hukumonline
Rabu, 08 September 2010
Aturan Pengadaan Barang dan Jasa akan Diatur Undang-Undang
Materi muatan Perpres akan diangkat ke dalam Undang-Undang. Draf RUU-nya ditargetkan masuk ke Senayan pada akhir 2010. Pengamat minta Pemerintah dan DPR memperhatikan kualitas norma.
CR-9
Dibaca: 6923 Tanggapan: 2
Aturan Pengadaan Barang dan Jasa akan Diatur Undang-Undang
Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan gedung. Foto: SGP

Aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Pemerintah selama ini merujuk pada Keppres dan Peraturan Presiden. Sejumlah pejabat, terutama mereka yang bertugas menangani pengadaan barang dan jasa, telah tersandung perkara korupsi gara-gara tak mematuhi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. Aturan terakhir mengenai pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan Pemerintah adalah Perpres No. 54 Tahun 2010.

 

Untuk memperkuat landasan hukumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), mengusulkan materi muatan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa diangkat ke dalam Undang-Undang. Salah satu alasan menuangkan normanya ke dalam Undang-Undang agar pengaturan sanksinya jelas dan tegas.

 

Rancangan UU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditargetkan sudah sampai di DPR pada Desember 2010. Salah satu RUU prolegnas 2010-2014 ini dinilai penting untuk mendorong transparansi pelaksanaan pengadaan barang publik. Menurut Agus Rahardjo, Kepala LKPP, RUU dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dan transaparansi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, agar ada sanksi yang tegas kepada penyelenggara. Misalnya, panitia pengadaan disuruh mengumumkan tapi tidak melakukannya, harus ada sanksi dong,” ujarnya dalam acara sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 di Cikarang, Sabtu (04/9).

 

Agus mengharapkan proses penyusunan RUU ini bisa selesai Desember 2010 dan diserahkan ke DPR. “Mudah-mudahan tahun 2011 DPR bisa menyelesaikannya jadi undang-undang,” harapnya.

 

Perhatikan kualitas

Upaya mengangkat aturan ini ke level Undang-Undang didukung pengamat hukum bisnis, Dhaniswara K. Harjono. Secara substansi, dosen yang berprofesi sebagai advokat ini menyatakan sudah sewajarnya mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuatkan dalam bentuk Undang-Undang. Ia melihat  Perpes Pengadaan Barang dan Jasa masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

 

Kepada hukumonline, Dhaniswara mengatakan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa belum memiliki kepastian mengenai prosedur administrasi, terutama mengenai pihak yang berwenang menentukan satu perusahaan boleh mengikuti proses pengadaan atau tidak. Padahal, menurutnya, sudah ada UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dalam aturan UU tersebut, semua dunia usaha harus bernaung di bawah Kadin. “Tapi nyatanya kan tidak ada aturan di Perpres itu yang mengatur harus jadi anggota Kadin baru boleh ikut tender pengadaan,” urainya.

 

Dhaniswara juga menyoroti nihilnya klasifikasi badan usaha yg dianggap cukup layak mengikuti proses pengadaan, termasuk masalah sertifikasi yang diperlukan. “Saya lihat masih belum jelas. Kalau banyak wilayah abu-abu seperti ini, akhirnya merepotkan kita semua,” imbuhnya.

 

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga sudah menyangkut sebagian besar usaha kecil menengah (UKM) sebagai pelaku. “Apalagi hampir 90 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UKM,” katanya lagi.

 

Selain itu, Dhaniswara juga melihat aturan dalam bentuk Undang-Undang akan lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait. Semua pemangku kepentingan pasti terlibat dalam penyusunan aturan ini. Proses pembuatan Undang-Undang yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, DPR, dan pelaku usaha semestinya bisa memberi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha. “Ini hal penting. Perpres kan sifatnya sepihak oleh Presiden atau pemerintah. Jadi, kacamatanya hanya sudut pandang Pemerintah,” jelasnya.

 

Selain itu, Dhaniswara juga menilai pentingnya keberadaan Undang-Undang ini dari segi sanksi. Keberadaan sanksi akan mendorong daya ikat sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah bisa sesuai mekanisme yang benar. Cuma, ia mengingatkan prinsip kehati-hatian dalam mengatur sanksi nantinya. Sebab, proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan aturan lain yang sudah ada. Ia mengharapkan tidak ada tumpang tindih aturan yang menyebabkan kerancuan dalam pemberian sanksi. Misalnya, dalam proses pengadan barang dan jasa terdapat uang negara yang memunculkan potensi kerugian negara, perbuatan melawan hukum, atau upaya memperkaya diri sendiri. “Ini kan sebenarnya sudah ditampung semua dalam UU Korupsi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih, padahal substansinya sama,” katanya.

 

Dhaniswara juga mengingatkan pentingnya substansi UU diatur dengan baik. Penyusun UU harus mementingkan kualitas UU daripada cepatnya diundangkan. “Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Namun jangan terburu-buru. Lebih baik kita tidak punya produk hukum daripada kita punya produk hukum yang tidak memberi rasa keadilan,” tegasnya. 

 

Ia mencontohkan beberapa produk hukum pasca reformasi yang dibuat terburu-buru, justru tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. tidak memberi kepastian hukum, tidak memberi keadilan. “Pasca reformasi, kita dapat tekanan dari imf, begitu banyak UU yang kita keluarkan, tapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas. Belajar dari pengalaman itu, kita harus hati-hati,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
RUU ohh RUURiechard O. Richter 11.04.14 10:15
Sebatas rancangan dan rancangan, kapan UUnya selesai.... supaya terjadi keseragaman dan transparansi. Tugas, tanggung jawab, hak dan Sanksi punya Dasar yang kokoh sehingga KKN bisa diminimalisir.
aturan pengadaan barang dan jasa diatur Undang-undangharry utamie 12.09.10 04:39
Undang-Undang juga harus mengatur sanksi yang tegas pada Panitia Lelang,Pejabat pembuat komitmen misal :Ketika ada sanggahan dari peserta lelang tidak Dijawab oleh PPK,Pengumuman Calon Pemenang lelang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, terjadi banyak sekali kasus-kasus di Brebes Jateng tapi tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum padal sudah mengarah pada tindak pidana dan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.