hukumonline
Kamis, 19 Agustus 2010
Pemerintah: UU PSK Menolak Adanya Impunity
Pemerintah dan DPR menganggap Pasal 10 ayat (2) UU PSK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sementara para ahli menyatakan sebaliknya.
ASh
Dibaca: 1602 Tanggapan: 1
Pemerintah: UU PSK Menolak Adanya Impunity
UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) bermakna bahwa UU PSK menolak adanya impunity (kekebalan hukum). Foto: Sgp

Ketentuan Pasal 10 dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) bermakna bahwa UU PSK menolak adanya impunity (pengampunan). Seseorang yang terbukti bersalah tetap tak dapat dibebaskan dari jerat hukum karena memberi kesaksian.

 

Demikian pandangan pemerintah yang disampaikan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo saat sidang lanjutan pengujian UU PSK yang diajukan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, Kamis (19/8).

 

Selain mengagendakan tanggapan pemerintah, sidang yang langsung dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD itu juga mendengar keterangan ahli dari pemohon yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra dan pakar pidana dari UGM Eddy OS Hiariej.

  

Sebelumnya, Susno yang kini berstatus terdakwa dalam kasus suap PT Salmah Arwana Lestari meminta MK menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, pemohon kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, rasa aman, dan perlindungan ancaman ketakutan yang merugikan hak konstitusional pemohon lantaran saksi dapat dituntut pidana.  

 

Pasal 10 ayat (2) itu berbunyi Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

 

Menurut pemohon Pasal 10 ayat (2) telah membuka peluang penyidik untuk mengintervensi kewenangan LPSK. Sebab penetapan seorang saksi menjadi tersangka, lalu ditahan dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan lembaga lain yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi.

 

Selain pembatalan, pemohon meminta Mahkamah melakukan tafsir konstitusional atas Pasal 10 ayat (2) bahwa saksi yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama harus dimaknai bahwa status tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum ia menjadi saksi perkara itu.   

 

Menurut Harkristuti Pasal 10 UU PSK telah berperfektif HAM dalam memberi perlindungan terhadap saksi, korban, atau pelapor. Undang-undang ini pun telah menjunjung tinggi prinsip rule of law yang tercantum dalam UUD 1945. “Pasal 10 ayat (2) UU PSK tidak lagi memerlukan penafsiran karena semuanya sudah jelas. Apabila pemohon menyatakan ada perbedaan penafsiran antara LPSK dan Polri, itu pendapat yang sulit dipertahankan,” dalihnya.  

 

Jika Pasal 10 ayat (2) UU PSK dipahami secara benar, maka dapat diketahui secara jelas bahwa UU PSK ini telah menerapkan prinsip-prinsip dasar. Seperti asas persamaan di depan hukum) sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. “Apa yang dialami pemohon (ditahan) adalah implementasi persamaan di hadapan hukum tak boleh dikecualikan. Karena itu, UU Pasal 10 ayat (2) tak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya menyimpulkan.  

 

Harkristuti menambahkan UU PSK - yang memberi perlindungan baik secara fisik maupun psikis kepada saksi - equivalent dengan Victim and Witness Protection Act yang berlaku di berbagai negara. Seperti Amerika Utara, Eropa, dan Australia termasuk soal whistle blower yang diatur secara khusus dalam The Whistle Blower Act, namun tak dimasukkan ke dalam UU Victim and Witness Protection Act. “Ketentuan whistle blower ini belum ada di Indonesia,” imbuhnya.

 

Norma yang jelas

Hal senada diutarakan perwakilan dari Komisi Hukum DPR, Ahmad Yani. Ia menuturkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK merupakan norma yang jelas dan pasti. Beleid itu telah memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, atau pelapor yang prinsipnya yang tak dapat dituntut secara pidana/perdata atas kesaksiannya.

 

Namun, hal ini harus dimaknai saksi atau korban itu tak tersangkut paut tindak pidana atau perdata yang dilaporkan. Tentunya, saksi yang tidak berstatus tersangka akan mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda dengan saksi yang berstatus tersangka.          “Karena itu, Pasal 10 ayat (2) UU PSK tak berlaku bagi saksi, korban, atau pelapor manakala tidak terlibat tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan,” kata Achmad Yani.

 

Menurut Yani, Pasal 10 ayat (2) UU PSK tak mengurangi hak konstitusional pemohon seperti hak memperoleh jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama. “Karena Pasal 10 ayat (2) UU PSK tak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan mengikat.”

 

Multitafsir

Lain halnya dengan Saldi Isra, Menurut Saldi kehadirannya Pasal 10 ayat (2) UU PSK berpotensi merusak atau menggagalkan maksud awal pembentukkan UU PSK yang tertuang dalan konsiderans. Sebab, pasal itu menimbulkan banyak penafsiran. Frasa “seorang saksi yang juga tersangka” menimbulkan perdebatan, menjadi saksi terlebih dahulu atau tersangka dahulu. Kata 'juga' seharusnya mengandung makna, menjadi tersangka dahulu ketimbang memberi kesaksian kasus konkret yang dihadapi.

 

Saldi menuturkan UU PSK tak mampu memberikan perlindungan terhadap saksi. “Dengan posisi setinggi Susno saja, UU tak bisa memproteksi apabila orang yang posisinya lebih rendah Susno,” katanya. Akibatnya, pasal ini berpotensi menjadi kabar penakut bagi orang yang akan mengungkap kejahatan besar seperti pemberantasan korupsi dan praktek mafia hukum.      

 

"Dalam konteksi agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum, ketentuan itu merusak kepastian hukum, menimbulkan ketakutan baru atau mengancam bagi saksi atau korban yang akan mengungkap kasus besar, seperti dialami Susno," ujar Saldi. “Karenanya Pasal 10 ayat (2) UU PSK bertentangan dengan UUD 1945.”   

 

Sementara, pakar Hukum Pidana UGM Eddy OS Hiariej berpendapat serupa. "Substansi pasal tidak menjamin keamanan saksi dan korban. Pasal bertentangan dengan prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945," paparnya.

Share:
tanggapan
Hukum islammartang 23.03.13 21:49
BISMILLAH. sebernya di negara kita ini khususnya di Indonesia klau kita mau tuntaskan yang namanya, PSK/PERAMPOK/KORUPTOR/KORUPSI/PEMERKOSAAN dan lain sbagainya' sbernarnya sangat mudah kalau kita serius dan betul2 mau membawah amanah itu. tegakkan hukum ISLAM yang sebenarnya, dan siapapun yang melanggarnya adili dia secara hukum syar'i insya ALLAH negara kita kedepan pasti aman. syukran

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.