hukumonline
Senin, 13 Desember 2010
Konsep Cyber Notary akan Masuk Revisi UU Jabatan Notaris
Prolegnas 2011 sudah memasukkan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai salah satu prioritas.
Mys
Dibaca: 2798 Tanggapan: 0
Konsep Cyber Notary akan Masuk Revisi UU Jabatan Notaris
Konsep Cyber Notary akan masuk revisi UU Jabatan Notaris,Foto: Ilustrasi (Sgp)

Para notaris harus siap menyambut era elektronik. Pembuatan akta otentik secara elektronik kini sudah ramai dibicarakan. Era cyber notary sudah di depan mata. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) malah sudah melihat langsung praktik cyber notary itu di Jepang. Konsep ini mengandung makna, dalam menjalankan tugasnya notaris bekerja dengan berbasis teknologi informasi.

 

Kalau tak ada aral melintang, konsep cyber notary akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Setidaknya, begitulah harapan Ketua Bidang Teknologi Informasi --Bukan Ketua Umum seperti tertulis sbelumnya-- Pengurus Pusat (PP) INI, Fardian. Ini penting agar pelaksanaan cyber notary punya payung hukum. Menurut Fardian, konsep cyber notary tak hanya membawa perubahan pada UU Jabatan Notaris, tetapi juga KUH Perdata (pasal 1867-1869).

 

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara UUJN. Menurut Saiful Hidayat, Direktur Business Development PT Admedika, bentuk akta otentik ditentukan peraturan perundang-undangan. Masalahnya hingga kini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta otentik boleh dibuat dalam bentuk elektronik.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, pembahasan konsep cyber notary dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan sudah dua kali diselenggarakan. Awal Desember lalu, Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi memfasilitasi seminarnya di Jakarta. Setahun lalu, persisnya 28 November 2009 di Bandung, kalangan notaris dan akademisi juga membahas peluang dan tantangan cyber notary.

 

Berbicara dalam seminar Cyber Notary dalam Perspektif Hukum dan Teknologi di Jakarta, 1 Desember lalu, Saiful mengatakan perangkat yang membantu notaris melakukan pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah digital notary services. Tiga layanan utama yang bisa dilakukan notaris pada era cyber notary adalah layanan sertifikasi, layanan penyimpanan dokumen (repository), dan layanan share.

 

Tentu saja, agar bisa menjalankan layanan itu, si notaris sudah harus melek teknologi. Fardian yakin mayoritas anggota PP INI sudah bisa menggunakan komputer. Apalagi dalam tugas sehari-hari notaris terbiasa mendaftarkan permohonan pengesahan atau pendirian badan usaha melalui layanan internet.

 

Bagaimana dengan notaris yang wilayah kerjanya belum mempunyai jaringan elektronik? Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.01 Tahun 2009 memberikan petunjuk. Menurut Peraturan tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum ini, notaris yang wilayah kerjanya belum mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh Pemerintah dapat mengajukan permohonan secara manual. Baik pengesahan badan hukum peseroan, persetujuan AD/ART, dan perubahannya.

 

Namun, menerapkan konsep cyber notary tak semudah membalik telapak tangan. Masih muncul persoalan hukum lain seperti otentikasi. Pengajar hukum telematika Fakultas Hukum UI, Edmon Makarim, sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam UU Jabatan Notaris. Tetapi akan potensial muncul masalah karena pembacaan dan time-stamping. Karena itu, sambung Saiful, para pihak yang bertransaksi dan notaris perlu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam transaksi.

 

Pasal 15 ayat (2)

Revisi UU Jabatan Notaris bukan hanya mengagendakan masuknya konsep cyber notary. Salah satu materi UU No. 30 Tahun 2004 yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah pasal 15 ayat (2) huruf f. Berdasarkan pasal ini, notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

 

Perdebatan hangat muncul karena kewenangan notaris yang diamanatkan pasal 15 ayat (2) huruf f tadi berbenturan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai lembaga yang mengurusi PPAT, Badan Pertanahan Nasional menjadi lembaga yang berkeberatan dengan rumusan pasal tersebut. Jika pasal ini tetap dipertahankan, besar kemungkinan terjadi ketidakpastian hukum.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.