hukumonline
Senin, 01 November 2010
Ketua MA Nyatakan Prajurit TNI ‘Bisa Bercerai’ Tanpa Izin Komandan
Izin atasan bagi prajurit yang ingin bercerai adalah syarat administratif. Bila alasan cerainya sudah cukup kuat, tentu pengadilan agama tak bisa menunda memeriksa perkara.
Ali
Dibaca: 14978 Tanggapan: 3
Ketua MA Nyatakan Prajurit TNI ‘Bisa Bercerai’ Tanpa Izin Komandan
Ketua MA nyatakan prajurit TNI bisa bercerai tanpa izin komandan, Foto: Ilustrasi (Sgp)

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan telah memperhatikan Surat Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 September 2010 seputar izin atasan bagi prajurit TNI yang ingin bercerai. Isi surat itu adalah himbauan agar hakim Pengadilan Agama tak mempermudah cerai prajurit TNI yang belum mengantongi izin atasannya.

 

Namun, Harifin menegaskan MA tetap pada pendiriannya untuk berpegang pada Surat Edaran MA (SEMA) No.5 Tahun 1984. SEMA itu adalah petunjuk pelaksaan PP No.10 Tahun 1983. SEMA ini memberi waktu selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil (termasuk prajurit TNI) untuk meminta izin atasannya.

 

Apabila tenggat waktu itu berakhir, masih menurut SEMA itu, PNS tersebut keukeuh melanjutkan perkaranya maka hakim diharuskan memberi peringatan kepada yang bersangkutan merujuk PP No.10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai PNS.

 

Bila usaha ini telah dilakukan maka perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Jadi, sidang dilanjutkan walaupun PNS atau prajurit TNI itu tak mengantongi izin dari atasannya. Harifin mengaku memperhatikan Surat Panglima TNI itu, tetapi ketika ditanya apakah dia akan merevisi SEMA tersebut dengan tegas ia mengatakan, “Tidak.”

 

Harifin berdalih bahwa izin atasan bagi prajurit yang bercerai hanya syarat administratif. Menurutnya, bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, pengadilan tak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin atasan. 

 

“Itu (izin atasan,-red) merupakan ketentuan administratif. Alasan yuridis tak bisa dikalahkan oleh ketentuan administratif. Kalau ketentuan yuridis sudah memenuhi syarat tentu tak bisa dihambat hanya dengan alasan administratif,” jelas Harifin di Gedung MA, akhir pekan lalu (29/10). Ia mengatakan idealnya memang prajurit TNI itu diberi waktu mengurus izin tersebut.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang menyebutkan alasan-alasan perceraian. Yakni, (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

 

(c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayan berat yang membahayakan pihak yang lain;

 

(e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

 

Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menilai seharusnya Panglima TNI tak perlu mengirim surat kepada MA terkait cerai prajurit itu. Ia mengatakan bila memang ada prajurit yang bercerai tanpa izin atasan, maka Panglima TNI dapat menindak prajurit yang bersangkutan.

 

“Semua prajurit kan sudah tahu (bila ingin bercerai,-red) ia harus mendapat izin. Ya proses si prajurit saja (bila bercerai tanpa izin,-red). Tegakkan disiplin! Kenapa harus menghimbau ke MA seperti itu,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Endriartono mengakui bahwa di lingkungan TNI persoalan cerai prajurit memang mendapat perhatian khusus. Pasalnya, perceraian seorang prajurit TNI dapat mempengaruhi performa yang bersangkutan di lapangan. “Keutuhan rumah tangga akan berpengaruh pada kinerja prajurit,” ujarnya.

 

Hal ini yang kerap menjadi pertimbangan Komandan ketika akan memberikan izin perceraian. Namun, lanjut Endriartono, bila alasan untuk bercerai sudah cukup kuat maka Komandan tak bisa berkelit lagi. Misalnya, prajurit bercerai dengan alasan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. “Ini tentu tak bisa dipertahankan lagi,” ujarnya.

 

Meski begitu, prajurit tak bisa memberikan alasan yang mengada-ada. Dalam praktek, lanjut Endriartono, ada petugas khusus yang ditugaskan untuk melakuka investigasi di lapangan untuk meneliti apakah alasan cerai yang disampaikan benar atau tidak. “Kalau memang benar seperti itu, tentu atasan akan segera mengeluarkan izin,” ujarnya.

 

Namun, bila alasan itu justru sebaliknya, bahwa prajurit TNI yang berselingkuh dan ingin menikah lagi, tentu atasan akan mempersulit keluarnya izin. “Kalau suami (prajurit) yang bermain dengan cewek lain, prosesnya akan dipersulit. Karena suaminya yang salah,” jelasnya.

 

Endriartono juga menambahkan agar memberi kepastian hukum bagi prajurit TNI, memang perlu ada revisi Peraturan Panglima TNI yang mengatur tata cara perceraian prajurit. Menurutnya, perlu ada tenggat waktu bagi atasan untuk mengeluarkan izin sejak prajurit menyampaikan permohonan permiintaan izin.

 

“Peraturan internal itu harus mengatur. Menurut saya, jangan terlalu lama,” tukas Endriartono.

 

Sekedar mengingatkan, adanya Surat Panglima TNI ini memang sempat menjadi isu hangat dalam Rapat Kerja Nasional MA (Rakernas MA) 2010 di Balikpapan, beberapa waktu lalu. Dua komisi yang membawahi peradilan agama dan peradilan militer membahas persoalan ini secara terpisah. Para hakim agama pun berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika mengadili perceraian prajurit TNI.

 

Pada berita sebelumnya, seorang penanggap yang mengaku bernama Victoria bahkan sempat mengeluarkan curahan hatinya. Niatnya untuk bercerai dengan suaminya yang seorang prajurit justru terganjal karena tak ada izin dari atasan. Ia merasa perkara perceraiannya digantung selama satu tahun.

 

“Bebaskan dan lepaskan saya, Panglima TNI. Setelah setahun lebih saya berjuang sendiri menghidupi anak saya tercinta, sekarang kehidupan kami sudah lumayan. Jangan ikat saya dengan cara seperti ini. Saya tidak menuntut apapun dari mereka maupun mantan suami saya, biarkan saya memilih hidup saya. Kami sudah tidak mungkin bersatu dan jangan pernah paksa saya untuk mendampingi anggota kalian lagi. Lepaskan saya, Tolong,” tulisnya. 

Share:
tanggapan
benci ADbenci AD 21.03.12 14:35
saya seorang pegawai dari instasi ini saya setuju dengan mbak viktoria, menurut saya pekerjaan ini terlalu dan sangat takut dengan ATASAN, kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi ketenangan hidup, tidak ada lagi kebahagiaan, buat apa lagi di pertahankan, apa harus menyembah kaki atasan, kalau alasan administrasi mereka tidak pernah melihat dari segi kesalahan yang terpenting bagaimana citra atasan tersebut bisa baik, karena cerai adalah pelanggaran dan jika atasan memberikan ijin tersebut maka atasan tersebut sudah di pastikan akan masuk kotak dalam arti karir tidak akan lancar, itulah hebatnya KORPS atasan,ini adalah pekerjaan yang sangat takut dengan atasan tanpa melihat bawahan, yang terpenting atasan senang maka bawahan abaikan
Lepaskan Saya bag.2Victoria 08.11.10 15:05
ass, terimakasih untuk hukum online semoga tulisan ini bisa terbaca oleh pejabat atas TNI-AD. Untuk kalian semua para pejabat TNI, khususnya TNI - AD. saya pernah mencurahkan isi hati saya dalam bentuk tulisan untuk bercerai dengan suami saya yang notabennya adalah TNI-AD. para Komandan TNI-AD yang terhormat, dan Mahkama Agung serta para majelis hakim pengadilan agama . Tolong Lepaskan saya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa saya dulu pernah tinggal rumah dinas, di Komp. PRAMUKA, jl. Pramuka VI K48 - Bandung. Sekarang rumah itu masih ditempati oleh suami saya yang berinisial NWWN. Disini saya utarakan ingin bertemu langsung dengan Komandan PUSDIK-IF Bandung yang tepatnya berada di jalan cisokan-bandung. karena saya ingin menanyakan secara langsung mengapa berkas perceraian saya tertunda begitu lamanya, saya sudah berusaha meminta oleh bagian PAM-PUSDIK-IF untuk dapat bertemu beliau, tapi jawabannya selalu tidak bisa, dengan alasan "datar", dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. lalu saya tanya mengenai perihal berkas gugat cerai saya, jawabannya juga sama "datar". lalu bagaimana saya bisa melanjutkan proses ini, jika dari kalangan TNI-AD sendiri, sepertinya tidak bisa tegas dalam mengambil tindakan, sebenarnya sendiri seperti apa saya juga tidak tau. salah satu anggota PAM, pernah saya tanyakan mengenai perihal berkas gugat cerai saya, dia menjelaskan secara berbelit-belit, " berkas cerai ibu harus dapat acc dari Komandan PUSDIK-IF (jl.cisokan-bdg), selanjutnya PUSSEN-IF(jl.supratmat-bdg), dan kemudian KODIKLAD Bandung"katanya. hal tersebut membuat saya kecewa yang kesekian kalinya. untuk mengurus proses 1 kesatuan saja yaitu PUSDIK-IF, sampai sekarang belum kelar, sudah memakan waktu 1,5 tahun. lalu sampai berapa lama lagi saya harus menunggu? sedangkan selama masih tinggal bersama suami saya saja, saya sudah tidak diberikan nafkah, apalagi sekarang saya merantau diluar pulau jawa, guna mencukupi kebutuhan anak saya. Saya tidak habis pikir, mengapa kalian para Komandan PUSDIK-IF, begitu tega terhadap kami yang jelas-jelas telah di dzolimi, oleh anggota kalian sendiri. Kami tidak diberi makan bahkan tempat tinggal, masih haruskah kalian mengikat kami seperti ini. Tolong Bebaskan dan Lepaskan saya, pak Komandan. saya tidak bersalah. Ringankan penderitaan saya, Pak Komandan PUSDIK-IF. saya yakin berkas perceraian saya sudah ada di tangan anda. Selama ini saya sangat menderita, saya mohon jangan menambah penderitaan saya lagi. Ma'af jika saya melakukan perbuatan ini, bukan maksud saya menyakiti atau mempermalukan kesatuan, karena tidak ada cara lain, saya sudah menghubungi beberapa anggota anda untuk dapat diketemukan dengan anda, tapi tidak ada satupun yang dapat membuat agenda pertemuan anda dengan saya. Sekali lagi ma'af jika ada kata yang kurang berkenan di hati anda Komandan PUSDIK-IF. Hormat Saya, E. Victoria Bagi siapapun yang membaca ini, bantu saya.
ijinkan saya ....Eve Lynda 04.10.11 13:18
mbak victoria ... saya mngalami nasib serupa dengan anda .. bisakah kita sharing ?
Cowok Minded....Abdil Baril Basith 02.11.10 05:31
Hemat saya, setelah membaca ulasan di atas: 1. Salah besar kalau ada kesan/ anggapan bahwa aparat peradilan (khususnya peradilan agama) mempermudah perceraian. Di samping adanya perintah berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendamaikan kedua pihak, dengan adanya Perma No.1 Tahun 2008, lembaga perdamaian diperkuat dengan mediasi,plus, khusus di lingkungan peradilan agama, terikat dengan aturan-aturan norma agama: "cerai itu hal halal yang dibenci", "barang siapa yang minta cerai tanpa alasan yang benar, haram mencium wangi surga" dll dll dst dst. 2. Seyogyanya tidak hanya ditujukan bagi lingkungan peradilan agama saja, karena bukankah bagi non Muslim, perkara perceraian diadili di lingkungan peradilan lain? 3. Perceraian mengganggu kinerja seluruh rumah tangga, tak terkecuali dan tidak terkhususkan. 4. Perceraian tidak hanya dilihat dari tinjauan Sang Suami, namun juga Sang Istri. Bukankah demikian pula halnya dengan pernikahan (perkawinan)? Bila sang suami selingkuh, yang karenanya ijin tidak dikeluarkan, padahal sang istri sudah ngggak welcome lagi, lalu bagaimana posisi sang istri? Padahal sudah menjadi yurisprudensi tetap MA RI, bahwa perceraian tidak dilihat dari "siapa yang salah, tapi dari apakah masih ada atau tidaknya ikatan bathin pasangan tersebut". 5. saya lebih tertarik dengan "bagaimana agar tidak", bukan "bagaimana untuk". Ada hikmah menarik dari dialog Khalifah ("Presiden") Umar bin al-Khathab dengan putrinya, yang kesimpulannya: istri-istri "tahan" ditinggal suami maksimal 4 bulan. itu satu sisi saja, belum sisi kehidupan yang lain. wassalam
..............dewi sartika 03.11.10 14:45
saya sepakat dengan apa yang saudara katakan......jangan sampai terkesan Pengadilan Agama mempermudah proses perrceraian...apakah harus dipertahankan lagi,ketika ikatan bathin suami dan istri sudah tidak ada lagi.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.