Ikuti kami:
Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menilai KPK arogan karena tak mau berkoordinasi dengan lembaga lain. Ia bahkan menilai KPK tak berbeda dengan Densus 88 Antiteror.
Forum untuk mengeluarkan uneg-uneg kian hari semakin canggih. Lewat situs jejaring sosial twitter misalnya. Masalahnya, tak jarang ungkapan perasaan yang dituangkan dalam situs tersebut memunculkan kontroversi di masyarakat. Kasus artis Luna Maya vs pekerja infotainmen beberapa waktu lalu misalnya.
Belakangan, kasus serupa merundung anggota DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah yang mengkritik Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) lewat akun twitter-nya. Intinya, ia mengatakan KPK sebagai lembaga arogan.
Ia bahkan menuding KPK sebagai lembaga yang tak jauh beda dengan Densus 88 Antiteror. Instansi yang dibentuk untuk melanggengkan proyek pemberantasan korupsi dengan tujuan agar kucuran dana asing selalu mengalir. Ujung-ujungnya, KPK menjadi lembaga negara yang memusuhi bangsanya sendiri.
Ketika dihubungi, Fahri membenarkan akun itu miliknya dan ia sendiri yang menulis semua pernyataan itu. “Saya nggak main-main ngomong begini. Merusak reputasi, saya ngomong begini karena saya mau warning pengganti-penggantinya. Ini jangan main-main, karena korban sudah berjatuhan,” tutur Fahri lewat telepon, Senin (30/8).
Tulisannya di twitter, lanjut Fahri, ditujukan agar KPK dapat kembali menjadi lembaga penegak hukum yang berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Bukan hanya itu, kritikan yang dilontarkan olehnya juga bermaksud membangun institusi KPK secara menyeluruh, bukan untuk membasminya. “Kalau KPK nggak mau dikritik berarti kan dia segitu-gitu saja jadinya.”
Meskipun kritikannya keras, Fahri tak takut digugat. Menurutnya, setiap anggota DPR bebas mengutarakan apa saja asalkan masih dalam fungsinya sebagai wakil rakyat. Terkait persoalan KPK sendiri, ia yakin masih sejalan dengan fungsinya pengawasannya.
“Kalau institusi tidak paham ini, parah ini, karena ini sangat mendasar bung. Kalau anda tidak membebaskan anggota dewan dalam penilaian publik terhadap lembaga negara yang memakan APBN, terus apa dong? Ini aneh. Keanehan seperti ini harus dilawan bung,” tutupnya.
Mengenai hal tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi tak mau ambil pusing. Karena menanggapi suatu pernyataan di jejaring sosial bukanlah hal yang penting di matanya. "Kita punya pekerjaan yang lebih penting dari sekedar menanggapi twitter," katanya.
Meskipun begitu, KPK menganggap selama ini sudah bekerja maksimal. Bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan, dikerjakan secara profesional baik dalam pencegahan maupun penindakan. "Perlu ditegaskan kalau KPK tidak arogan," ujarnya.
Selama ini, lanjut Johan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Koordinasi tersebut terlihat ketika dalam penanganan kasus Century beberapa waktu lalu.
Terkait tudingan Fahri bahwa gaji satpam KPK lebih besar daripada perwira tinggi maupun menengah Polri, Johan pun menampiknya. "Tidak benar itu. Ya enggaklah, emang dia (Fahri) tahu gaji Kombes dan Kompol? Kita kan untuk satpam pakai tenaga outsourcing semua ada perjanjiannya," tutupnya.
