hukumonline
Sabtu, 11 September 2010
Edsus Resensi:
Etika Profesi Hukum dalam Literatur
Buku teks mengenai kode etik profesi hukum gampang diperoleh. Ada yang diperjualbelikan di toko buku, ada pula yang hanya diterbitkan untuk kebutuhan internal.
Mys
Dibaca: 11851 Tanggapan: 2
Etika Profesi Hukum dalam Literatur
Buku Teks mengenai kode Etik Profesi Hukum dalam Literatur, Foto: Sgp

Yan Apul Girsang tak malu mengakui usianya sudah menanjak ke angka 70 tahun. Puluhan tahun menjalankan profesi sebagai advokat, Yan Apul merasa galau menghadapi satu problem yang melanda dunia advokat: menegakkan kode etik profesi. Kisruh wadah tunggal membuat kode etik kian sulit ditegakkan. “Pengawasan kode etik menjadi tidak efektif,” keluh Yan Apul di sela-sela pertemuan ‘islah’ Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia yang digagas Komisi Hukum Nasional (KHN), akhir Agustus lalu.

 

Kemelut organisasi bukan satu-satunya penyebab kode etik profesi advokat sulit ditegakkan. Sejak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berlaku hingga kini, advokat yang dibawa ke Dewan Kehormatan masih terbilang dengan jari. Padahal, jumlah advokat yang tersandung masalah terus bertambah. Terakhir, dua orang advokat –Haposan Hutagalung dan Lambertus Palang -- terseret kasus mafia hukum. Malah ada advokat yang berebut klien di persidangan. Apakah banyak advokat kurang memahami kode etik?

 

Jawabannya mungkin tidak banyak. Memahami kode etik profesi adalah bagian terpenting ketika seseorang hendak menjadi advokat. Soal-soal ujian didominasi masalah kode etik. Kalaupun setelah menjadi advokat, lupa detail kode etik, ia masih bisa membaca dari segudang referensi. Begitu pula hakim, jaksa, dan polisi. Etika profesi, kata Sidharta (2006: 1) sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua dengan kemunculan sebutan profesi itu sendiri, meskipun pada awalnya diskursus mengenai etika profesi masih bersifat makro.

 

Etika profesi , kata Frans Magnis Soeseno, merupakan bagian dari etika sosial. Untuk menegakkan etika dalam kehidupan sosial, suatu profesi memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip itulah yang dituangkan dalam kode etik profesi. Kode etik biasanya disusun oleh komunitas profesi itu sendiri. Dari dulu, beberapa profesi sudah memiki etika profesi, dan sebagian lagi masih berupa kebiasaan etika yang tidak tertulis.

 

Tak mengherankan jika etika profesi masih berupa kajian kecil dalam buku-buku profesi. Buku Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan karya Frans Hendra Winarta (1995), misalnya, menyinggung sekilas tentang etika profesi bagi advokat. Yudha Pandu membahas dalam satu bab mengenai etika profesi pengacara dalam bukunya Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini (2001). Belakangan, muncul kajian-kajian yang spesifik membahas kode etik profesi hukum.

 

Mau referensi yang berbahasa Indonesia, kita bisa menelusuri beberapa referensi. Ada tulisan Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (1994). Penerbit Kanisius Yogyakarta pernah menerbitkan buku E. Sumaryono, ‘Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum (1995). Liliana Tedjosaputro pernah menulis  buku Etika Profesi dan Profesi Hukum (Aneka Ilmu Semarang, 2003).

 

Anda juga akan menemukan buku Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum karya CST Kansil dan Christine ST Kansil, dan ‘Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius karya E.Y. Kanter. Karya yang sedikit falsafati ditulis Sidharta, seorang doktor ilmu hukum, diberi judul Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (2006). Jika buku Kanter dan Sidharta bersifat general, buku Kansil dan Kansil justru secara khusus membedakan dan memilah-milah etika profesi advokat, hakim, jaksa, polisi, dan notaris. Kelebihan buku Sidharta, antara lain, melampirkan naskah kode etik terbaru yang berlaku universal. Di buku terbitan Refika Aditama ini, Anda bisa membaca The 22nd International Congress of the Latin Body of Notaries, dan The Bangalore Principle of Judiciary Conduct.

 

Cuma, buku Kansil dan Kansil bukan tanpa kelemahan. Kode etik yang dijadikan rujukan dalam buku terbitan Pradnya Paramita ini adalah produk 1988 dan Kode Etik yang disusun Ikadin. Untuk kode etik advokat terbaru dan sejarahnya bisa dilihat pada buku Kitab Advokat Indonesia terbitan Perhimpunan Advokat Indonesia.

 

Tak semua buku kode etik profesi hukum gampang ditemukan di pasaran. Sebagian malah diterbitkan untuk kepentingan internal. Wilyan Suyuthi membuat “Etika Profesi: Kode Etik Hakim” yang khusus dijilid untuk bahan pelatihan dan pendidikan pegawai Mahkamah Agung (2001). Mahkamah Agung malah menerbitkan sendiri ‘Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)” pada 2005, dan buku sejenis yang digabung dengan kumpulan makalah terkait pada tahun 2007.

 

Buku saku kode etik advokat juga pernah ditulis Teguh Samudera. Bersampul putih, buku “Kode Etik dan Ketentuan-Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia”, diterbitkan Pusat Studi Hukum Bisnis Jakarta (2001). Buku ini sulit Anda temukan di pasaran.

 

Tentu saja referensi dalam bentuk makalah yang ditulis pengamat atau akademisi untuk kebutuhan tertentu banyak tersebar yang bisa ditelusuri di kampus-kampus, pusat penelitian hukum, perpustakaan hukum, atau literatur kompilasi. Apalagi di beberapa fakultas hukum, mata kuliah etika profesi hukum diajarkan oleh dosen-dosen berbeda dan beragam latar belakang profesi.

 

Mau yang referensi bahasa Inggris, Anda mungkin bisa membaca buku Richard Zitrin dan Carol M. Zangford, ‘The Moral Compass of the American Lawyer: Truth, Justice, Power, and Greed’ (Ballantine Books, 1999), atau buku ‘Legal Ethics karya Ronald D. Rotunda dan Michael I Krauss (Thomson & West, 2002). Kedua buku ini juga membahas dasar-dasar kode etik profesi hukum, khususnya pengacara.

 

Kita tak perlu fokus menelusuri literatur kode etik advokat. Profesi hukum lain seperti hakim juga punya. Mahkamah Agung sudah menerbitkan beberapa versi Kode Etik Hakim, ada versi 2005 dan versi 2007. Bahkan kode etik dan kode perilaku hakim itu diterbitkan atas bantuan asing. Buku kecil bersampul hijau Pedoman Perilaku Hakim, misalnya, diterbitkan MA bekerja sama dengan Millenium Challenge Corporation Indonesia Control of Corruption Project (2009). Orang dalam MA, Wildan Suyuthi, juga pernah membuat Etika Profesi : Kode Etik Hakim yang khusus diterbitkan untuk kebutuhan pelatihan hakim-hakim di Pusdiklat Mahkamah Agung. 

 

Yang terbaru adalah kode etik yang telah disepakati Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Buku kecil yang diterbitkan bersama kedua lembaga itu digabung dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Di sini Anda bisa membaca satu persatu detail kode etik yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama MA dan Komisi Yudisial No.   047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

 

Meskipun banyak referensi kode etik profesi hukum, orang awam lebih melihat pada implementasi ketimbang kalimat-kalimat manis dalam naskah kode etik itu. Advokat yang ditindak terbilang dengan jari, penindakan hakim yang melanggar kode etik baru belakangan dibuka dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim. Akses terhadap sidang-sidang Majelis Pengawas Notaris pun tak terlalu terbuka. Statistik polisi dan jaksa yang ditindak selalu diumumkan dalam laporan akhir tahun kedua lembaga. Di satu sisi, ini menunjukkan penegakan kode etik profesi di lembaga-lembaga hukum belum seragam, dan di sisi lain kode etik lebih bertuah dalam tulisan ketimbang dalam praktik.

 

Adakalanya karena terjadi perbedaan pandang mengenai suatu kode etik ketika dihubungkan dengan fakta perbuatan. Bahasa kode etik mungkin terlalu elastis sehingga bisa ditafsirkan melebar atau menyempit. Kondisi ini diperparah apa yang dikhawatirkan Yan Apul di atas. Banyak referensi bukan garansi untuk menegakkan kode etik itu sendiri. Sebab, ketika ia dihadapkan pada kenyataan, hasilnya bisa lain. Dan inilah yang kita hadapi hingga sekarang. Seperti ditulis Zitrin dan Zangford berikut:

 

It would be impossible to create a set of ethics rules that is completely clear and unambiguous, so that lawyers are never in doubt about what to do. Lawyers face difficult dilemma all the time”.  

Share:
tanggapan
etika profesi hukummaliki 31.10.10 09:37
makalah
hukum indonesiajerry 26.10.10 21:33
hukum yang berlaku di indonesia,dibandingkan dengan hkum yang beerlaku di negara2 lain sangatlakh berbanding jauh ;;;; hkum di indonesia jangnlah hanya mementingkan golongan atas saja,,,,,,,,,

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.