rapor penanganan perkara beberapa hakim agung.Upaya Mahkamah Agung (MA) mengikis tunggakan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) memang patut diacungi jempol. Tunggakan perkara berjumlah sekitar 20 ribu pada 2005 lalu perlahan-lahan mulai menyusut. Saat ini, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan MA hanya memiliki sisa 300 perkara dari perkara yang masuk dan diputus pada tahun ini.
Namun, prestasi gemilang ini sedikit “ternoda” dengan kinerja sebagian hakim agung yang dinilai masih di bawah standar. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Ketua MA. Harifin mengatakan ada beberapa hakim yang belum mencapai target menyelesaikan 60 perkara dalam sebulan. “Ya, tak lebih dari lima hakim,” ujarnya di Gedung MA, Rabu (27/10).
Menurut sumber hukumonline, pada saat Rapat Kerja Nasional MA 2010 di Balikpapan memang sempat dibahas mengenai hal ini. Salah satu komisi pembahasan dijadikan ajang “curhat” para hakim agung dan pimpinan MA. Ketika itu, dibeberkan juga satu per satu hakim yang berprestasi dan kurang berprestasi. Sayangnya, pertemuan ini berlangsung tertutup.
Harifin mengungkapkan rapor masing-masing hakim agung memang berbeda. “Ada yang tinggi (penyelesaian perkaranya,-red), ada yang sedang dan ada yang rendah,” tuturnya. Hakim yang masuk kategori rajin bahkan bisa menyelesaikan 100 sampai 200 perkara dalam sebulan.
Para hakim agung yang kinerjanya di bawah standar itu, kata Harifin, sebenarnya sudah berulangkali diingatkan dalam berbagai kesempatan. “Kita sudah sampaikan secara terbuka dalam rapat pleno penyelesaian perkara setiap hakim di MA,” ujarnya. Tujuannya adalah agar hakim agung yang ditegur dapat melakukan intropeksi diri.
Harifin menambahkan pihaknya memang hanya bisa sebatas menghimbau agar para hakim agung ini meningkatkan kinerjanya. MA tak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada para hakim ini karena memang bukan tindakan yang melanggar kode etik. “Harusnya bagaimana? Ya memang nggak ada (sanksi yang bisa diberikan,-red). Ini hanya sebagai peringatan. Kewajiban moral,” tukasnya.
Sebagai informasi, usai rapat konsultasi MA dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, Ketua Komisi III Benny K Harman sempat mengutarakan ada hakim yang hanya menyelesaikan satu perkara atau nol perkara. “Ini yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara,” ujarnya sebagaimana dilansir oleh sejumlah media massa.