hukumonline
Sabtu, 18 September 2010
Plesiran ke Luar Negeri, Semakin Rusak Citra DPR
Plesiran luar negeri membuat anggaran DPR membengkak.
Inu
Dibaca: 1148 Tanggapan: 0
Plesiran ke Luar Negeri, Semakin Rusak Citra DPR
Plesiran ke luar negeri semakin rusak citra DPR dengan dalih studi banding. Foto: Sgp

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) makin merusak citra lembaga tempat mereka bernaung. Hal itu terjadi tatkala sejumlah anggota DPR akan melakukan studi banding dengan dalih studi banding.

 

Demikian Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Kamis (16/9).

 

Menurutnya, perjalanan ke luar negeri anggota DPR menjadi puncak kekesalan masyarakat terhadap perilaku sejumlah anggota DPR. Sebelumnya, DPR juga dicekam karena usulan dana aspirasi, rumah aspirasi, dan rencana pembangunan Gedung DPR senilai Rp1,6 triliun.

 

“Belum lagi dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat mantan dan anggota DPR, termasuk 26 tersangka dalam kasus pemilihan Miranda S Goeltom,” kata Abdullah.

 

Dia bependapat, studi banding terkait pembahasan RUU seharusnya cukup dilakukan oleh staf ahli DPR. Sedangkan anggota DPR fokus saja terhadap pembahasan RUU, mengingat beban legislasi DPR sangat banyak.  “Kita melihat staf ahli yang justru dibiayai APBN justru tidak diberdayakan,” ujarnya.

 

Abdullah memaparkan, selama tahun 2010 DPR baru melakukan pembahasan tujuh dari 70 RUU yang ditargetkan. Dia khawatir, kebiasaan studi banding anggota DPR akan ditiru oleh anggota DPRD. Hal ini akan semakin membebani APBN/APBD untuk membiayai kegiatan yang tidak perlu. “Bisa dibayangkan, jika kebiasaan (studi banding) ini ditiru oleh DPRD, berapa banyak uang rakyat yang digunakan untuk hal yang tidak perlu,” tegasnya.

 

Pada kesempatan sama, muncul perhitungan bahwa anggaran kunjungan ke luar negeri DPR melonjak tajam. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RAKL) DIPA APBN 2010, total anggaran DPR periode 2010 ini menjadi Rp162,9 miliar.


Koordinator Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam, jumlah tersebut melonjak tajam dari anggaran periode sebelumnya sebesar Rp23,6 miliar. “Anggaran periode sebelumnya yang Rp23 miliar meningkat menjadi Rp162 miliar lebih. Sehingga ada kenaikan tujuh kali lipat untuk biaya plesiran,” katanya usai jumpa pers di kantor Transparency International (TI) Indonesia.

 

Dia menjelaskan, total anggaran kunjungan kerja ke luar negeri tersebut dipecah untuk empat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di DPR. Antara lain fungsi legislasi (Rp73,4 miliar), fungsi pengawasan (Rp45,9 miliar), fungsi anggaran (Rp2,02 miliar) serta untuk membangun kerjasama internasional dan fungsi lainnnya (Rp41,4 miliar).

 

“Dari keempat tupoksi, kenaikan anggaran plesir untuk mendukung fungsi legislasi DPR paling drastis. Anggaran plesir pada tahun 2005 sebesar Rp968 juta meningkat 76 kali lipat menjadi Rp73,4 miliar,” ujarnya.

 

Karena itu, dia meminta studi banding ke luar negeri yang dilakukan DPR harus dikaji kembali. Arif berpendapat, studi banding pembelajaran ke negara lain tersebut hanya bisa dilakukan apabila ada urgensi kebutuhan masyarakat dalam mempercepat pembuatan undang-undang.

 

“Tidak ada urgensinya RUU Kepramukaan ke Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan untuk studi banding,” ujarnya.


Abdullah Dahlan menambahkan, selama ini DPR mendorong pemerintah untuk menyusun anggaran berbasis kinerja. Seharus DPR juga harus konsisten dengan hal tersebut. “Selama ini kunjungan ke luar negeri tidak jelas hasilnya,” ujarnya. 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.