Hingga H-2 Lebaran, baru ada dua orang yang melaporkan dugaan gratifikasi berupa parsel ke KPK. Dua orang itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Direktur PT. ASDP Fatah Topobroto. Keduanya mendapatkan paket lebaran berupa makanan atau kue dari koleganya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, angka laporan gratifikasi ini jauh lebih rendah dari H-2 lebaran tahun lalu. "Sekarang H-2 baru dua (yang melaporkan), tahun lalu waktu yang sama sudah dua puluhan," katanya.

Menurut Johan, menurunnya angka pelaporan gratifikasi mungkin disebabkan karena tidak ada lagi yang memberi parsel kepada pejabat negara, kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tidak menerima parsel atau malah tidak mau melaporkan penerimaan parsel ke KPK. Selain itu, menurunnya angka pelaporan gratifikasi dikarenakan ada kaitannya dengan program Pusat Pelaporan Gratifikasi (PPG) yang dilakukan KPK bekerja sama dengan BUMN.

"Salah satu BUMN yang sudah kita gandeng adalah Pertamina. PPG itu akan memudahkan instansi terkait melakukan verifikasi gratifikasi. Diukur dari tahun lalu, sebelum Lebaran, sudah mencapai puluhan. Sekarang baru dua," tuturnya.

Selain dengan Pertamina, KPK  juga bekerjasama dengan berbagai BUMN lainnya terkait membentuk tim dan unit khusus untuk  menerima laporan dari pegawainya. Diantaranya adalah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan,dan Kementerian Kesehatan.

Dari data laporan gratifikasi mulai 1 Januari 2010 hingga 31 Agustus 2010 berjumlah 203 laporan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen dikembalikan KPK ke si penerima gratifikasi. "Itu karena setelah kita lakukan verifikasi tidak terkait dengan jabatan atau posisi yang bersangkutan," pungkasnya.