hukumonline
Selasa, 14 Desember 2010
Puluhan Ribu Panitia Pengadaan Tunggu Sertifikasi Baru
Sebagian karena habis masa berlaku akhir 2011, sisanya baru akan memproses sertifikat. LKPP menargetkan awal tahun depan sudah selesai.
MVT
Dibaca: 1322 Tanggapan: 0
Puluhan Ribu Panitia Pengadaan Tunggu Sertifikasi Baru
Puluhan ribu panitia pengadaan tunggu sertifikasi baru. Foto: Ilustrasi (Sgp)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) punya pekerjaan rumah besar hingga tahun depan. Yaitu, memproses sertifikasi 85 ribu panitia pengadaan. Jika tidak segera diperbaharui, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terganggu.

 

Sebagian panitia lelang memerlukan sertifikasi ulang karena masa berlaku sertifikat mereka habis akhir tahun 2011. Menurut Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Bima Wibisana, jumlahnya sekitar 55 ribu orang. “Mereka butuh perpanjangan sertifikat,” ujarnya saat ditemui di sela Seminar Nasional Sustainable Public Procurement, di Jakarta, Senin (13/12).

 

Untuk perpanjangan sertifikat ini, LKPP tidak mensyaratkan mereka mengikuti program sosialisasi dan ujian sertifikasi. Alasannya, mereka sudah berpengalaman dalam bidang pengadaan.

 

Panitia pengadaan ini hanya perlu menunjukkan surat bukti/keterangan dari atasan sebagai tanda pengalaman. “Panitia tingkat kabupaten/kota dari kepala dinas, tingkat kementerian/lembaga dari atasan langsung, dan seterusnya,” terangnya.

 

Sisanya, sekitar 30 ribu panitia pengadaan harus mengikuti proses sertifikasi. Sebab, mereka dikategorikan sebagai calon panitia lelang karena belum memiliki sertifikat. “Walaupun sudah ada yang pernah menjadi panitia lelang sebelumnya,” lanjut Bima.

 

Bima menjelaskan, ada dua tahapan sertifikasi untuk mendapat sertifikat sebagai panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama, calon panitia harus mengikuti sosialisasi proses pengadaan. “Termasuk sosialisasi aturan,” katanya.

 

Setelah itu, calon panitia harus mengikuti ujian sertifikasi. Hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Namun, khusus untuk pembaharuan sertifikat panitia pengadaan ini, LKPP memberikan pengecualian. “Kita tidak akan adakan ujian,” ungkap Bima.

 

Alasannya, LKPP butuh proses pembaharuan yang cepat agar pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terganggu. Karena itu, LKPP sudah mulai mempersiapkan proses pembaharuan sertifikat panitia pengadaan agar selesai sebelum kadaluarsa. “Kita harapkan sebelum akhir 2011 semua panitia pengadaan sudah memiliki sertifikat sehingga memenuhi syarat

 

LPSE Bertambah

Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP, Agus Rahardjo menyatakan semakin banyak lembaga pemerintahan yang siap melakukan pengadaan secara elektronik (e-procurement). Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sebab, dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, salah satu syarat e-procurement adalah terbentuknya LPSE.

 

PP No.54/2010 mewajibkan setiap daerah dan instansi pemerintahan memiliki LPSE paling lambat akhir 2012. Hal ini sesuai aturan Pasal 131 Perpes 54/2010.

 

Pasal 131

(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

 

Menurut Agus, hingga pertengahan Desember 2010 ini sudah terbentuk 128 LPSE di seluruh Indonesia. Hal ini sangat positif, ujarnya, karena pembentukan LPSE baru dimulai sejak Perpres 54/2010 ditandatangani presiden bulan Agustus 2010 lalu. Ia optimis, pada akhir 2012 seluruh daerah dan instansi pemerintahan sudah memiliki LPSE. “Sangat mungkin sesuai target. Sebab, tahun 2010 ini saja kita hanya menargetkan 100 LPSE. Ternyata jumlahnya melebihi target,” tandasnya.

 

Pada tingkat nasional, Agus mengatakan lebih dari 500 LPSE harus terbentuk. Ia merinci, LPSE harus terbentuk di 497 kabupaten/kota, 33 provinsi, dan 84 instansi pemerintahan. “Selain itu, ada beberapa BUMN yang bersedia ikut serta. Misalnya PLN dan Pelni,” terangnya.

 

Ketika ditanyakan kendala pembentukan LPSE, Agus menjelaskan secara teknis tidak ada masalah. “Hanya butuh komitmen dari kepala daerah,” sergahnya.

 

Dalam Perpres 54/2010, pembentukan LPSE memang kewenangan kepala daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 111 : ‘Gubernur/ Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik’.

 

Agus mengungkapkan, belum semua kepala daerah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya LPSE. Padahal, efisiensi dan kemudahan bakal didapat jika daerah bersangkutan melakukan e-procurement.

 

Karena itu, LKPP akan meningkatkan sosialisasi mengenai e-procurement dan aturan Perpres No.54/2010. “Contoh bagus adalah Jawa Barat, yang sudah e-procurement  dapat menghemat belasan persen anggaran APBD,” pungkasnya. 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.