hukumonline
Selasa, 12 Oktober 2010
Polri Terbitkan Protap Penanggulangan Anarki
Untuk menanggulangi anarki, personil Polri harus ditambah dan diperkuat peralatan yang cukup.
Rfq
Dibaca: 5896 Tanggapan: 1
Polri Terbitkan Protap Penanggulangan Anarki
Polri terbitkan protap penanggulangan tindak pidana anarki. Foto: Sgp

Tak sampai sebulan setelah insiden  berdarah kelompok pemuda asal Flores dengan Maluku di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (20/9), Polri menerbitkan Protap tentang Penanggulangan Anarki. Diteken Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada 8 Oktober lalu, beleid itu dituangkan dalam Protap No. 1/X/2010. Prosedur Tetap adalah panduan bagi personil organisasi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

 

Dalam konteks ini, Protap yang dikeluarkan merupakan pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menangani anarki. Tindak pidana anarki, dalam Protap, diartikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan kemanan dan ketertiban umum masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan mengedepankan  prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap tindakan yang dilakukan Polri mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Perbuatan anarki kerap diindentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan senagaja atau silakukan secara terang-terangan oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang. Nah, tindakan anarki tersebut bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan kemanan umum, mengancam keselamatan jiwa atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

 

Terkait dengan kasus bentrokan di Jalan Ampera, depan PN Jakarta Selatan, Kapolri sudah memerintahkan agar para pelaku diproses secara hukum. Polisi terus mengejar orang-orang yang diduga terlibat langsung kerusuhan. Polri, kata BHD, tak akan pandang bulu. Bentrokan itu menyebabkan korban tewas, dan menjadi pekerjaan rumah bagi polisi untuk menuntaskannya. Betapa tidak, di depan mata kepala polisi, kedua kubu saling serang dengan senjata tajam, bahkan senjata api.  Akibatnya tiga korban tewas bersimbah darah.

 

Dalam insiden itu, polisi dikecam sejumlah kalangan karena dinilai tidak berhasil menangani anarki. Anggota masing-masing kelompok menenteng senjata tajam lalu lalang di depan polisi. Agar anggota polisi tak gamang bersikap, Polri membuat Protap penanganan anarki tersebut. Termasuk bagaimana menggunakan senjata api ketika membubarkan aksi massa bersenjata tajam.

 

Sesuai Protap, seorang anggota polisi harus memperhatikan empat asas dalam penanganan anarki. Pertama, asas legalitas yakni anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Tentunya merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional. Kedua, asas nesesitas yakni anggota Polri yang melakukan tindakan mesti didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hukum. Nah, anggota Polri yang bertugas menanggulangi tindakan anarki mesti membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

 

Ketiga, asas proporsionalitas yakni anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa  menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum. Keempat, asas akuntabilitas yakni anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Kriminolog Univeritas Padjajaran Bandung Yesmil Anwar berpendapat penerbitan Protap seyogianya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Protap diterbitkan bertujuan untuk meliindungi masyarakat dari tindakan represif, serta melindungi polisi yang bertugas. Polisi memang harus memiliki pedoman semacam itu karena tindakan anarki kadang tidak bisa diperkirakan. Polisi, kata dia, harus selalu sigap menghadapi kondisi dan dinamika masyarakat.

 

Protap juga perlu untuk mengatur penggunaan senjata api, sehingga anggota polisi tidak sewenang-wenang memakainya. Senjata dibutuhkan pada situasi tertentu yang bersifat mendesak dalam pengamanan aksi anarki. “Dalam keadaan terjepit senjata api bisa digunakan,” ujarnya.

 

Yesmil Anwar menghimbau agar anggota Polri dilengkapi dengan peralatan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, dapat meminimalisir tindakan anarkis massa. “Kalau menggunakan senjata api dengan tidak ada alasan yang tepat  bisa disidangkan,” ujarnya.

 

Lalu, apa yang harus didahulukan aset negara atau pengamanan massa dalam peristiwa ‘Ampera berdarah’?. Menurut dia, jumlah personil dalam pengamanan insiden tersebut seyogianya personil anggota Polri dilakukan penambahan. Nah, sambung dia bukan berarti mendahulukan pengamanan aset negara kemudian lebih mendahulukan bentrokan. Pasalnya dengan hancurnya aset negara, toh biaya pun akan sangat besar untuk melakukan pembangunan kembali. Sebaliknya dengan mengutamakan pengamanan aset negara akan berdampak jatuhnya korban lantaran bentrok terjadi. “Jadi personilnya ditambah, strategi diperkuat dan pencegahan dilakukan kemudian pengetatan senjata tajam dan senjata api,” pungkasnya.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, sebelum Protap 2010 keluar, polisi sudah memiliki pedoman pengendalian massa. Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) No. 16 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengendalian Massa. Lalu, Polri juga memiliki Perkap No. 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat  di Muka Umum. Tidak hanya itu, Polri pun kembali menerbitkan Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Pedoman ini dipakai saat menangani aksi demo dan keramaian.

Share:
tanggapan
Protap Penanggulangan AnarkiAhsan Jamet Hamidi 13.10.10 09:55
Saya belum membaca penuh substansi Protap, karena belum memperolehnya hingga saat ini. Ketika membuka website POLRI pun, haiulnya sungguh mencengangkan. entah sudah berapa lama web tersebut belum ter update. Protap ini bisa berjalan, pastinya jika setiap anggota polisi yang berjumlah 400.000 ini membaca dengan tuntas, memahami dan mencoba untuk mempraktekkan. Kita bisa cek sekarang, berapa exemplar kah Mabes POLRI telah mencetak dokumen ini ? dan beerapa yang sudah diditribusikan kepada 32 POLDA yang tersebar di Indonesia, ? lalu berapa orang dari 400.000 anggota POLRI yang sudah membacanya. Adalah kebiasaan di POLRI bahwa seuatu kebijakan yang dibuat di Jakarta, selalu mengalami kesulitan akses bagi mereka yang ada di daerah. Kita bisa cek, berapa orang dari polisi lalu lintas yang sudah membaca UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 ?. Kita bisa bayangkan, bagaimana seorang Bintara Polisi yang secara hukum memiliki diskresi bisa menggunakan kewenanganya dengan tetap berpegang pada asas Nessesitas, Legalitas, Proporsionalitas dan Akuntabilitas...Jauh sebelum kesana, satu pertanyaan penting, SUDAH KAH POLISI MEMAHAMI dengan benar asas tersebut ? terima kasih
new perkapkai shady 16.10.10 09:31
saya rasa angg sudah paham hal trsbut, hanya saja diterbitkannya aturan2 yang baru kurang maximal.... keinginan agar setiap angg sampai tingkat polsek selalu di berikan buku secara merata aturan2 yang up2 date TY

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.