hukumonline
Senin, 01 November 2010
Pelayanan Kemenkumham dan Kepolisian Masih Buruk
Sektor yang disorot adalah layanan Lembaga Pemasyarakatan, pembuatan paspor, pembuatan SKCK dan SIM.
Fat
Dibaca: 1953 Tanggapan: 1
Pelayanan Kemenkumham dan Kepolisian Masih Buruk
Pelayanan Kemenkumham dan Kepolisian masih buruk hasil rilis survei integritas sektor publik tahun 2010 yang dikeluarkan KPK. Foto: Sgp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis survei integritas sektor publik tahun 2010. Berdasarkan survei itu, pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian masih dinilai buruk. Hal ini tak jauh berbeda dengan hasil survei serupa tahun sebelumnya.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK M. Jasin kepada wartawan di gedung KPK, Senin (1/11). Jasin menuturkan, survei dilakukan sebagai salah satu cara mencegah korupsi. Survei ini dilakukan di beberapa unit pelayanan instansi pemerintah yang dinilai rentan terjadi praktik korupsi.

 

Khusus di instansi Kemenkumham, pelayanan dinilai minim di sektor Lembaga Pemasyarakatan dan penerbitan paspor. Sedangkan di Kepolisian, dua layanan yang dianggap sangat rentan terjadi praktik korupsi adalah pada layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi.

 

Jasin menerangkan, tujuan pihaknya merilis survei adalah untuk membantu instansi yang bersangkutan memperbaiki unit pelayanan publiknya. Menurutnya, terhadap beberapa pelayanan publik yang masih rendah diduga masih terdapat indikasi korupsi karena sistem yang ada di dalamnya kurang bagus. "Indeksi yang masih rendah itu di situ pasti ada korupsi. Suap menyuap kecil-kecilan lah," tandasnya.

 

Lebih jauh ia menjelaskan, usai survei disiarkan, KPK akan mengundang instansi yang memiliki unit pelayanan rendah. Dalam pertemuan itu nanti, KPK akan menerangkan persoalan-persoalan yang menjadi dasar turunnya pelayanan publik di tiap instansi yang dimaksud. "Setiap tahun kita dorong sehingga dari yang kurang bagus menjadi bagus. Tidak bermaksud menjelek-jelekkan. Tapi justru membantu perbaiki layanan dari persepsi masyarakat."

 

Apabila ada instansi yang tak berniat memperbaiki diri, lanjut Jasin, maka KPK akan melaporkan hal tersebut ke Presiden, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini termaktub dalam Pasal 14 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu cara perbaikan diri yang dimaksud melalui perubahan sistem dalam unit pelayanan. Evaluasi ke tiap instansi dilakukan KPK per tiga bulan. "Artinya, yang disebut corruption by need itu perubahannya harus dilakukan dengan sistem yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah. Bisa juga dengan cara reformasi birokrasi," pungkasnya.

 

Survei KPK pada tahun ini dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, enam instansi vertikal dan 22 pemerintah kota. Seluruh responden pengguna layanan yang dilibatkan dalam survei ini sebanyak 12.616 orang, yang terdiri dari 2763 responden di tingkat pusat, 7730 responden di tingkat instansi vertikal dan 2123 responden di tingkat pemerintah kota.

 

Dalam survei tahun ini, skor indeks integritas nasional turun dibanding tahun sebelumnya dari 6,5 menjadi 5,42. Padahal skor minimal yang dipatok KPK adalah enam. Salah satu penyebab turunnya indeks integritas nasional adalah menurunnya kualitas pelayanan publik di beberapa unit layanan baik di instansi pusat, instansi vertikal maupun pemerintah kota.

Share:
tanggapan
percepat remunerasi kemenkumhamhadi 01.11.10 15:11
untuk mengatasi hal itu maka dipercepatlah remunerasi tuk jajaran KEMENKUMHAM RI, dengan demikian setiap PNS akan giat tuk bekerja sesuai dengan asas pelayana prima PNS tersebut, lebih cepat lebih baik dlam thun 2010 ini.. terimakasih..
Perketat Pengawasan !!!Ahmad Nur 01.11.10 16:41
Pengawasan terhadap instansi yang kinerjanya buruk harus lebih intens dan super ketat agar pelayanannya bisa lebih maksimal.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.