Jumat, 09 July 2010
10 Tahun Hukumonline:
Mengangkat Isu-Isu Hukum ke Forum Seminar dan Diskusi
Sejak berdiri, hukumonline menyadari pentingnya mengangkat isu-isu hukum terkini ke forum ilmiah. Forum ilmiah seperti seminar dan diskusi bukan saja bertujuan mengajak semua pemangku kepentingan duduk bersama membahas isu, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara hukumonline dengan mereka yang berminat mendalami bidang hukum.
MPA/Project
Dibaca: 2738 Tanggapan: 2
PDF  Print  E-mail

Salah satu acara diskusi hukumonline. Foto: SGP

Talk!Hukumonline adalah salah satu forum yang kami gagas untuk menampung kebutuhan itu.

 

Untuk menjadikan forum ilmiah lebih berbobot kami selalu berusaha mendatangkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Suatu kali, ketika menyelenggarakan ‘sosialisasi’ Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru, kami mendapat kehormatan karena acara tersebut langsung dibuka Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Kali lain, ketika menyelenggarakan diskusi sederhana mengenai permohonan peninjauan kembali oleh pengacara, di luar dugaan tiga orang hakim agung langsung hadir di acara tersebut.

 

Tentu saja, belum semua masalah hukum kami angkat ke ruang diskusi atau seminar ilmiah. Kami melihat konteks dan urgensi isu hukum tertentu. Suatu kali, kami bekerjasama dengan para konsultan hukum pasar modal menyelenggarakan diskusi di Bandung, dan kali lain bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan seminar tentang pencegahan suap di dunia usaha di Jakarta.

 

Sekadar menjadi referensi Anda, kami menyajikan serangkaian acara seminar dan diskusi yang sudah pernah kami lakukan. Tentu, ini bukan daftar lengkap selama sepuluh tahun terakhir. Kami hanya menyajikan data selama dua tahun terakhir.

 

Soal tema yang akan diangkat, kami sangat terbuka menerima masukan. Sebagian tema diskusi ilmiah malah berasal dari para praktisi hukum. Kami selalu menganggap praktisi, akademisi, profesi, dan mahasiswa hukum sebagai mitra untuk bekerja sama.

 

 

2008 –Diskusi

Materi*

1

Aturan Kuasa Dalam Perpajakan

2

Revisi Aturan Tender Offer

X

3

Batas Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Publik

X

4

Aturan Buy Back Saham Tanpa RUPS: Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rules

5

Perluasan Alat Bukti Yang Sah Dalam UU ITE

     

2009-Diskusi/Seminar

 

1

Membedah Peraturan Bapepam LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu

2

Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi tentang Hak Konstitusional WNA dan Pembatasan terhadap Hak Hidup

X

3

Pra-Notifikasi Merger dan Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan?

4

Litigation Public Relations: How Does It Work?

5

Mengkritisi Draf Pedoman KPPU Tentang Kewajiban Pre-Notifikasi Rangkap Jabatan Direktur Dan Komisaris

6

Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Nasionalisasi atau Privatisasi?

7

Suap, “Keharusan” Bagi Pelaku Usaha?

8

Perizinan Usaha Pertambangan Minerba Dari Daerah Hingga Pusat & Tata Cara Divestasi Badan Usaha Pertambangan Asing

9

Hitam-Putih Transaksi Derivatif: Anatomi Kontrak dan Peta Sengketa

10

Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha

11

Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing

     

2010-Diskusi/Seminar

 

1

Kontroversi Pelarangan Pengajuan PK oleh Advokat dalam Kasus Pidana

2

Mengkritisi Draft Pedoman KPPU Tentang Pelarangan Kartel

3

Kepemilikan Properti oleh WNA Akibat Perkawinan Campuran

4

Peran Hukum Indonesia Dalam Menetralisasi Dampak Negatif Asean-China Free Trade Area (Acfta)

5

Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

6

Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI  Tahun 2010

*Catatan:

1.    Tersedia berdasarkan permintaan melalui email ke talks@hukumonline.com.

2.    Semua materi gratis untuk pelanggan hukumonline.com.

 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar/diskusi yang diadakan Talk!hukumonline. Semoga Talk!hukumonline pada tahun-tahun mendatang dapat terus menghadirkan seminar/diskusi yang aktual, bermanfaat, dan berkualitas.

 

Project Officer

 Loading...
tanggapan
Komentar terkini (2 Komentar)
Dasar hukum operasional PD Pasar JayaJohnny A. Sekeon 31.07.10 18:38
Hukumonline Yth. Melihat banyaknya kasus perselisihan pedagang dengan PD Pasar Jaya, khususnya pada saat renovasi gedung tempat usaha yg dikelola PD Pasar Jaya, saya usul agar masalah ini dibawa dalam suatu diskusi hukum. Banyak pedagang (yang notabene mayoritas pedagang lemah) merasa dirugikan bila PD Pasar Jaya menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan renovasi yang berdampak harga tempat usaha jadi terlalu mahal. Katanya sesuai Perda DKI, PD Pasar Jaya tidak perlu mengadakan tender walaupun biaya renovasi besarnya puluhan milyar rupiah. NB. Mohon usul ini jangan dibuka untuk umum,karena bisa berdampak saya "digusur" dari tempat dagang saya. Terima kasih atas perhatiannya.
mengangkat isu hukumlegalis alexander 30.07.10 10:32
Beberpa permaslahan sering tejadi ketika UU dijalankan PP belum diatur ATAU peraturan satu dengan pertauran yang lain. Misal UU Lalu Lintas, sah tidaknya JAGUNG. Perlu diangkat topik Quo Vadis Hukum Adm.Negara?

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.