hukumonline
Rabu, 14 Juli 2010
Kasus Temasek:
KPPU Diminta Ajukan Permohonan Eksekusi Kembali
KPPU menyayangkan eksekusi yang terus tertunda. Tidak melaksanakan eksekusi sama saja dengan mengabaikan putusan MA.
DNY
Dibaca: 1063 Tanggapan: 0
KPPU Diminta Ajukan Permohonan Eksekusi Kembali
KPPU diminta ajukan permohonan eksekusi kembali- Foto: Sgp

Tiga tahun silam, KPPU telah menjatuhkan putusan yang menyatakan para perusahaan pemegang saham Telkomsel, di antaranya Temasek Holding Pte. Ltd., terbukti melanggar larangan kepemilikan silang seperti diatur dalam Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

 

Putusan ini langsung dilawan dengan keberatan dari para terhukum. Tetapi, kandas karena  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru menguatkan Putusan KPPU. Di tingkat kasasi, MA juga menyatakan hal serupa meski terdapat sedikit perbaikan terhadap putusan KPPU sebelumnya. Selain itu, majelis kasasi juga menghukum Temasek dkk dan Telkomsel masing-masing membayar denda sebesar Rp15 miliar.

 

Begitu putusan kasasi keluar, KPPU langsung mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi demi menunggu Putusan PK. 5 Mei lalu, MA melalui putusan PK kembali mengkandaskan perjuangan Temasek dan Telkomsel. Segala proses hukum telah dilalui, namun eksekusi putusan masih tersendat. KPPU pun menuntut agar eksekusi putusan terhadap Temasek dkk segera dilaksanakan.

 

“KPPU sudah mengajukan eksekusi pada bulan November 2009, segera setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap,” terang Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi.

 

Junaidi berpendapat, eksekusi semestinya dilaksanakan sejak putusan tingkat kasasi. PK, lanjutnya, tidak seharusnya menunda pelaksanaan eksekusi. Apalagi, sekarang putusan PK telah keluar. Makanya, KPPU terus menagih pelaksanaan eksekusi, khususnya kepada Juru Sita pengadilan. Tetapi, hasilnya selalu nihil. “Hampir tiap minggu kita mempertanyakan itu (perihal eksekusi-red),” tukasnya.

 

Junaidi menyayangkan eksekusi yang terus tertunda. Padahal, lanjut Junaidi, yang akan dieksekusi adalah putusan MA, tidak lagi putusan KPPU. Menurut Junaidi, tidak melaksanakan eksekusi sama saja dengan mengabaikan putusan MA.

 

Kronologis Proses Hukum Perkara Temasek

Putusan KPPU

19 November 2007

Putusan PN Jakarta Pusat

9 Mei 2008

Putusan Kasasi

10 September 2008

Putusan PK

5 Mei 2010

 

Dihubungi terpisah, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Budi Raharjo mengatakan suatu eksekusi yang ditangguhkan karena menunggu upaya hukum, maka harus diajukan permohonan kembali begitu proses hukum itu selesai. Dalam konteks ini, Budi meminta  KPPU mengajukan permohonan kembali yang disertai salinan putusan PK.

 

Realisasi eksekusi sepertinya masih terlalu jauh. Karena, jika mengikuti saran yang disampaikan Juru Sita, KPPU hingga kini belum menerima salinan putusan PK. Kepada hukumonline, Junaidi mengaku mengetahui putusan PK sebatas dari situs MA dan pemberitaan media. Salinan putusan PK sendiri belum diterima.

 

“Salinan itu justru kita tunggu dari PN Jakarta Pusat,” ujarnya. Di luar itu, Junaidi menilai pengajuan kembali permohonan eksekusi bukanlah syarat yang esensial.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.