hukumonline
Kamis, 07 Oktober 2010
LoI Indonesia-Norwegia Tak Usik Pengusaha
Pengusaha masih berpendapat akan berdampak negatif pada ekonomi Indonesia.
Inu
Dibaca: 2443 Tanggapan: 0
LoI Indonesia-Norwegia Tak Usik Pengusaha
Pengusaha dan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Foto: Sgp

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menegaskan Letter of Intent (LoI) Indonesia dengan Norwegia tak akan mengusik pengusaha. Pemerintah berharap melalui LoI ini menjadi sarana untuk mempertahankan konsisten komitmen Indonesia menurunkan emisi 26 persen pada tahun 2020.

 

Menhut menambahkan, apabila target tersebut tercapai, Indonesia mendapatkan penghargaan dan dihormati. ''Kalau ini berhasil, target penguranagan emisi dinaikkan menjadi 41 persen,'' katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (6/10).

 

Zulkifli melanjutkan, selama ini dia temui bahwa pengusaha masih memiliki pengertian keliru mengenai LoI. Ia menjelaskan bahwa dalam LoI ini, pemerintah hanya melarang pembuatan izin baru tahun 2011-2012 di kawasan hutan primer dan gambut. ''LoI tidak menghalangi usaha karena yang dihentikan itu pembuatan izin baru, yang sudah memiliki izin, tetap diteruskan,'' katanya.

 

Meski mengantongi izin, dia mengingatkan bahwa kegiatan produksi tentunya harus ramah lingkungan.

 

Bahkan, lanjutnya, LoI ini menguatkan peran pemerintah. Semisal dalam hal penentuan lahan produksi. Apabila dahulu perusahaan bisa memilih lahan mana yang akan dikembangkan, maka sekarang hal itu menjadi kewenangan penuh pemerintah.

 

''Sehingga, pemerintah akan menata ulang mana yang hutan primer, hutan gambut, dan mana yang bisa dijadiin HTI, mana yang harus di konversi,'' kata Menhut.

 

Lebih lanjut, diperkirakan ada lahan di luar hutan inti seluas 35,4 juta hektare (ha) setelah di penataan ulang kawasan bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit, tambang, Hutan Taman Rakyat HTR), Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk bisa mendukung program pemerintah untuk berswasembada gula di Papua. ''Kebijakan dulu yang salah, kita benahi, yang benar kita teruskan,'' terang Menhut.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kehutanan, Hadi Daryanto menambahkan LoI ini akan lebih memberdayakan rakyat dan melibatkan pertumbuhan ekonomi karena menerapkan prinsip pro growth, pro poor, pro job.

 

“Artinya, pro growth agar ekspor lebih baik, lalu pro poor agar menjangkau rakyat miskin yang mayoritas berada di sekitar hutan, dan pro job, memberdayakan masyarakat mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan hutan,'' ujar Sekjen.

 

Oleh karena itu, Hadi berharap agar pelaksanaan LoI ini sebagai implementasi pembangunan ekonomi jangka panjang yang sustainable.

 

Dihubungi terpisah, pengusaha Sofjan Wanandi menengarai, LoI akan berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Menurut pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu, moratorium yang menjadi bagian dari LoI sesungguhnya mencoba untuk melakukan moratorium terhadap kelapa sawit dan industri turunannya yang merupakan produk unggulan Indonesia selain migas.

 

Padahal, sekitar empat juta rakyat Indonesia bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga moratorium tersebut akan membuat orang tidak dapat lagi bekerja pada sektor tersebut.

 

Apindo, lanjutnya bersikap sangat tidak setuju apabila LoI direalisasikan. Alasan utamanya, karena para pengusaha nasional dan investor dalam negeri harus memprioritaskan terlebih dahulu menciptakan lapangan kerja.

 

Berdasarkan Protokol Kyoto juga tidak ada kewajiban dari negara miskin atau berkembang untuk memperbaiki lingkungan atau mengurangi emisi karbon. Hal itu karena negara-negar maju yang telah nyata merusak lingkungan akibat perkembangan industrinya, seperti industri minyak dan gas yang sangat merusak lingkungan dan menyumbang emisi karbon.

 

“Tanggung jawab negara berkembang adalah memberantas kemiskinan masyarakatnya dan memperbaiki kondisi ekonomi negaranya,” ujar pemilik kelompok usaha Gemala ini.

 

Menurutnya, industri yang paling dirugikan dan sangat mungkin akan mengalami stagnasi dengan kebijakan moratorium hutan adalah industri kelapa sawit, dan pulp and paper. Faktor utamanya tentunya karena persaingan dagang dunia.

 

Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit dan industri bubur kertas yang segera menyaingi Amerika Serikat. Karena negara maju iklimnya tidak mendukung untuk pertumbuhan kelapa sawit dan pertumbuhan kayu akan merasa tersaingi oleh Indonesia dengan iklim sesuai.

 

LoI menurut dia hanya komitmen semu negara maju. Pasalnya, seperti Amerika Serikat, seluas 32 juta ha hutan dibabat untuk ditanami kacang kedelai, sementara di Indonesia areal kelapa sawit hanya tujuh juta ha saja. Sedangkan kacang kedelai tersebut rotasinya hanya singkat yaitu sekitar 1,5 bulan sudah dipanen. Begitu pula mereka menanam jagung dan bunga matahari. Seluas 100 juta ha areal hutannya yang mereka gunakan untuk menghasilkan minyak-minyak nabati, serta lainnya seperti bioenergi.

 

Fakta tersebut justru lebih menimbulkan emisi dibandingkan pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Namun, Indonesia tak berdaya akan tekanan negara maju serta tekanan LSM asing seperti Greenpeace.

 

Pemerintah Indonesia seharusnya berani melakukan perlawanan terhadap moratorium hutan tersebut. Malahan pemerintah Indonesia pada akhirnya justru mengikuti dan menanggapi Greenpeace.

 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sendiri telah menetapkan ada lebih dari 42 juta ha adalah kawasan hutan lindung, dari luasan total kawasan hutan Indonesia lebih dari 100 juta ha. Lebih dari 20 juta ha hutan Indonesia yang sudah rusak atau yang sudah tidak ada pohonnya lagi dan alang-alang yang bisa ditanami kelapa sawit.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.