Satu Lagi, Lembaga Pemantau Kepolisian Dideklarasikan
Berita

Satu Lagi, Lembaga Pemantau Kepolisian Dideklarasikan

Semakin banyak lembaga pengawas kepolisian, korps Bhayangkara akan lebih baik. IPW diharapkan tidak terjebak kepentingan pada bursa pemilihan Kapolri dan tetap netral.

Oleh:
Rfq
Bacaan 2 Menit
Satu lagi lembaga pemantau kepolisian dideklarasikan
<br> Foto: Sgp (Ilustrasi)
Satu lagi lembaga pemantau kepolisian dideklarasikan <br> Foto: Sgp (Ilustrasi)

Lembaga yang fokus mengawasi kinerja kepolisian terus muncul. Lembaga pengawas yang dibentuk Pemerintah adalah Komisi Kepolisian Nasional. Jumlah lembaga yang dibentuk atas swadaya masyarakat lebih banyak. Sabtu (31/7) pekan lalu, lembaga baru bernama Independen Police Watch (IPW) dibentuk sejumlah orang. Anggota DPR, Desmond J. Mahesa, hadir dalam deklarasi.

 

Deklarasi IPW menambah daftar lembaga pemantau kepolisian. Sebelumnya, mengiringi iklim reformasi, lahir Indonesia Police Watch, yang kalau disingkat juga menjadi IPW.

 

Koordinator Independen Police Watch, Samad, mengatakan fokus perhatian IPW yang dia pimpin adalah pengawasan pada sistim anggaran Polri. Selain itu, IPW menaruh perhatian pada pendidikan Polri, sistim mutasi, dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

 

Menurut Samad, reformasi di tubuh kepolisian telah berjalan dengan baik meskipun ada pergolakan internal. Tuntutan masyarakat terhadap kepolisian semakin dinamis dan meluas. Untuk itu diperlukan percepatan pembenahan institusional. "Kepekaan terhadap kasus yang menyita perhatian publik harus menjadi prioritas dalam proses penanganan secara transparan," ujarnya.

 

Menurut dia,  mengawasi kebijakan kepolisian sangat berarti bagi masa depan institusi kepolisian. Keseimbangan jumlah personil Polri dan jumlah penduduk menjadi problema dalam memberikan  pelayanan prima. Karena itu, IPW mengusulkan perlunya dukungan anggaran yang memadai guna melakukan penambahan personil Polri secara menyeluruh pada setiap satuan tugas.

 

Desmond J. Mahesa pesimis atas harapan Samad dan IPW. Anggota Komisi Hukum DPR itu khawatir deklarasi IPW dilatarbelakang mengegolkan kepentingan tertentu. Unsur kepentingan itu bisa berupa proses pencalonhan Kapolri baru karena Kapolri Bambang Hendarso Danuri segera pensiun. Desmond khawatir IPW terseret pada isu pergantian Kapolri, sehingga tidak independen lagi sesuai namanya. Karena itu ia mewanti-wanti agar IPW tetap netral dalam bursa Kapolri mendatang. "Harapan saya lembaga ini jangan didirikan hanya target resistensi ke depan. Institusi ini jangan seolah-olah stigma gonjang-ganjing pemilihan Kapolri. Ini yang perlu dijaga," ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags: