hukumonline
Senin, 06 September 2010
Ini Dia Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dalam Sengketa Informasi
Ganti rugi yang harus dibayar Badan Publik Negara dalam sengketa informasi maksimal lima juta rupiah.
Mys
Dibaca: 2960 Tanggapan: 0
Ini Dia Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dalam Sengketa Informasi
Ini dia tata cara pembayaran ganti rugi dalam sengketa Informasi. Foto: Sgp

Jika terjadi sengketa informasi dan badan publik diwajibkan membayar ganti rugi ats kerugian materiil yang diderita penggugat, maksimal ganti rugi yang bisa dibayarkan hanya lima juta rupiah. Pola pembayarannya pun mengikuti mekanisme ganti rugi yang dikenal dalam praktik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Ketentuan tentang maksimal ganti rugi dan mekanisme pembayarannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP ini mengatur dua hal penting, yaitu masa retensi suatu informasi yang dikecualikan, dan tata cara pembayaran ganti rugi dalam sengketa informasi.

 

Ganti rugi bisa dibayarkan setelah ada putusan PTUN. PTUN harus melihat adanya kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan publik negara. Selain menetapkan jumlah maksimal, ganti rugi dalam sengketa informasi juga tak mengenal bunga atau biaya tambahan akibat keterlambatan. Hal itu bisa dibaca dari rumusan pasal 16 ayat (3) PP No. 61. “Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi”.

 

Lalu, siapa yang menanggung ganti rugi tersebut: apakah badan publik atau pimpinan badan publik? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Kebebasan Informasi. PP 61 Tahun 2010 akhirnya memutuskan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik bersangkutan.

 

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

 

PP No. 43 Tahun 1991

Jika mekanisme pembayaran ganti rugi pada sengketa informasi merujuk pada praktik di PTUN, maka rujukan utamanya adalah Peraturan Pemerintah N. 43 Tahun 1991. Hingga sekarang, PP ini masih berlaku di lingkungan PTUN. Berdasarkan beleid ini, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan PTUN karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

 

Batas maksimal pembayaran ganti rugi dalam PTUN juga ditetapkan sebesar lima juta rupiah. Nilai tetap ganti rugi juga merujuk pada praktik di PTUN. Berdasarkan pasal 6 PP 43, putusan PTUN yang berisi kewajiban pemberian ganti rugi dikirimkan kepada para pihak paling lama tiga hari setelah putusan tersebut ditetapkan. Jika badan publik tak membayar dalam jangka waktu, pihak yang dirugikan bisa meminta pelaksanaan putusan.

 

Soal jangka waktu ini, penjelasan pasal 18 PP 61 Tahun 2010 merumuskan: “Apabila memungkinkan bagi Badan Publik Negara, pembayaran ganti rugi dilaksanakan segera setelah permintaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang bersangkutan”.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.