hukumonline
Rabu, 04 Agustus 2010
Perlawanan Eksekusi Lelang Bank NISP Kandas
Walaupun tanpa penetapan pengadilan negeri, eksekusi lelang tetap bisa dijalankan.
DNY
Dibaca: 9156 Tanggapan: 3

Perlawanan terhadap rencana eksekusi lelang yang diajukan debitur Bank NISP (PT Bank NISP Tbk) kandas. Pelawan adalah Koo Ay Tjen, nasabah NISP yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank tersebut. Majelis hakim yang dipimpin Nirwana menganggap prosedur lelang sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan ketentuan itu, NISP memiliki hak untuk melakukan lelang.

 

Terkait prosedur, dari bukti yang disampaikan, terlihat bahwa pihak NISP sudah memberitahukan perihal rencana pelelangan kepada pihak Koo. Sudah ada pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

 

Bagi Majelis, lelang yang akan dilakukan NISP sah menurut hukum. Sehingga perlawanan pelawan dianggap sebagai perlawanan yang tidak benar dan harus ditolak.

 

Ditemui usai sidang, kuasa hukum NISP, Renanto menilai putusan Majelis sudah tepat. Karena, pihaknya melakukan lelang dengan prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan.

 

Sementara kuasa hukum Koo Ay Tjen Himawan Budi menerangkan, perlawanan dilayangkan karena pelaksanaan lelang tidak melalui penetapan pengadilan. Seharusnya, lelang dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, NISP langsung melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, NISP memang berhak untuk melakukan lelang. Namun, bukan berarti dapat dilakukan lelang secara langsung tanpa melalui pengadilan negeri.

 

Himawan juga mempermasalahkan perihal adanya tumpang tindih ketentuan. Tumpang tindih ada di UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terakhir diperbarui dengan No 93 /PMK.06/2010. Menurutnya, Peraturan Menteri Keuangan itulah yang seringkali menyebabkan Bank melakukan lelang tanpa melalui pengadilan negeri.

 

Terkait upaya hukum, Himawan menyatakan akan melakukan banding. Meski demikian, dia mengaku menghargai putusan majelis hakim.

 

Sekedar informasi, Himawan menerangkan Koo Ay Tjen merupakan nasabah lama Bank NISP. Koo berutang pada Bank tersebut, dengan sisa utang saat ini sekitar Rp400 juta. Pada awalnya, Koo membayar utang dengan tertib dan lancar. Namun karena usahanya mengalami kesulitan, beberapa waktu terakhir pembayaran menjadi tersendat.

 

Setoran terakhir dibayarkan pada bulan Mei 2008, tetapi setelah itu terhambat. Sebenarnya, Koo sempat melakukan pembayaran pasca bulan Mei 2008 itu. Namun, NISP menolaknya dengan alasan rekening Koo sudah ditutup.

 

Pihak Koo kemudian menghubungi NISP dan mengajukan permohonan penghapusan denda dan utang. Upaya itupun buntu karena NISP menolak permohonan Koo.

 

Terkait lelang, pihak Koo pernah mendatangkan seseorang yang berminat untuk membeli jaminan, dengan syarat penurunan harga. Namun, lagi-lagi NISP menolaknya. Terakhir, NISP hendak melakukan lelang tanpa melalui Pengadilan Negeri.

 

Pihak Koo merasa keberatan dengan sikap NISP. Berbagai upaya, dari mulai pembayaran pasca Mei 2008, permohonan penghapusan denda dan bunga, hingga membawa pihak yang ingin membeli jaminan ditolak. Kekecewaan juga timbul ketika lelang akan dilakukan tanpa melalui pengadilan negeri. Karenanya, Koo melakukan perlawanan.

 

Selain NISP, Koo mendudukan KPKNL sebagai terlawan II. Sementara Balai Lelang Star Auction diajukan sebagai turut terlawan.

Share:
tanggapan
" LAWAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS "AMAR ISLAM-1 03.06.13 21:49
PERKARA LELANG HAK TANGGUNGAN YANG SERING DILAKUKAN SEPIHAK, TANPA MENGINDAHKAN HAK-HAK DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN HARUSLAH DILAWAN, SECARA DE FACTO DAN DE YURE KELOMPOK MEREKA SEBETULNYA SAMA SEKALI TIDAK ADA KEKUATAN, MENGINGAT TUJUAN MEREKA BUKANLAH BISNIS ATAUPUN PENEGAKAN HUKUM, MELAINKAN BAGAIMANA CARANYA SUPAYA MENDAPATKAN LABA SEBANYAK-BANYAKNYA DENGAN CARA APAPUN....BANYAK KORBAN MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU UNTUK MELAWAN KETIDAK ADILAN INI...JIKA HUKUM POSITIF SUDAH LUMRAH DIPERJUAL BELIKAN, BUKAN TIDAK MUNGKIN, MASYARAKAT AKAN MELAWAN DENGAN CARANYA SENDIRI, MAKA HUKUM ADAT ADALAH SOLUSI SATU SATUNYA....
PARATE EKSEKUSI DALAM HAK TANGGUNGANzie 25.11.12 10:54
Suatu Perjanjian Utang Piutang Ketika dipasang sebuah Hak Tanggungan, maka kreditur mempunyai kelebihan: 1. Hak preference (hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari kreditur lkonkuren lainnya) 2. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang kuat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) 3. Hak Eksekutorial (Hak untuk melakukan eksekusi tanpa harus meminta ketetapan pengadilan dulu atau parate eksekusi) 4. Droit de suit (mengikuti kemana jaminan berada penguasaannya) Jadi Lawyer dari nasabah NISP tersebut belum paham benar tentang Hak Tanggungan sehingga berargumentasi yang keliru, dan ini sangat berbahaya karena berdampak opini yang salah di masyarakat, termasuk dampaknya dialami oleh komentator sebelum saya, komentar tak berdasar dan negative
KEADILAN UNTUK PARA NASABAH KREDIT BANKH.WAWAN GUSTIAN,SE 10.07.12 19:52
KASUS PELELANGAN SE PIHAK OLEH BANK YANG MENGACU PADA BERBAGAI LANDASAN HUKUM & UU YG DIPAKE UNTUK KE UNTUNGAN BANK SENDIRI,PADAHAL UNTUK KEADILAN SEBAGAI NASABAH KREDIT BANK YG MACET MASIH ADA PERLINDUNGAN HUKUM.ADA BEBERAPA UU,SURAT KEPUTUSAN MENTERI YG BISA DIPAKE BUAT MELAWAN KEADILAN INI TERMASUK UUD'45 PASAL 33 DAN ADA BEBERAPA LEMBAGA YG BISA SEDIKITNYA MEMBATU BUAT PARA NASABAH SEPERTI BI,YLKI,DLL....SY MENGAMATI DARI SEMUA KASUS PELELANGAN BANK TERHADAP KREDIT MACET TURUT SERTA NYA PEMAIN MAFIA TANAH YG MIMPI PUNYA KEUNTUNGAN BESAR DARI HASIL LELANG DAN INI SEMUA ATAS PERAN PARA OKNUM ORANG BANK YG DI BYR PARA MAFIA... SAYA MENDUKUNG TINDAKAN ANDA DAN SAYA SIAP BANTU ANDA....MELIHAT KONDISI INI SY SIAP MENDIRIKAN FORUM KOMUNIKASI KREDIT MACET BANK YG BERTUJUAN DAN BERFUNGSI MENEKAN ATAS KESEMENA-MENAAN PARA OKNUM BANK DAN PERAN MAFIA TANAH....
hutangk.H. JOEDAS 01.05.13 14:28
kalo punya hutang ya harus dibayar, itu konsekuensi nya. kalo ga bisa bayar ya jaminan dilelang buat nutupin hutang. kalo hutangnya lancar trus jaminan nya dilelang, itu baru salah

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.