hukumonline
Jumat, 12 November 2010
Pengabaian Hak Kelompok Rentan adalah Pelanggaran HAM
Salah satunya mengenai ketiadaan sarana dan prasarana hak penyandang cacat di tiap gedung pemerintah ataupun gedung pelayanan publik. Peran Pemda diperlukan agar klausul sarana dan prasarana masuk dalam syarat mendirikan bangunan.
Fat
Dibaca: 1899 Tanggapan: 0

Pemahaman masyarakat soal pelanggaran HAM harus diubah. Kasus HAM bukan hanya berkaitan perkara pembunuhan atau penghilangan orang secara paksa. Melainkan lebih luas dari itu. Demikian disampaikan Direktur Diseminasi Ditjen HAM Jusuf Hadi.

 

Menurut dia, persoalan pelanggaran HAM yang luput dari pandangan masyarakat karena hanya dianggap sepele. Seperti contoh, seorang ayah yang tidak membuatkan akte kelahiran bagi anaknya. "Karena bayi yang lahir tidak bisa mengurusi akte kelahirannya sendiri. Ini melanggar HAM anak," katanya di Bogor, Jumat (12/11).

 

Lebih jauh, ciri-ciri awal terjadinya pelanggara HAM terkadang sering dilakukan oleh segelintir orang. Misalnya, memandang sebelah mata kepada seseorang. Perlakuan ini merupakan awal terjadinya pelanggaran HAM. Hingga kini, pemerintah sudah berupaya keras mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan HAM itu sendiri. "Namun kenyataannya, pada tataran implementasinya sulit untuk diterapkan."

 

Sebagai contoh, pemenuhan hak bagi kelompok rentan berupa sarana prasarana bagi penyandang cacat di tiap gedung. Ia sadar, baik gedung pemerintah, pelayanan publik ataupun swasta banyak yang tidak memiliki koridor bagi para penyandang cacat untuk masuk ke gedung. Terlebih orang yang tak bisa menaiki tangga untuk masuk ke gedung itu.

 

Persoalan seperti ini tergantung komitmen dari pihak pengelola gedung. Menurutnya, jika gedung langsung dirombak dibuatnya sarana prasarana penyandang cacat, pengelola gedungnya pasti kerepotan. "Bahkan, bukan tidak mungkin tersandung masalah anggaran," kata Jusuf.

 

Ia sadar persoalan seperti ini kurang diperhatikan. Pemerintah biasanya hanya menyangkut persoalan kebijakan sedangkan untuk implementasinya agak sulit diperiksa.

 

Jalan keluarnya diharapkan kepada pemda untuk menganjurkan ke setiap pengelola gedung memenuhi syarat-syarat hak penyandang cacat. Syarat tersebut bisa dimasukkan oleh pemda dalam mendirikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

Contohnya, saat pembangunan rumah sakit harus terdapat tempat khusus untuk ibu menyusui, tempat beribadah dan ruang khusus merokok. Pentingnya syarat tersebut karena surat IMB yang memiliki peranan penting sebelum bangunan berdiri. Di dalam IMB harus ada kewajiban untuk membangun sarana dan prasarana bagi para penyandang cacat. "Saya usulkan legal action bagi pemda untuk memasukkan syarat-syarat seperti di atas dalam IMB," tandasnya.

 

Namun, untuk gedung yang sudah dibangun, Jusuf menilai sulit ditindak karena dalam UU tak ada aturan tegas mengenai pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar. Untuk itu ia mengusulkan agar ada klausul sanksi. "Tapi jangan sanksi yang terlalu berlebihan. Jangan sanksinya harus membayar denda Rp5 miliar, itu terlalu berat. Setidaknya sanksi paling berat adalah pencabutan izin bangunan jika tidak memiliki saranan prasarana untuk penyandang cacat".

 

Selain itu, bagi gedung yang terlanjur belum memiliki sarana prasarana untuk penyandang cacat juga diberikan keleluasaan waktu untuk merombak bangunannya agar memiliki sarana dan prasarana yang dimaksud. "Setidaknya waktunya untuk lima tahun ke depan," pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.