hukumonline
Rabu, 14 Juli 2010
Calon Hakim Agung Dicecar Kasus Tempo
Mabruq berdalih penyitaan rumah Goenawan hanya sebagai jaminan bukan untuk hal-hal lain dengan melihat pada tuntutan penggugat.
ASh
Dibaca: 860 Tanggapan: 0

Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar seleksi wawancara terbuka dengan para calon hakim agung, Rabu (14/7). Kali ini calon yang diwawancarai berasal dari hakim karir yakni Mabruq Nur dan Sri Murwahyuni. Kedua calon masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Hakim Tinggi Surabaya.       

 

Saat Mabruq Nur diwawancarai, komisioner KY lebih banyak menanyakan soal penanganan kasus gugatan pencemaran nama baik yang dilayangkan pengusaha Tomy Winata terhadap redaktur senior Majalah Tempo Goenawan Mohamad di PN Jakarta Timur pada 2003 silam.

 

Mabruq adalah ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus itu. Komisioner KY mempertanyakan alasan si majelis hakim  yang dipimpin Mabruq mengabulkan sita eksekusi atas rumah Goenawan yang diajukan Tomy Winata selaku penggugat. Mengabulkan sita itu dianggap aneh karena perkaranya bukan mengenai utang-piutang.  

 

“Saudara melakukan sita jaminan yang tidak didasarkan utang-piutang, apa boleh?” tanya salah seorang komisioner KY, Prof Chatamarrasjid. Atas pertanyaan itu, Mabruq terdiam sejenak tak menjawab. Kemudian ia mengatakan sita eksekusi itu didasari adanya tuntutan (petitum) ganti rugi.

 

“Ada ‘kesan’ Bapak dipindahkan ke PN Bengkulu sebelum perkara gugatan Tomy selesai?” kejar Prof Chatamarrasjid. Mabruq beralasan sebenarnya ia telah mengantongi SK mutasi ke PN Bengkulu sebelum berkas perkara itu dilimpahkan kepadanya. Tak puas, Prof Chatamarrasjid kembali bertanya alasan Mabruq menyita rumah Goenawan. “Itu keputusan majelis,” kata Mabruq.      

 

Menurutnya, penyitaan rumah itu hanya sebagai jaminan bukan untuk hal-hal lain dengan melihat pada tuntutan penggugat. “Goenawan kan orang jelas, rumahnya juga banyak, istrinya juga kaya, kenapa rumah Goenawan disita dengan melanggar aturan pula lagi,” kritik Prof Chatamarrasjid.      

 

Tak puas dengan jawaban itu, komisioner yang juga Ketua KY, Busyro Muqoddas, mempersoalkan objektivitas putusan majelis  hakim yang memerintahkan penyitaan rumah Goenawan. “Ketika itu kami tak berpihak kepada Tomy. Kamihanya berpijak pada hukumnya bagaimana acara penyitaan itu bisa berjalan. Ternyata kasus ini mendapat sorotan tajam. Kepada Ketua PN saya mengatakan tak bisa lagi duduk sebagai ketua dalam kasus ini. Apapun tindakan saya pasti salah,” dalih Mabruq.        

 

Ditanya eksekusinya dianggap cepat, Mabruq berdalih kala itu tekanan kasus pencemaran nama baik ini cukup tinggi. Sebab, kasus ini tak hanya disidangkan di PN Jakarta Timur, tetapi juga di PN Jakarta Selatan yang memenangkan Tomy dengan membayar sejumlah uang. “Ketika saya ditunjuk untuk menangani kasus ini saya sudah memegang SK mutasi, berarti saya dituntut menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin,” tegasnya.      

 

Jadi, ada kehawatiran bahwa Goenawan akan menghilangkan barang dengan maksud menghindar dari gugatan. “Itu alasan dari penetapan kami,” kata Mabruq saat ditanya Prof Mustafa Abdullah.     

 

Terkait dengan itu, Mabruq pun mengaku pernah mendapat teguran dari KY terkait penanganan kasus di Tanjung Pinang. “Kenapa berani melamar menjadi hakim agung?” tanya Prof Chatamarrasjid. Mabruq mengatakan ketertarikannya melamar calon hakim lantaran diusulkan MA bukan atas kemauannya.

 

Teknis hukum

Lain halnya dengan Sri Murwahyuni. Ia kerap ditanya soal teknis pengetahuan hukum di antaranya soal pengertian verstek, verzet, tussenkomst, posita dan petitum. Sri Wahyuni menjelaskan verstek itu putusan yang tak dihadiri atau selama proses persidangan tak dihadiri pihak tergugat. “Setelah beberapa kali dipanggil secara patut, pihak tergugat tak hadir dan tak menunjuk kuasanya, maka akan pengadilan akan memutus perkara itu,” jelasnya.

 

Sedangkan kalau verzet, kata Murwahyuni, jika sudah ada putusan verstek yang tak dihadiri tergugat itu, si tergugat bisa mengajukan verzet (perlawanan, red) atas putusan verstek itu. Kalau tussenkomst penarikan pihak ketiga ke dalam suatu gugatan. “Kalau bedanya dengan intervensi?” tanya M Thahir Saimima.

 

Nurwahyuni menjelaskan intervensi jika ada seseorang menggabungkan diri dengan salah satu pihak karena dalam perkara gugatan perdata. “Dalam gugatan harus ada posita dan petitum, jika keduanya bertentangan, gugatan tak dapat diterima karena obscur libel atau kabur,” jelasnya. “Iya Ibu pintar sekali, yang ringan-ringan saja ya,” kata Thahir memuji.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.