hukumonline
Senin, 29 November 2010
LKPP Siapkan Aturan Black List Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pelanggar dilarang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah paling lama 2 tahun. Sanksi black list tak hanya diberikan kepada perusahaan, tetapi juga direktur hingga tenaga ahli perusahaan yang melanggar.
Yoz
Dibaca: 3620 Tanggapan: 0
LKPP Siapkan Aturan Black List Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sanksi black list tidak hanya diberikan pada perusahaan, juga direktur hingga tenaga ahli perusahaan yang melanggar. Foto: Ilustrasi (Sgp)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tengah menggodok Peraturan Kepala LKPP tentang daftar hitam (black list) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan yang berlaku mulai 1 Januari 2011 ini menegaskan, sanksi black list tidak hanya diberikan kepada perusahaan, tetapi juga direktur hingga tenaga ahli perusahaan yang melanggar.

 

Peraturan Kepala LKPP tentang black list dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan amanat dari Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam aturan ini, LKPP hanya membuat pedoman tata cara black list. Sedangkan yang memblack list tetap masing-masing institusi.

 

Untuk diketahui, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan celah terjadinya korupsi oleh pegawai negeri sipil. Ketua LKPP Agus Raharjo awal Oktober mengatakan, 70 persen kasus yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengadaan.

 

Kepala Subdit Barang dan Jasa LKPP Gusmelinda Rahmi menjelaskan, efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya terwujud. Hal itu disebabkan banyaknya kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

“Selama ini, apabila ada perusahaan yang diblack list, biasanya direkturnya akan membuat perusahaan lagi agar bisa mengikuti tender sehingga ke depan sanksi back list juga akan dijatuhkan kepada direktur perusahaan,” kata Linda dalam acara Sosialisasi Perpres No 54 Tahun 2010, di Bogor akhir pekan lalu.

 

Bukan hanya direktur perusahaan yang akan diblack list jika melakukan pelanggaran. Tenaga ahli juga akan dijatuhi hukuman yang sama bila terbukti bersalah. Soalnya, kata Linda, selama ini, banyak perusahaan yang asal membuat daftar ahli tanpa memperdulikan ada atau tidak orangnya.

 

Nantinya, sanksi black list akan berlaku paling lama 2 tahun dan berlaku secara nasional. Artinya, selama dua tahun itu pengusaha bersangkutan tidak diizinkan terlibat dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia. “Setelah tahun ketiga yang bersangkutan bisa ikut proses lelang pengadaan dengan catatan mengikuti kualifikasi kembali,” tutur Linda.

 

Sayangnya, Linda masih enggan menyebutkan kriteria pelanggaran apa saja yang bisa membuat perusahaan masuk kategori black list. Yang pasti, katanya, pengusaha masuk daftar hitam pengadaan barang dan jasa pemerintah jika melakukan tindakan melanggar aturan. Misalnya, jika pada tahap penawaran barang dan jasa mendadak yang bersangkutan mundur tanpa alasan jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

Sekadar catatan, perihal black list sebenarnya telah tertuang dalam Keppres No 80 Tahun 2003. Dalam aturan itu dijelaskan, hal-hal yang dapat menyebabkan penyedia masuk dalam black list adalah; Pertama, penyedia melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.

 

Kedua, penyedia melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran seperti memalsukan jaminan bank. Ketiga, penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.

 

Keempat, penyedia mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak misalnya karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Kelima, penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri. Keenam, penyedia lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

 

“Hanya saja dalam Keppres No 80 Tahun 2003 sanksi yang diberikan tidak sampai kepada direktur dan tenaga ahlinya,” terang Linda.

 

Ia menambahkan, aturan sanksi tersebut telah dibuat secara terukur. Oleh sebab itu, baik panitia maupun peserta tender tidak bisa membela diri bila LKPP menetapkan sanksi black list. “Keputusan kami tidak bisa didebatkan lagi,” tegasnya.

 

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta menjelaskan untuk menyempurnakan Peraturan Kepala LKPP mengenai metode black list, pihaknya belajar pada pengalaman lembaga lain seperti Bank Dunia dalam menerapkan black list terhadap pengusaha. Bahkan, katanya, black list dari Bank Dunia ada yang diberlakukan seumur hidup, misalnya karena terkait korupsi.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.