Minggu, 24 Oktober 2010
Hemat Anggaran untuk Percepat Remunerasi
Akhir tahun 2010 ada tiga kementerian/lembaga pemerintahan yang mendapat remunerasi.
MVT
0
Hemat Anggaran untuk Percepat Remunerasi
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan hemat anggaran untuk percepat Remunerasi. Foto: Sgp

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kembali menegaskan seruan Presiden mengenai penghematan anggaran pemerintah. Ia meminta kementerian/lembaga pemerintahan dapat mengurangi biaya tidak penting terutama untuk belanja bukan modal. Misalnya, pengadaan seminar atau studi banding ke luar negeri. Selain mengurangi beban APBN, penghematan seperti ini juga diharapkan bisa mempercepat remunerasi.

 

Menurut Hatta, pengadaan seminar tidak perlu lagi dilaksanakan di hotel berbintang. Ia meminta kementerian menggunakan saja ruangan di gedung-gedung pemerintahan yang ada. “Kalaupun satu kementerian tidak punya ruangan yang mencukupi, bisa pinjam ke kementerian lain,” tandasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/10).

 

Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri perlu mendapat perhatian. Hatta menegaskan, pejabat pemerintah seharusnya tidak sering ke luar negeri jika tidak mendesak. Sebab, banyak cara untuk mendapatkan hal yang ingin dipelajari di luar negeri tanpa harus mendatangi langsung. Jika pun ternyata harus pergi, Hatta mengingatkan pentingnya menyaring jumlah orang yang ikut rombongan.

 

“Sebaiknya kalau ke luar negeri biasanya 5 sampai 6 pejabat, sekarang cukup 1 atau 2 orang saja,” tegasnya. Pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri bisa menghemat sekitar Rp40-60 triliun. “Kita menghemat 10 persen dari belanja kita Rp116 miliar, jadi Rp 11,6miliar," ujar Hatta.

 

Kemenko Perekonomian sendiri, urai Hatta Rajasa, sudah melakukan penghematan anggaran sebesar 10 persen sesuai anjuran presiden. Alokasi anggaran untuk Kemenko Perekonomian tahun ini sebesar Rp116 miliar sehingga penghematan bisa mencapai Rp11,6 miliar.

 

Hatta juga menegaskan penghematan tidak dengan memotong gaji PNS. Sebab, pemotongan gaji justru akan menurunkan daya beli PNS. "Penghematan itu bukan potong gaji, jadi tidak pengaruh pada daya beli PNS kita,” katanya.

 

Bahkan, penghematan anggaran ini justru dapat mempercepat remunerasi bagi PNS. Menurut Sekretaris Kementerian Perekonomian Edi Abdurrahman, Kemenko Perekonomian akan mendapat anggaran remunerasi sebesar Rp7 miliar tahun ini. Melalui anggaran tersebut, pegawai Kemenko Perekonomian yang jumlahnya 325 orang mendapat kenaikan gaji. Anggaran tersebut merupakan tambahan anggaran tahun 2010 sebesar Rp116 miliar.

 

"Itu 7 miliar untuk 2010 untuk 325 karyawan," ujarnya. Saat ini proses pemberian remunerasi di Kemenko Perekonomian tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Remunerasi ini berlaku mundur (rapel) sejak awal tahun 2010.

 

Eddy berharap, akhir Oktober ini Presiden sudah bisa menandatangani persetujuan remunerasi tersebut. "Tanggal 25 Oktober sebelum Presiden pergi ke Shanghai mudah-mudahan sudah. Hitungannya pasti dirapel," ujarnya. Untuk tahun ini, selain Kemenko Perekonomian, PNS yang akan menikmati remunerasi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

 

Upaya penghematan ini diapresiasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal FITRA, mengatakan seruan pemerintah sebagaimana disampaikan Hatta tersebut perlu disebarluaskan kepada setiap kementerian/lembaga.

 

“Kita tentu mengapresiasi hal ini. Apalagi seruan seperti ini sudah sejak beberapa tahun lalu disampaikan publik,” ujarnya pada hukumonline via telepon, Jumat malam lalu.

 

Yuna berharap upaya penghematan ini bukan hanya karena kritik publik yang besar, namun memang kesadaran pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi penghematan anggaran bisa tercapai. Ia juga yakin penghematan tidak akan mengurangi kualitas pekerjaan pemerintah. “Soalnya yang dikurangi itu kan pengeluaran tidak perlu dan mendesak. Tidak berkaitan langsung dengan kinerja,” sergahnya.

 

Namun, Yuna menegaskan FITRA menolak penetapan remunerasi bagi ketiga kementerian/lembaga sebagaimana disampaikan Eddy. Menurutnya, ketiga lembaga itu tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

 

“Seharusnya yang diutamakan itu remunerasi untuk pegawai Kementerian Kesehatan, prajurit TNI, dan anggota Polri. Merekalah yang langsung berkaitan dengan masyarakat,” tandasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.