hukumonline
Sabtu, 09 Oktober 2010
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa 2010 Dinilai Punya Kelemahan
Ada peluang korupsi berkaitan dengan batas maksimum penunjukan langsung. LKPP bantah penilaian itu.
Fat
Dibaca: 5782 Tanggapan: 1
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa 2010 Dinilai Punya Kelemahan
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Heni Yulianto. Foto: Sgp

Hingga kini, modusw korupsi yang paling sering diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pengusaha berkolaborasi dengan oknum instansi pemerintah. Setidaknya, dari seluruh penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, sekitar 70% berasal dari pengadaan barang dan jasa.

 

Hal ini pula yang membuat pejabat pemerintahan baik di pusat dan di daerah takut untuk melakukan pengadaan barang dan jasa karena rentan terjadi korupsi. Atas dasar itu, pihak pemerintah  berinisiatif merevisi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan tujuan metode pengadaan dapat menjadi efisien, efektif dan akuntabel. Akhirnya, lahirlah Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres 54) sebagai aturan baru tentang pengadaan barang dan jasa.

 

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Heni Yulianto melihat, penyusunan Perpres 54 terkesan terburu-buru. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lubang di beberapa pasal dalam Perpres. Misalnya, Perpres ini tidak menjadikan UU yang berpihak ke publik sebagai rujukan atau dasar hukum dari dikeluarkannya Perpres. “Seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, padahal, aturan pengadaan barang dan jasa selalu berkaitan dengan pelayanan pemerintah ke masyarakatnya,” katanya.

 

Selain itu, terdapat potensi besar terjadinya korupsi dari Perpres ini yang ditandai dengan tingginya batasan maksimum dari penunjukan langsung yaitu Rp100 milyar. Ini terdapat dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010. Padahal, dalam aturan sebelumnya Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai maksimun proyek dengan metode penunjukan langsung adalah Rp50 juta. Dengan nilai anggaran yang besar, potensi terjadinya korupsi juga semakin besar.

 

“Penunjukan langsung ini ditetapkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan), selaku unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ini bisa berdampak kepada munculnya niat untuk korupsi karena pagu nilainya sangat besar, dengan begitu kesempatan otomatis tercipta sehingga niat korupsi terjadi,” tutur Heni saat dihubungi hukumonline.

 

Lebih dari itu, urai Heni, pada pasal 38 Perpres 54, mengizinkan Panitia Barang dan Jasa (PBJ) untuk melakukan penunjukan langsung. Ada beberapa bidang yang dibenarkan oleh pasal ini untuk dilakukannya penunjukan langsung, seperti sarana kesehatan, kendaraan dinas, akomodasi kegiatan dinas, kenadaraan bermotor dan perhotelan.

 

Di luar itu, Heni menyayangkan Perpres yang tak mengatur conflict of interest dalam persaingan pelelangan. Padahal, kemungkinan adanya hubungan khusus antara panitia lelang dengan peserta dapat terjadi. Misalnya, ada hubungan darah antara peserta lelang dengan panitia, jika tak ada aturan khusus mengenai ini, maka kemungkinan terjadinya kebocoran informasi rahasia seputar pelelangan dapat terjadi. “Harusnya ditegaskan panitia yang punya hubungan khusus dengan calon lelang dikomunikasikan ke publik. Ini bermaksud untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi yang rahasia,” ujarnya.

 

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar bisa mengkaji ulang Perpres 54. Sebab, Perpres ini tidak memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Selagi, RUU Tentang Pengadaan digodok, Heni menyarankan agar pemerintah tetap menyandarkan aturan pengadaan barang dan jasa pada Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga RUU rampung. “Kekhawatiran kita pembuatan RUU oleh pemerintah hanya mencaplok pasal-pasal yang terdapat pada Perpres No. 54 Tahun 2010,” tukasnya.

 

Pasal 17 Ayat (2) huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1)    menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a)    Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan bernilai (seratus juta rupiah); dan/atau

b)    Penunjukan Langsung Konsultansi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; Langsung Konstruksi/Jasa paling tinggi Langsung untuk yang paket bernilai

2)    Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PA/KPA

 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo membantah argumen TII yang menyatakan, batas maksimum penunjukan langsung itu sebesar Rp100 miliar. Menurutnya, angka itu untuk pemain dari luar negeri, jika ingin ikut lelang di Indonesia baru bisa ikut jika angkanya lebih dari Rp100 miliar. “Itu (pernyataan TII) salah besar,” tegasnya.

 

Agus menjelaskan, untuk penunjukan langsung batas maksimumnya adalah sebesar Rp100 juta. Angka ini dua kali lipat dari batas maksimum yang ada dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. “Pertimbangannya dinaikkan karena angka Rp50 juta itu 70 tahun lalu, masuk akal jika naik dua kali sekarang,” tukasnya.

 

Menurut dia, dalam Perpres 54 ada aturan untuk meredam terjadinya conflict of interest dari peserta lelang dengan panitia lelang. Misalnya, seorang kontraktor tidak diperbolehkan memiliki afiliasi yang sama dengan perusahaan konsultannya. Kemudian, peserta lelang juga tidak diperbolehkan menjalin komunikasi dengan panitia lelang sebelum hasil lelang keluar. “Masal-masalah seperti ini tetap dipertahankan, sama dengan Keppres No. 80 Tahun 2003”.

 

Agus Raharjo membenarkan mengenai penggodokan RUU Pengadaan Publik. Rencananya, substansi dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 akan dimasukkan ke dalam RUU. “Dua-duanya kan sama, Perpres 54 kan penyesuaian dari Keppres 80,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Penunjukan Langsungade 16.11.10 20:10
Setelah dibaca, menurut saya, Penunjukan Langsung : u. barang bukan 100 milyar, tapi 100 jt dan konsultansi s/d. 50 jt o/. Pejabat pengadaan (Tunggal), tidak harus ke ULP

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.