pasar modal syariah-, memang memiliki daya tarik tersendiri. Fuad menguraikan, bagi investor, sukuk bisa memberikan jaminan aset setara dengan nilai sukuk yang diterbitkan. "Sehingga meningkat jaminan keamanan investasi," ungkap Fuad.

 

Selain itu, sukuk ini memberikan kepastian beban (cost) yang harus ditanggung oleh perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas spekulasi. Tak hanya itu saja, sukuk berpeluang memperluas akses pasar modal, baik investor syariah maupun konvensional.

 

Kurang berkembangnya sukuk di Indonesia juga disebabkan keterbatasan daya serap dana pihak ketiga karena pengetahuan investor konvensional terhadap sukuk masih terbatas. Kepedulian masyarakat dalam bidang ekonomi syariah juga masih minim. Beberapa investor juga tidak terlalu familiar dengan cara penghitungan cicilan imbalan sukuknya.

 

Bayang-bayang biaya tinggi yang dikarenakan pengenaan pajak yang masih menggunakan peraturan perpajakan secara umum menjadi indikasi kurang menariknya sukuk ini. Tak hanya itu saja, sukuk yang kurang likuid di pasar sekunder juga menjadi penghambat penerbitan sukuk. Hal ini terlihat, dari seluruh nilai obligasi yang ada sekarang, sukuk hanya 10,2 persen dari total nilai obligasi yang beredar di pasar. Sementara itu, dari sisi penerbitan obligasi, emisi sukuk hanya sebesar 4,3 persen dari total penerbitan obligasi keseluruhan.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.