hukumonline
Rabu, 13 Oktober 2010
Panglima TNI Minta MA Tak Mempermudah Cerai Prajurit
MA dan Hakim Pengadilan Agama diminta menerapkan syarat izin atasan bagi prajurit yang ingin cerai atau poligami secara ketat. Sesuai dengan PP No.10 Tahun 1984.
Ali/ASh
Dibaca: 10385 Tanggapan: 10
Panglima TNI Minta MA Tak Mempermudah Cerai Prajurit
Panglima TNI minta MA tak mempermudah proses cerai dan poligami para anggota TNI. Foto: Sgp

Maraknya kasus perceraian dan poligami prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) rupanya cukup membuat gerah panglimanya. Panglima TNI secara resmi telah menyurati Mahkamah Agung (MA) khususnya untuk hakim-hakim di peradilan agama agar tidak mempermudah proses cerai dan poligami para anggota TNI. Hal ini terungkap dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA 2010 di Balikpapan. 

 

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Rum Nessa mengatakan surat itu memang baru saja diterima oleh pihak MA. Inti isi surat itu, lanjutnya, meminta kepada para hakim agar perkara perceraian atau poligami jangan dulu diputus sebelum ada izin dari atasan. “Kira-kira isinya seperti itu,” ujarnya, di sela-sela acara Rakernas MA, Rabu (13/10).

 

“Suratnya baru-baru ini kok. Saya lupa kapan pastinya,” tuturnya kepada hukumonline ketika ditanya kapan surat itu dikirim ke MA.  

 

Rum Nessa mengatakan surat itu mengacu kepada PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 dan Pasal 4 itu menyebutkan pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (atasannya).

 

Untuk memperjelas teknis aturan ini, masih menurut Rum Nessa, MA menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983. SEMA ini memberi waktu selama 6 (enam) bulan bagi PNS untuk meminta izin atasannya. Apabila tenggat waktu itu berakhir, dan PNS tersebut keukeuh melanjutkan perkaranya, maka hakim diharuskan memberi peringatan kepada yang bersangkutan merujuk pada PP No.10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai PNS.  

 

Bila usaha ini telah dilakukan, masih menurut SEMA itu, maka perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Jadi, sidang dilanjutkan walaupun PNS atau prajurit TNI itu tak mengantongi izin dari atasannya. “Karena izin itu bersifat administratif. Akhirnya diberikan waktu enam bulan. Kalau dalam jangka waktu itu tak ada izin dari atasan, pengadilan bisa tetap dilanjutkan,” jelas Rum Nessa. 

  

Di sinilah persoalannya. Ada beberapa kasus dimana seorang prajurit TNI bercerai atau berpoligami dan atasannya tidak tahu menahu. Hal ini juga sempat diungkapkan dalam Rapat Komisi III Rakernas MA (Urusan Lingkungan Peradilan Militer). Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, ada sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan ini. 

 

Seorang prajurit TNI, dikabarkan telah bercerai dengan istri pertamanya. Lalu, ia menikah lagi dengan perempuan lain dan istri pertamanya pun sudah menikah dengan laki-laki lain. Namun, begitu ia membawa istrinya yang baru ke kantor, atasannya bingung karena merasa tak pernah memberikan izin kepada bawahannya itu untuk bercerai.

 

Rum Nessa enggan mengomentari surat Panglima TNI ini lebih banyak. “Saya tak pegang suratnya. Yang pegang Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Uldilag),” ungkapnya. Sayangnya, Ketua Muda Uldilag tak hadir dalam Rakernas MA 2010 di Balikpapan karena menjadi Plt Ketua MA di Jakarta.

 

Upaya hukumonline meminta konfirmasi dengan para hakim agung di bidang Uldilag pun tak membuahkan hasil. Dua Hakim Agung di bidang Uldilag, Rifyal Ka’bah dan Abdul Manan, hanya diam seribu bahasa. Sementara, seorang pejabat di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta mengakui adanya surat itu. “Wah jangan. Itu rahasia, mas,” ujarnya ketika ditanya lebih lanjut.

 

Namun, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi M Yamin Awie mengatakan surat itu merujuk kepada Peraturan Internal di lingkungan TNI. Yakni, Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit. Ia mengatakan isi surat Panglima TNI itu meminta tenggat waktu enam bulan dalam SEMA itu dikesampingkan bagi prajurit TNI. Izin dari atasan merupakan keharusan. 

 

Lalu bagaimana dengan sikap MA terkait surat ini? Rum Nessa mengatakan MA belum mengambil sikap. “MA belum membuat keputusan apakah akan melanjutkan surat edaran itu (SEMA No.5 Tahun 1984,-red) atau membuat surat edaran baru,” pungkasnya. 

Share:
tanggapan
anak dari ibu yumi rokhati 28.05.13 08:23
seharusnya pemerintah berfikir realita ke keturunan yg dr istri nikah sirri..didalam akte tertera anak dari ibu..bagaimanakah perasaan anak padahal mereka adalah anak bangsa juga,,,PP 10 dihapus ajalah buktinya banyak PNS yg py istri lebih dr satu dari pada sembunyi sembunyi lebih baik terbuka tapi diatur oleh UU.
mandatangkan mudharat atau manfaat ?melati 29.04.13 11:28
Pandanglah masalah perceraian ini saecara prporsional, bukan hanya karena nama Institusi, apa artinya sebuah rumah tangga tetap dipertahankan jika hanya mendatangkan mudharat dari pada manfaat ? Dalam Islam Allah sangat tidak menyuikasi perceraian namun Allah menghalalkannya. Jadi tergantung se rumit dan se parah apa permasalahan rumah tangga tsb. Jika semua berdasarkan PERINTAH komandan.
jangan gantung perceraianpratama 26.04.12 12:25
setiap manusia ingin hidup berkeluarga yg harmonis dan langgeng namun sebagai manusia ciptaan Tuhan semua pasti ada kekurangan tidak terkecuali para prajurit dan beserta istrinya. Prajurit dan istrinya bukan robot yang mudah dikendalikan dan dibetulkan apabila rusak. Mereka punya hati dan perasaan. Tolong para pimpinan TNI jangan mempersulit, tidak merespons atau apalah yang sifatnya menghambat proses perceraian prajurit dan isterinya yang nyata-nyata mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Mereka yang menjalani hidup berkeluarga dan mereka juga yang mengalami keretakan berumah tangga. Terlepas siapa yang salah, biarkan pengadilan agama nanti yang menyelesaikan proses perceraian itu, jangan menggantungkan status prajurit yg ingin cerai, karena dikuatirkan apabila berlarut-larut akan muncul tindak pidana dalam proses perceraian tersebut, yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila diproses dengan cepat dan bijak. Tentara juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.Apabila hidup berumah tangga tetapi tidak membawa manfaat tetapi banyak mudharatnya buat apa dipertahankan...hal ini akan mendapat dosa.
perceraianidham 03.10.12 14:01
saya setuju banget dengan saran di atas. karena tuk apa mempetahankan rumah tangga dimana kalau setiap pulang kerumah seperti masuk neraka.
jangan halangi perceraian dan beristri lebih, jika memang itu harudsulistyawati 09.01.13 11:18
saya setuju dengan pendapat di atas.. TNI juga manusia biasa seperti masyarakat sipil lainnya. dengan status mereka yang TNI tidak lantas menjadikan mereka sebagai manusia super yang tidak punya rasa dan keinginan. tidak semua rumah tangga yang d miliki oleh para TNI adalah rumah tangga yang harmonis, jangan jadikan perkawinan mereka menjadi perkawinan yang bersifat seumur hidup, karena Allah sendiri yang Maha segala-galanya tidak menekan umatnya seperti itu, lalu knp kalian yang hanya manusia biasa yang berpangkat sbg pejabat berani membuat perkawinan para TNI menjadi sebuah perkawinan seumur hidup dengan mempersulit perceraian atau beristri lebih dari 1 dengan alasan agar bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat lain.. so untuk para pejabat janganlah kalian bertindak otoriter, di samping itu tolong perhatikan nasib para istri yang akhirnya harus rela dinikah syiri, dikarenakan tidak mendapat persetujuan dan karena tidak diperbolehkannya perceraian oleh para pejabat yang sok berkuasa atas nasib para bawahannya itu
dengarkan kata merekaindah 19.03.12 20:33
ko perturannya sangat memberatkan ya.... jgn demi melindungi nama baik instansi banyak pihak yang dirugikan. slh satunya saya, saya sangat dirugikan krn peraturan tersebut, pernikahan saya dgn suami saya yg seorang (TNI) tdk bs d legalkan krn komandannya tidak memberikan ijin cerai, padahal sudah jelas2 mantan istri suami saya telah berselingkuh dgn anggota TNI, namun seakan2 semuanya menutup mata dan pura2 tidak tau. TOLONG mereka juga manusia, bukan malaikat...
Jangan memaksa hak asas wanitaErik Hidayatul Refa'ie 21.08.11 16:48
Saya sangat setuju dengan berbagai komentar diatas tersebut. Seorang Panglima TNI jangan bersikap otoriter terhadap istri anggota, karena dia memiliki hak asasi ingin merdeka dari suami yang keras, kejam, & mau menang sendiri. Saya masih ingat dengan kejadian DOM di Aceh, banyak prajurit-prajurit TNI AD yang jauh dari istrinya akhirnya memperkosa wanita-wanita disana. Nah kalau menurut saya prajuritnya yang harus ditindak & dibina secara tegas, jadi biarkan istri-istri prajurit yang mau bercerai. Tolong beri dia kebebasan.
Negara Hukum vs Negara KekuasaanAbdil Baril Basith 25.10.10 23:19
peraturan perundang-undangannya sudah jelas. dari UU sampai juklak juknisnya. tinggal, taati peraturan itu.
peraturan yumi rokhati 28.05.13 08:29
halah peraturan yg tdk py perasaan,lebih baik terbuka dari pd sembunyi sembunyi dan peraturanpun bisa diatur lagi dan itu bukan harga mati.jangan tutup mata dan telinga
Lepaskan sayavictoria 23.10.10 22:52
Siapapun yang membaca ini, tolong bantu saya, saya adalah salah seorang istri prajurit, tapi selama pernikahan kami tidak ada kecocokan, yang berujung pada KDRT, perselingkuhan, tidak memberikan nafkah, fitnah dan talaq. Sudah setahun lebih saya keluar dari rumah dinas yang berkedudukan di jl. pramuka - bandung. perlakuan suami yang tidak menyenangkan membuat saya menyerah untuk mendampingi dirinya lagi, beberapa kali saya mengadu ke kantor, tanggapannya selalu datar, sampai saya bosan, dan mengajukan perceraian. Sudah setahun lebih, proses perceraian saya tidak kunjung selesai, mereka lebih suka menggantung saya, sampai pada akhirnya, saya memenuhi undangan mereka untuk di BAP tanggal 5 october 2010. tapi tetap saja sampai detik ini tidak ada keputusan yang tegas. Apakah karena Komandan takut dengan Berita seperti yang disebutkan di atas? PANGLIMA TNI yang terhormat peraturan anda sangat merugikan saya. Bebaskan dan lepaskan saya PANGLIMA TNI. setelah setahun lebih saya berjuang sendiri menghidupi anak saya tercinta, sekarang kehidupan kami sudah lumayan, Jangan ikat saya dengan cara seperti ini. Saya tidak menuntut apapun dari mereka, maupun mantan suami saya, biarkan saya memilih hidup saya. Kami sudah tidak mungkin bersatu, dan jangan pernah paksa saya untuk mendampingi anggota kalian lagi. LEPASKAN SAYA, TOLONG! Saya membutuhkan akte cerai untuk dapat mengajukan KPR (Rumah) untuk anak saya tercinta, sekarang kami mengontrak, KPR saya selalu di tolak karena saya tidak memiliki akte cerai, selain itu, jika anak sakit, dia tidak memperoleh tanggungan kesehatan dari kantor saya, jika saya mempunyai akte cerai, maka anak bisa saya masukkan ke dalam tanggungan kesehatan perusahaan saya, banyak kerugian fisik dan materi yang saya rasakan. Mengapa kalian tidak melepaskan saya?? Berikan alasan yang jelas?? Jangan hanya diam. Begitu berat beban yang saya rasakan, tolong jangan menambah beban saya lagi. Sampai kapan saya harus menunggu?? Tolong, siapapun yang membaca ini. beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan lagi. saya hanya minta di LEPASKAN. TOLONG.
Beda Ijin cerai dengan Surat Keterangan ceraiAndi Rohandi, S.H. 02.11.10 13:55
Sepengetahuan saya, jika suami Ibu adalah Pegawai Negeri (sipil/militer) maka Pengadilan seharusnya hanya memerlukan "Surat Keterangan Cerai" yang menerangkan bahwa si atasan mengetahui bawahan (Suami Ibu) sedang digugat cerai. Bukan ijin untuk bercerai. Apabila Pengadilan tetap mempersulit dengan alasan belum ada ijin cerai, itu tidak beralasan. Kan yg perlu ijin cerai jika Pegawai Negeri itu yang menggugat, bukan yang digugat. Jika lewat dari 6 bulan, seharusnya persidangan dapat dilanjutkan dan dan diputus cerai.
to victoriatriana 17.12.10 15:03
ya begitulah mbak. sabar dan berdoa aja.. semoga hukumnya berubah.... maksudnya sih baik.... tpi realisasinya ada banyak tentara yang menjadi manusia yg tidak bertanggung jawab...
PERCERAIAN TNINOVIRA ERITA 27.11.11 17:31
Mbak masalah anda seperti saya ,memang tidak ada keadilan bagi kita istri prajurit yang telah di zalimin, yang sabar ya mbak
Mana KeadilanAik 01.06.12 13:42
maslah anda sama dg sy,,,,,,,sy jg mengalaminya,,saya udah ngadu ke ke mna2 tp gk ada yang peduli,,,di tanggapi dg cuek,,bhkan d tutupin,,di bela...pdahal suami sy dah terbukti selingkuh,,,,,,,sy cumak pengen ada keadilan,,,,,,,,,,
gugatan ceraijinimuh 17.01.13 08:32
anda bisa menggugat cerai langsung dikantor pengadilan agama terdekat
Jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak mungkinVictoria 23.10.10 09:31
Banyak tentara yang tidak/kurang bertanggungjawab terhadap anak dan istri, sehingga hal tersebut membuat istri mencapai batas kesabarannya, dan meminta bercerai, yang akhirnya istri harus mencari nafkah untuk anaknya. Undang-undang yang PANGLIMA TNI buat justru merugikan saya, sebagai salah satu istri prajurit, status saya sekarang masih menggantung, kondisi ini sudah 1 tahun lebih, saya tidak tau harus melapor kemana lagi. Tolong lepaskan saya, sekarang sudah sangat mapan dan mampu menghidupi anak saya sendiri. Tanpa akte cerai saya tidak bisa pengajuan KPR, dan memasukkan anak saya sebagai tanggungan saya dikantor, serta pengurang saya sebagai PTKP di kantor Pajak. Siapapun yang membaca bantu saya, secara tidak langsung saya sudah dirugikan baik fisik maupun materi. Sampai kapan saya harus menunggu keputusan ini, karena sampai detik ini, komandan suami belum acc berkas cerai saya. Saya tidak menuntut apapun terhadap suami saya, bahkan kesatuan. Saya hanya minta perlancar berkas cerai saya. Supaya saya bisa membelikan anak saya rumah, walaupun secara kredit. Kasihani kami PANGLIMA TNI. Seolah-olah sampai detik ini, kami tidak memperoleh keadilan, kami berhak bahagia dan merdeka. Kami bukan hewan, kami manusia yang punya perasaan, bebaskan secepatnya kami. Itu sama saja kalian menindas orang yang lemah, saya tidak tau apa alasan komandan, tidak memberikan acc. PANGLIMA TNI, sekarang apa yang harus saya lakukan? Sampai kapan saya harus menunggu?
Perceraian TNI -ADnovira erita 11.02.12 21:02
MBAK VICTORIA nasib anda sama seperti saya , saya di ceraikan suami saya seorang TNI -AD dan pada tanggal 08 -1-2012 saya sudah Di BAP DAN WAKTU DI BAP seolah komandan dan wakil komandan membela anggotanya yang salah dan posisi saya terjepit , saya rela di ceraikan asal hak anak saya dapat sesuai undang - undang di indonesia MBAK saya pikir saya saja yang mengalami nasib seperti ini tapi banyak istri TNI yang di zolimi oleh suaminya dan komandan kesatuannya, MBAK bisa tidak kita syaring untuk saling menguatkan mudah- mudahan ya MBAK keadilan itu datang kepada kita
YULI 09.04.12 15:30
mba vic ysh.. ikut prihatin dgn keadaan mba, saya jg senasib dgn mba..saya nikah resmi dgn anggota TNI thn 1991..sd saat ini saya tdk pernah diberi nafkah ..saya jg sdh proses dBAP thn 2010..tpi dgn sampai saat ini gada keputusan apapun dari kesatuan atau dri kodam.semoga allah swt memberi kita sabar dan iklas dlm menjalani semua ini..amin
bukan hanya istripratama 01.05.12 14:35
bukan hanya istri saja yang nasibnya seperti itu, tentaranya pun yang mengajukan permohonan cerai digantungkan prosesnya dan dipersulit...padahal istrinya sudah berperilaku tindak pantas....
Tergantung kondisinya. Boma PW 16.10.10 16:33
Misalkan Istri prajurit sudah tidak bisa membina rumah tangga sesuai dalam tujuan perkawinan, apakah hak sebagai istri yang dikorbankan dengan menunggu putusan statusnya terlalu lama? Atasan juga harus dapat membina sikap dan mental Prajuritnya, meski tidak serta merta dapat mengatur kehidupan pribadi mereka. Jika sudah sesuai aturan dan proses yang berlaku untuk Prajurit, biarlah Hakim yang memutuskan perkaranya karena sudah diberi kewenangan.
seujupratama 26.04.12 12:50
sangat setuju ...jangan berlarut-larut..segera selesaikan...serahkan smua kepada para hakim di pengadilan agama.
Untuk Bercerai....Abdil Baril Basith 16.10.10 02:34
Inti masalahnya adalah bukan pada "berapa waktu", namun "bagaimana agar tidak". Negara yang kuat mesti disokong masyarakat yang sehat (batin dan lahir). Dan masyarakat yang sehat pasti karena keluarga-keluarga yang sehat pula. Seperti, bagaimana agar "sentuhan" antar dua induk organisasi advokat bisa dihindari atau diminimalisasi?, bagaimana agar eksukusi tidak ricuh? Dengan meminimalisasi konflik, dengan sadar akan kewajiban dan melupakan hak, terasa ekstrim, namun tidak salah untuk direnungkan.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.