Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi sepanjang 2010, atau sejak lima tahun terakhir. Karena itu, agar investor tertarik menyebar investasi mereka, pemerintah dan pemerintah daerah harus proaktif mendorong penyebaran penanaman modal.
Namun, apabila kesadaran itu muncul, maka hal pertama yang harus diperbaiki adalah infrastruktur dan penyederhanaan perizinan. “Kami harap instansi pemerintah dan pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur guna mendorong investasi,” saran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, saat konferensi pers di kantor BKPM, Rabu (28/7).
Gita menyampaikan bahwa sorotan investasi infrastruktur saat ini berkaitan dengan ketersediaan jalan, listrik, dan pasokan energi.
“Bagaimana investasi mau meningkat jika kondisi infrastruktur belum mendukung. Ibaratnya, mobil investasi sudah bisa berjalan kencang, tapi tidak ditopang dengan jalan yang baik. Risiko mentok besar,” paparnya.
Gita juga menyoroti masalah perizinan usaha. Menurutnya, sangat penting untuk mendorong penyederhanaan proses untuk investasi di Indonesia. “Supaya investor dari manapun dapat disajikan proses yang sederhana, tidak bertele-tele,” ujarnya.
Menurutnya, proses perizinan di BKPM untuk perusahaan yang akan menanamkan modal sebenarnya dapat selesai dalam hitungan jam. “Izin dapat keluar dalam waktu lima jam. Paling lama tujuh hari,” urainya.
Tapi, akunya, hal itu tak terjadi di Indonesia. Ia mengutip hasil survei International Finance Corporation, lembaga konsultan Bank Dunia untuk investasi. IFC mendata, rata-rata waktu untuk memulai usaha di Indonesia sekitar 40-63 hari.
“Untuk mengurus nomor wajib pajak, surat izin usaha, proses pembuatan PT dan lainnya. Masalahnya, itu di luar kewenangan BKPM,” ujarnya.
Realisasi Meningkat
Meski dengan kondisi serupa itu, Gita sampaikan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) mengalami peningkatan. Pada triwulan kedua 2010, nilai realisasi investasi sebesar Rp50,8 triliun.
“Lebih besar dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya, bahkan jika dibandingkan periode sama tahun lalu.”
Pada triwulan I 2010, BKPM mencatat realisasi investasi hanya Rp42,1 triliun. Sementara pada triwulan II 2009, realisasi investasi sebesar Rp32,6 triliun.
Kenaikan PMA pada triwulan II 2010 ini dibanding triwulan II 2009 sebesar 52,7 persen. Sedangkan kenaikan PMDN naik 63,4 persen daripada triwulan II 2009.
Pada triwulan II 2010, BKPM mencatat proyek PMDN terbanyak berada di Jawa Timur. Nilainya Rp5,1 triliun dari 32 proyek. Kemudian Jawa Barat dengan Rp1,5 triliun dari 34 proyek.
Di atas Jawa Barat, Kalimantan Timur sebenarnya memiliki nilai investasi lebih besar, Rp3,7 triliun. Namun angka itu hanya berasal dari 13 proyek. Sedangkan realisasi proyek PMA terpusat di Jakarta. Nilainya adalah US$1,9 miliar dari 370 proyek. Disusul Jawa Timur dengan nilai investasi US$0,5 miliar dari 29 proyek.
Optimistis Capai Target
Gita juga mengungkapkan target investasi 2010 akan tercapai. Secara kumulatif, realisasi investasi selama semester I 2010 (Januari-Juni) adalah Rp92,9 triliun. Sementara target realisasi investasi secara keseluruhan adalah Rp160,1 triliun.
“Kita yakin target ini bisa sampai pada akhir tahun. Sekarang saja sudah 58,1 persen yang direalisasikan. Angka 100 persen bukan tidak mungkin terlampaui,” urainya.
Ia menunjukkan kenaikan investasi PMDN maupun PMA pada semester I tahun 2010 dibandingkan semester I tahun 2009. Pada semester I tahun 2009, investasi PMA berjumlah Rp48,6 triliun. Sementara untuk tahun 2010 ini berjumlah Rp71 triliun. “Kenaikannya sekitar 46,1 persen. Angka ini cukup tinggi,” tegas Gita.
Kemudian, investasi PMDN pada semester I tahun 2009 hanya senilai Rp17,8 triliun. Angka ini naik 23 persen pada semester I tahun 2010 menjadi Rp21,9 triliun.
Selain itu, Gita juga menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik pada triwulan II 2010 ini. Data BKPM mencatat penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 211 ribu orang. Proyek PMDN menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja sementara proyek PMA menyerap sekitar 118 ribu tenaga kerja.
“Padahal, investasi pada triwulan I tahun 2010 hanya bisa menyerap sekitar 87 ribu tenaga kerja,” pungkasnya.
