hukumonline
Rabu, 03 November 2010
MA Dituding Abaikan Putusan MK
MA bersikukuh hanya mengacu pada kesepakatan Peradi-KAI yang menyetujui wadah tunggal di bawah nama Peradi.
ASh
Dibaca: 1769 Tanggapan: 7
MA Dituding Abaikan Putusan MK
KAI Eggi Sudjana "adukan" MA ke MK.Foto: Sgp

Sejumlah pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) kubu Eggi Sudjana mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka diterima Ketua MK Moh Mahfud MD dan sejumlah hakim konstitusi dalam sebuah pertemuan tertutup di Gedung MK, Rabu (3/11).  

 

Pertemuan itu terkait dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan SK MA No 052 Tahun 2009 yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi agar tak mengambil sumpah calon advokat sebelum terbentuknya wadah tunggal organisasi tunggal.

 

Berikutnya, terbit SK MA No 089/KMA/VI/2010 yang mencabut SK MA No 052. SK No 089 inilah yang melatarbelakangi sikap pengadilan tinggi yang hanya mau menyumpah advokat usulan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Efeknya, ribuan advokat dari KAI nasibnya terkatung-katung lantaran sebagian besar advokat KAI tak bisa disumpah.

 

Hal itu dinilai bertentangan dengan putusan MK No 101/PUU-VII/2009 itu yang memerintahkan agar setiap ketua pengadilan tinggi harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Yakni pengadilan tinggi harus segera mengambil sumpah para calon advokat tanpa melihat organisasi mana calon advokat itu berasal dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

 

MK pun berharap dalam rentang waktu itu, perselisihan organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bisa diselesaikan. Jika dalam waktu dua tahun wadah organisasi advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang wadah tunggal organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.   

 

Usai beraudiensi, Presiden KAI Eggi Sudjana mengaku telah terjadi kesepahaman soal putusan MK No 101/PUU-VII/2009 dengan Ketua MK dan para hakim konstitusi. “Dalam konteks putusan MK No 101 yang tidak ditaati/dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, maka MA telah melecehkan dirinya sendiri,” kata Eggi.

 

Eggi menegaskan keluarnya SK MA No 089 sangat berdampak serius terhadap para advokat atau calon advokat KAI. Makanya, Eggi menghimbau kepada para advokat atau calon advokat KAI untuk melawan hakim yang melarang berpraktek di pengadilan. “Perlawanan terserah di masing-masing tempat,” gagasnya.     

 

Eggi menuturkan pihak MK mengaku tak bisa terlalu jauh mengawasi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya. Sebab, tak ada mekanisme hukum untuk mengatur bagaimana putusan MK itu dapat dijalankan. “Kita diminta untuk mengambil tindakan sendiri karena tak ada prosedur hukum yang mengatur jika putusan MK tak dilaksanakan dan bagaimana upaya hukumnya,” kata Eggi.

 

Ia menilai tindakan MA yang melarang advokat KAI beracara di pengadilan melanggar Pasal 27 UUD 1945 yakni melanggar hak warga negara untuk mencari penghidupan yang layak (mencari nafkah). “Tindakan ini juga dapat digugat secara perdata atau pidana.”     

 

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan bahwa porsi peran MK hanya memutuskan konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang. Sementara pelaksanaan putusan itu diserahkan kepada masing-masing lembaga. Lantaran putusan MK setingkat dengan undang-undang, kata Hamdan, implementasinya diserahkan kepada lembaga yang diberi wewenang.                  

 

“Eksekusi tak bisa dilaksanakan oleh MK atau tak bisa terlalu jauh ikut mengawasi implementasi pelaksanaan putusan MK, kami serahkan kepada masing-masing institusi dan seluruh rakyat Indonesia yang taat hukum,” kata Hamdan.

 

Terpisah, juru bicara MA Hatta Ali membantah jika dikatakan mengabaikan putusan MK itu. Menurutnya, MA sudah beberapa kali mengeluarkan surat terkait soal penyumpahan itu. “MA sudah mengeluarkan surat, ya itulah isinya,” kata Hatta Ali lewat gagang telepon.

 

Hatta menegaskan bahwa surat pertama MA pernah meminta agar Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia tak mengambil sumpah calon advokat sampai terbentuknya satu wadah organisasi advokat. Selain itu, sebelumnya Peradi-KAI telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat.  

 

“Kita mengacu pada kesepakatan mereka (Peradi-KAI) yang setuju wadah tunggal di bawah nama Peradi, MA tak mengintervensi soal ini, kecuali atas permintaan kedua belah pihak,” tambahnya. 

Share:
tanggapan
CARA MA KELIRU & AROGANSYARIF AWALUDDIN SILONDAE 02.06.12 05:15
MA tdk perlu campur tangan pd organisasi advokat,krn advokat adalah setaraf dgn penegak Hukum lainnya & merupakn provesi yg independen,sumpah jabatan advokat cukup oleh pimpinn organisasi advokat ybs,apalagi advokat tdk digaji oleh negara apalagi MA. pada akhirnya MA dlm setiap tindakan & tgsnya dlm menangani perkara dianggap tdk independen dlm putusan perkara yg diminta oleh warga negara ini sbg subyek hukum yg mendambakan keadilan...
buat advokat sejatisiapa aja 05.11.10 18:00
ente beneran lawyer? kok logikanya gak jalan sih...uda baca putusan MK yang lo sebut2 itu gak? di situ kan jelas putusan MK hanya berlaku sampe PERADI-KAI bersatu kembali atau setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan baru ditentukan pengadilan. Sekarang PERADI-KAI sudah bersatu, masalah ada segelintir orang KAI dan PERADI yang gak puas, itu bukan masalah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi....apa iya putusan MK digunakan terus setiap organisasi advokat palsu muncul?
ABAIKAN PUTUSAN MK PRESEDEN BURUK PENEGAKAN HUKUMbima setya 05.11.10 15:01
Uji materi yang dilakukan oleh MK merupakan pelurusan agar UU atau peraturan-peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD 45. Karena basisnya adalah UUD 45 maka putusan MK mempunyai kekuatan hukum tertinggi. Jadi tidak boleh ada kata lain 'LAKSANAKAN PUTUSAN TERSEBUT". Pengabaikan putusan MK dengan alasan apapun, apalagi hanya karena KESEPAKATAN adalah rasionalitas hukum yang tidak bisa diterima. Karena hal ini akan berdampak buruk dan akan menjadi preseden ke depan. Putusan MK diabaikan "TIDAK ADA SANKSI APA2". Karena memang tidak ada mekanisme yang mengatur hal tersebut belum ada. Presiden SBY telah memberikan contoh yang baik. Beliau melaksanakan putusan MK sesegera mungkin dengan penggantian Jaksa Agung. Mari kita tegakan hukum, negara besar ini perlu KETELADANAN DARI PARA PEJABAT DAN PEMIMPINNYA.
MA sudah tepatHosan 05.11.10 08:36
MA sudah mengambil langkah yang tepat dengan alasan telah terjadi kesepahaman Peradi-KAI. Kalo perpecahan organisasi advokat dibiarkan berlarut-larut, ini membahayakan, sebab akan terjadi politik adu massa dengan mengabaikan kualitas. Apa jadinya advokat Indonesia kelak jika organisasi yang bertikai merekrut atas dasar "biar anggota banyak". Demi kepentingan publik dan menyelamatkan rasa keadilan para pencari keadilan, langkah MA sudah tepat.
Ha.....Ha........Ha........Advokat Sejati 05.11.10 08:04
Putusan MK kalah dengan Kesepakatan Peradi - KAI. Aneh..neh........neh.......MA hanya katanya menjalankan kesepakatan Peradi - KAI. Putusan MK tidak dijalankan. MK yang tidak punya taring atau MA yang tidak mengerti putusan MK ??????? Mari tanya pada rumput yang bergoyang..............
Ketua MA abaikan putusan MKHan 04.11.10 20:36
Adukan ke Presiden dan DPR dan mintakan pemecatan ketua MA. Pengabaian putusan MA merupakan pelanggaran terhadap UUD.
MA lanngar putusan MKHan 04.11.10 20:26
Kalau Ketua MA mengabaikan putusan MK maka adukan ke Lembaga negara lain yaitu Eksekutif: Presiden, dan Legislatif: DPR untuk memecat Ketua MA.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.