Sabtu, 31 Juli 2010
MA Tetap ‘Larang’ Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku
Kuasa hukum penggugat berpendapat putusan PK ini bisa menjadi yurisprudensi bagi perkara serupa.
ASh
Dibaca: 19455 Tanggapan: 0

Securindo Packatama Indonesia, perusahaan jasa perparkiran yang dikenal dengan Secure Parking kembali menelan pil pahit menyusulnya ditolaknya peninjauan kembali (PK) yang diajukannya empat tahun silam.  

 

“Iya saya lihat di website Mahkamah Agung (MA), di situ putusannya hanya memuat amar penolakan putusan. Ini berarti PK yang diajukan Secure Parking ditolak, tetapi saya belum terima putusannya karena sedang diminutasi,” kata David ML Tobing, kuasa hukum Anny R Gultom dan Hontas Tambunan yang awalnya menggugat Secure Parking, Kamis (29/7).   

 

Putusan ini dijatuhkan sekitar bulan April 2010 oleh majelis PK yang dipimpin Timur R Manurung beranggotakan Soedarno dan German Hoediarto. Dengan demikian putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menghukum Secure Parking untuk membayar ganti rugi sebesar Rp60 juta kepada Anny R Gultom, pemilik mobil yang hilang saat diparkir di Plaza Cempaka Mas, Maret 2000 silam.

 

“Dengan ditolaknya PK itu, yang berlaku putusan sebelumnya (yakni) putusan kasasi, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. Berarti majelis dengan adanya putusan PK ini sudah semakin meyakinkan bahwa pengelola parkir harus tetap bertanggung jawab atas kendaraan yang hilang,” ujar David.     

 

David menuturkan sebenarnya setelah putusan tingkat kasasi tahun 2006, pihak Secure Parking sudah membayar Rp60 juta kepada Anny R Gultom. “Saya juga bingung, kenapa Secure Parking mengajukan PK, mungkin mereka takut putusan sebelumnya bisa menjadi preseden untuk perkara lain,’’ katanya menduga.     

 

Menurutnya, sebelum PK, putusan perkara ini sudah menjadi acuan perkara serupa. Ada sekitar lima kasus di pengadilan negeri yang selalu memenangkan konsumen parkir yang kehilangan kendaraannya. “Jadi dengan putusan PK ini bisa menjadi yurisprudensi bagi perkara serupa,” katanya.

 

Putusan PK ini, kata David, sekaligus menjadi acuan penerapan hukum soal klausula baku dalam bidang perparkiran yang menyatakan segala kehilangan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Sebab, dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada larangan pencantuman klausula baku.

 

“Klausula baku itu memang nggak boleh kalau isinya pengalihan tanggung jawab. Putusan ini makin menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku. Kalaupun mereka mencantumkan klausula baku, mereka tetap tak bisa melepaskan tanggung jawabnya.”

 

Sementara kuasa hukum Secure Parking, Fifi Lety Indra tak bisa dihubungi. Ketika hukumonline menghubungi lewat telepon selularnya tak diangkat dan pesan singkat pun tak berbalas.   

                

Untuk diketahui, awalnya Anny dan Hontas melayangkan gugatan kepada Secure Parking di PN Jakarta Pusat pada Juni 2001 terkait hilangnya mobil Toyota Kijang tahun 1994 yang diparkir di Plaza Cempaka Mas pada 1 Maret 2000 silam. Dasar gugatannya terkait perbuatan melawan hukum, mengacu Pasal 1366 jo 1367 KUHPerdata dan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.    

 

Upaya komplain buntu. Secure Parking berlindung di balik klausula baku yang tercantum dalam tiket parkir, bahwa hilangnya kendaraan bukan tanggung jawab Secure Parking. Juga dijadikan dalil adalah Pasal 36 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.

 

Di tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan itu lantaran Secure Parking dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya membayar ganti rugi sebesar Rop60 juta dan kerugian immaterial sebesar Rp15 juta. Alasannya, klausula baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah. Karenanya, perjanjian sejenis itu batal demi hukum.

 

Setahun kemudian putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sepanjang menyangkut pertimbangan hukumnya. Namun, PT tak sependapat soal kerugian immaterial yang dialami penggugat. Lalu, Maret 2006 MA mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan permohonan yang dilayangkan Secure Parking tak dapat diterima lantaran pengajuan kasasi telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.