Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) makin merusak citra lembaga tempat mereka bernaung. Hal itu terjadi tatkala sejumlah anggota DPR akan melakukan studi banding dengan dalih studi banding.
Demikian Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Kamis (16/9).
Menurutnya, perjalanan ke luar negeri anggota DPR menjadi puncak kekesalan masyarakat terhadap perilaku sejumlah anggota DPR. Sebelumnya, DPR juga dicekam karena usulan dana aspirasi, rumah aspirasi, dan rencana pembangunan Gedung DPR senilai Rp1,6 triliun.
“Belum lagi dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat mantan dan anggota DPR, termasuk 26 tersangka dalam kasus pemilihan Miranda S Goeltom,” kata Abdullah.
Dia bependapat, studi banding terkait pembahasan RUU seharusnya cukup dilakukan oleh staf ahli DPR. Sedangkan anggota DPR fokus saja terhadap pembahasan RUU, mengingat beban legislasi DPR sangat banyak. “Kita melihat staf ahli yang justru dibiayai APBN justru tidak diberdayakan,” ujarnya.
Abdullah memaparkan, selama tahun 2010 DPR baru melakukan pembahasan tujuh dari 70 RUU yang ditargetkan. Dia khawatir, kebiasaan studi banding anggota DPR akan ditiru oleh anggota DPRD. Hal ini akan semakin membebani APBN/APBD untuk membiayai kegiatan yang tidak perlu. “Bisa dibayangkan, jika kebiasaan (studi banding) ini ditiru oleh DPRD, berapa banyak uang rakyat yang digunakan untuk hal yang tidak perlu,” tegasnya.
Pada kesempatan sama, muncul perhitungan bahwa anggaran kunjungan ke luar negeri DPR melonjak tajam. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RAKL) DIPA APBN 2010, total anggaran DPR periode 2010 ini menjadi Rp162,9 miliar.