Senin, 22 November 2010
Saatnya Membawa Kasus TKI ke Tingkat Dunia
Tim Pengacara Muslim berpendapat Indonesia perlu membawa dugaan pelanggaran HAM berat terhadap sejumlah TKI ke forum yang lebih mendunia. Jika tidak, kasus serupa akan terus terulang.
Red
     7 

Penyiksaan diluar batas perikemanusiaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia oleh Warga Saudi Arabia harus dijadikan momentum untuk mulai membawa masalah pelanggaran HAM berat terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Saudi Arabia ke tingkat dunia. Karena kasus seperti Penyiksaan Sumiati apalagi penyiksaan dan pembunuhan terhadap Kikim Komariah, walaupun secara kuantitatif relatif kecil dibanding jumlah TKI di Saudi Arabia, tetapi secara kualitatif sudah mencapai kategori pelanggaran HAM Berat. Apalagi bilamana hal tersebut dikaitkan dengan sikap beberapa "majikan" di Saudi Arabia yang menganggap TKI pembantu rumah tangga sebagai "Budak" nya dengan alasan sudah membeli putus dari agen Tenaga Kerja yang menyalurkan TKI tersebut, sebagaimana pernah dipraktekan kakek-kakek mereka jaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sikap kurang ajar ini sering membuahkan perilaku sewenang-wenang terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Indonesia yang bekerja padanya, selain penyiksaan, pelecehan, pembunuhan juga sering terjadi tidak dipenuhinya hak-hak pembayaran PRT Indonesia tersebut.


Sebelum membawa kasus ke tingkat Dewan HAM PBB atau Mahkamah Pidana Internasional, terdapat syarat apakah pengadilan saudi arabia efektif menghukum pelakunya. Karenanya, Pemerintah Indonesia harus secara ketat mengawasi jalannya penuntutan kepada pelaku Penyiksaan dan Pembunuhan tersebut dan secara transparan menyampaikan hasilnya kepada Publik. Tepatnya jangan hanya dijadikan propaganda awal untuk kepentingan pembentukan citra "memperhatikan rakyat" belaka, lalu lupa menekuni kelanjutan kasusnya. Dalam beberapa kasus, Pihak Saudi Arabia pun kadang bertindak diskriminatif yang lebih berpihak pada warga negaranya sendiri atau sering kesulitan memperoleh dukungan identitas korban.


TPM (Tim Pengacara Muslim)adalah salah satu kelompok advokat yang bersama-sama pengacara 42 negara kecuali Saudi Arabia, berhasil membawa kasus pelanggaran HAM Israel dalam Insiden Freedom Flotilla ke tingkat Dewan HAM PBB dan bukan tidak mungkin ikut membawa kasus Sumiati dan Kikim ke lembaga yang sama.

 

TPM dalam kesempatan ini juga memperingatkan adanya pihak-pihak yang anti Islam yang mulai menunggangi kasus ini dengan mengidentikan Saudi Arabia dengan Islam dan Arab. Padahal disamping kasus tersebut tidak mewakili warga Saudi Arabia, belum tentu pula pelakunya beragama Islam dan Saudi Arabia hanyalah sebagian kecil dari Bangsa Arab. Disamping itu, jangan pula dilupakan,selain turunnya Nabi Muhammad SAW di wilayah tersebut, Kaum Kafir Kuraysi dengan tokoh-tokoh kejamnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab juga pernah hidup diwilayah ini.

 

Bahwa, TPM mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menuntut Pemerintah Saudi Arabia menerapkan Qisas yang bisa berarti dibalas dengan perlakuan yang sama seperti yang dilakukan terhadap korban (hilang tangan balas tangan, hilang nyawa balas nyawa) agar ada peringatan bagi majikan-majikan TKI untuk tidak sewenang-wenang lagi terhadap TKI. Selama ini ternyata “Diyat” hukuman denda pengganti justru menjerumuskan citra Indonesia sebagai bangsa Budak yang nyawanya bisa dibeli.


TIM PENGACARA MUSLIM 

   PUSAT

 

 

   TTD.                                     TTD.

 

 

Guntur Fattahillah               Hery Susanto

Ketua Umum                                    Sekretaris

 

Stop TKI/TKW, Pemerintah Proaktif
 - Bara
28.07.11 18:20
Sebaiknya pengiriman TKI/TKW dihentikan saja untuk selamanya karena terkait dengan citra Bangsa Indonesia di mata luar negeri. Depnaker seharusnya jangan hanya fokus ke masalah TKI/TKW tetapi proaktif bekerja sama dengan instansi lainnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.
kami setuju TKW.TKI di stop.
 - iwan
07.07.11 02:47
emng benr sudah seharus nya dri sekarang di tutup total jngn di tutup semtara,saya segenap kawan2 yg kerja di arab merasa sakit hati,,,dengan keadaan kya sekarang begitu biadab kejam gada pri kemanusiaan nya..pa SBY mohon di tutup sekarang juga...
tingkatkan pengetahuan hukum wni
 - ali
02.07.11 11:41
amat setuju bangat atas bantuan hukum yang diberikan pada anak bangsa ini. yang mana kurang memahami hukum ini. sangat mulia pikiran untuk menberi pelindungan hukum ini ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan yakni management pembobohan bangsa, yang ini tidak beda dengan pengkhianat bangsa. contohnya perusahaan penerbangan nasional dinegeri ini menberlakukan peraturan yang semau mereka. contoh lagi bila penumpang yang ngalami keterlambatan checkin maka tiketnya dinyatakan hangus, saya tidak tahu apa maksud peraturan yang begini, sedangkan penerbangan asing tidak ada peraturan demikian. karna sering terjadi hal yang demikian maka banyak yang beranggapan bahwa peraturan penerbangan adalah demikian. hal yang begini jelas sekali menbodohi bangsa kita sendiri yang mana banyak yang masih tidak paham dengan peraturan dan hukum ini. terimakasih
stop PRT
 - chairil anwar.SH.MM
05.03.11 19:46
Setuju stop Pengiriman Pembantu Rumah Tangga......HAMnya perlu kita jg.....krn kita berbudaya dan beradab....berapa ribu yg tlah tewas ......?????
Setuju, Menagih komitmen Penyelenggara Negara
 - Eddy Purwanto
04.03.11 11:04
Jika memang pemerintah Arab Saudi tidak bisa diharapkan memberlakukan hukum secara adil bagi warganya dan Buruh Migran asal Indonesia (BMI = TKI), maka sudah seharusnya mendesak PBB untuk turun tangan. Mungkin satu-satunya pejabat RI yang gelisah dengan situasi buruh migran kita adalah Duta Besar Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi yakni Baharudin Lopa. Beliau sangat geram melihat perlakuan warga Saudi yang kejam terhadap BMI/TKI. Selain itu, menurut kawan saya yang pernah pulang ke Arab Saudi, dan balik ke Indonesia lagi, saat ini keturunan Nabi Muhammad semua sudah "terusir" dari tanah / negara Arab, mungkin tersisa beberapa saja dan itu karena berrjasa terhadap keluarga Kerajaan, dan begitupun ceramahnya di masjid diawasi ketat oleh polisi kerajaan. Pertanyaannya, apakah Rezim yang tersisa di Arab Saudi saat ini memang tidak mau menerima pencerahan yang dibawa Nabi Muhammad, atau bahkan menolak ajaran Nabi, sehingga yang tersisa tetap melestarikan tradisi Arab yang kejam seperti jaman jahiliyah? Lagi-lagi harus dipahami bahwa bekerja apapun, dimanapun asalkan halal adalah hak azasi manusia. Bekerja di Arab sebagai pembantu mendapat 600 Reyal, atau Rp. 1.200.000 sedangkan orang Philipinan mendapatkan 800 Reyal, ada apa ini? Pemerintah kita juga tidak kalah kejamnya, tahu warganya diperlakukan tidak adil cuma diam saja, bahkan diperalat untuk komoditas politik. Jadi, mari kita galang kekuatan untuk memberikan dukungan bagi BMI.
TKI
 - abdullah kadir
08.01.11 18:04
sudah saatnya bangsa kita tidak menggirimkan tki yang notabene pekerja kasar, apakah indonesia mampu mengirim pembantu presiden , pembantu gubernur, minimal pembantu walik, sekarang tinggal negara kita mau serius atau terus berkubang dalam link satanik yang berbungkus demokrasi semu
balazan
 - firman ariansyah
27.02.11 16:20
setujuu
Cukup Kuatkah Kita?
 - ayi
27.12.10 19:05
Setuju sekali tapi pengiriman tenaga kerja ke Saudi itu sudah seperti sebuah lingkaran setan yang sistematis. Terlalu kuat untuk dikoyak. Tapi bila kita bertekad kuat, kita pasti bisa.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.