hukumonline
Selasa, 11 Januari 2011
Dinamika Tanah Ulayat dalam Jerat Hukum Negara
Oleh: Nurul Firmansyah *)
Tanah ulayat masih locus kontestasi hak antara masyarakat adat (nagari) dengan kelompok bisnis dan pemerintah (negara) di berbagai tempat di Sumatera Barat.
Dibaca: 12127 Tanggapan: 3

Penetapan sepihak kawasan hutan di wilayah-wilayah hutan adat, penetapan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK/HPH) di tanah ulayat atau hutan adat dan izin-izin tambang kecil atau menengah di nagari-nagari mewarnai pergulatan hak tersebut yang berujung makin membaranya konflik tanah ulayat antara nagari dengan kelompok bisnis dan pemerintah (negara). Kasus perkebunan Anam Koto di Kabupaten Pasaman Barat, tuntutan nagari-nagari selingkar HPH AMT di Kabupaten Solok Selatan, konflik hutan adat Nagari Kambang terhadap TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah segelintir contoh-contoh kasus yang berlaku sampai saat ini.

 

Fakta di lapangan diatas bukan hanya sebatas tuntutan hak ulayat pada wilayah-wilayah konsesi (HGU/HPH) dan kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara, namun merasuk pada konflik antara hukum negara dengan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut muncul akibat ekspresi hukum adat pada wilayah-wilayah tersebut tidak lagi diakui oleh hukum negara.

 

Penetapan kawasan hutan adalah contoh nyata bagaimana hak ulayat dan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan hukum adat tidak berlaku lagi sejak ditetapkan wilayah adat menjadi hutan negara. Berbagai sanksi hukum (baca: hukum negara) terutama pidana mengancam siapa saja yang mengakses hutan negara tanpa izin, tidak terkecuali masyarakat nagari yang berada di sekitar atau didalam kawasan hutan negara tersebut. Tumpang tindih penguasaan sumber daya alam antara masyarakat nagari dengan negara tidak lagi terelakkan, kriminalisasi masyarakat nagari, pembatasan akses masyarakat nagari atas hutannya dan bahkan penghancuran sistem kearifan lokal (local wisdom) – pun berlaku.

 

Sebaliknya, kelompok-kelompok bisnis yang menggunakan legalitas hukum negara melalui izin-izin pemanfaatan hutan (HPH) diberi akses untuk mengelola walaupun tanpa persetujuan masyarakat nagari-nagari yang notabene sebagai pemilik hutan adat (tanah ulayat) pada wilayah-wilayah yang dimanfaatkan tersebut.

 

Fakta Pluralisme Hukum

Bila dilihat lebih dalam, fenomena yang terjadi seputar konflik tanah ulayat diatas tidak bisa dilepaskan dari politik hukum negara yang menganut sentralisme hukum negara. Sentralisme hukum menuntut kepatuhan mutlak warga negara pada hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang diakui, sedangkan hukum lain yang hidup di masyarakat (the living law) seperti hukum adat dianggap bukanlah hukum. Faktanya, hukum adat berlaku efektif di Sumatera Barat. Hukum adat memaksa setiap anggota masyarakat nagari untuk tunduk melalui penerapan sanksi adat dan mekanisme penyeleasaian sengketa adat.

 

Penerapan sanksi-sanksi tersebut menciptakan tertib sosial di nagari-nagari walaupun melalui pola-pola informal, berbeda halnya dengan hukum negara yang menggunakan pola-pola formal melalui institusi-institusi formal. Formalitas hukum tersebut menjadi basis klaim hukum negara untuk menyingkirkan pola-pola informal hukum lain terutama hukum adat (Chiba), sehingga dalam politik sentralisme hukum; negara adalah satu-satunya otoritas pencipta hukum, sedangkan hukum lain (hukum adat) dianggap hukum apabila diakui oleh hukum negara atau disebut dengan Weak - Legal Pluralism (Griffith, Benda - Beckmann, Fitzpatrick) yang sampai saat ini dianut negara ini.

 

Menarik untuk merujuk Kurniawarman (2009), bahwa nagari-nagari telah menjadi bagian terintegrasi dari negara dan menjadi entitas Semi-Autonomus of Social Field (Moore), sehingga nagari tidak lagi sepenuhnya autonom (mandiri) namun semi- autonom (semi-mandiri). Hal itu adalah konsekuensi penyatuan kehidupan berbangsa paska runtuhya penjajahan Belanda untuk menciptakan negara yang berdaulat. Nagari (masyarakat adat) tetap dihargai sebagai masyarakat semi-autonom dalam konstitusi kita, terutama dalam pengakuan hak ulayat atas sumber daya alamnya. Pengakuan konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rezim peraturan sumber daya alam (Undang-undang Pokok Agraria/UUPA) dan rezim peraturan otonomi daerah.

 

Namun, sektoralisme peraturan sumber daya alam dengan lahirnya UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Pertambangan dan lain-lain memperlemah hak konstitusional nagari (masyarakat adat) karena pelbagai UU tersebut tidak mengakui secara penuh hak ulayat. Sektoralisme tersebut juga memperkuat Departemen-Departemen (institusi) terkait untuk menerapkan hukum negara secara sentralistik, kaku dan formalistis sehingga praktek-praktek informal hukum adat tersingkir pada titik paling nadir. Sektoralime adalah politik hukum rezim Orde Baru untuk mengeruk sumber daya alam sebesarnya atas nama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan menyingkirkan hak–hak masyarakat adat (nagari). Implementasi politik hukum tersebut kita rasakan dengan eksploitasi Hutan melalui HPH, perkebunan besar kelapa sawit melalui HGU, pengerukkan perut bumi melalui izin tambang dan lain-lain. Celakanya, politik hukum tersebut masih berlaku di zaman reformasi ini.

 

Pengakuan Hak Ulayat

Harapan pengakuan hak ulayat masyarakat adat (nagari) ternyata bukan muncul dari rezim peraturan pengelolaan sumber daya alam, namun lahir dari rezim peraturan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kritik terhadap sentralisme pemerintah pusat yang begitu besar sehingga mematikan potensi-potensi daerah. Otonomi daerah ternyata sekaligus berkonsekuensi pada dinamika sentralisme hukum, dalam konteks propinsi Sumatera Barat, hal tersebut terlihat dari lahirnya Perda Nagari (Perda No. 2/2007) dan Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda No. 6/2008). Dua perda ini adalah simbol perlawanan unifikasi hukum pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik di masa rezim Orde Baru.

 

Dua perda ini mencoba menata kembali hak-hak masyarakat nagari dalam penguasaan dan pengelolaan hak ulayat dengan memperkuat nagari sebagai subjek pemangku hak ulayat ( melaui perda nagari) dan tanah ulayat sebagai objek hak ulayat (melalui perda tanah ulayat dan pemanfaatannya). Integrasi hukum negara dengan hukum adat menjadi strategi propinsi sumatera barat dalam melawan dominasi hukum negara itu sendiri terhadap penguasaan hak ulayat di sumatera barat. Dinamika integrasi hukum tersebut terbukti efektif mengangkat sistem pemerintahan adat (nagari) dalam sistem pemerintahan desa yang modern walaupun masih banyak persoalan-persoalan seperti; tumpang tindih kewenangan KAN dengan Pemerintahan nagari dan tumpang tindih batas administratif nagari dengan batas adat nagari. Namun paling tidak, nagari secara perlahan-lahan memperkuat eksistensinya sebagai subjek pemangku hak ulayat.

 

Namun sayang, dalam konteks objek hak ulayat (tanah ulayat dan hutan adat) masih dalam pergulatan yang alot. Perda tanah ulayat dan pemanfaatannya di hadapi pada tantangan sentralisme dan sektoralisme pengaturan sumber daya alam yang kental. Kawasan hutan negara, tanah-tanah yang berstatus HGU, atau tanah-tanah Negara bekas HGU berlaku kuat hukum negara. Pergulatan berlangsung sampai saat ini, baik itu melalui tuntutan-tuntutan politis nagari-nagari atas hak ulayatnya melalui protes-protes terhadap penguasaan hak ulayat oleh negara dan kelompok bisnis, tuntutan hukum nagari-nagari melalui peradilan, maupun integrasi hukum adat dalam hukum negara melalui peraturan nagari seperti pemulihan kembali tanah ulayat bekas HGU Yanita–Ranch di Nagari Sungai Kamunyang Kabupaten Limapuluh Kota dan pengaturan hutan adat dalam kawasan hutan Negara (hutan lindung) di Nagari Guguk Malalo, kabupaten Tanah Datar.

 

Pergulatan di atas di satu sisi memperlihatkan perjuangan nagari sebagai kesatuan masyarakat adat untuk memperkuat hak ulayat dan hukum adatnya terutama setelah runtuhnya rezim orde baru, baik secara politis maupun hukum. Di sisi lain, fakta pluralisme hukum tidak bisa lagi disangkal oleh pemegang kekuasaan negara. Gap antara de jure dengan de facto melahirkan ketegangan yang tak berujung. Hendaknya kita belajar dari rezim yang tumbang akibat kesombongan unifikasi hukum yang utopis. Reformasi peraturan sumber daya alam berbasis hak masyarakat adat adalah tuntutan mendesak agar kita tidak lagi masuk pada lubang yang sama.

 

 

------

*) Penulis adalah Peneliti Qbar, dan Mahasiswa Pascasarjana Pada Program Studi Integrated Natural Resources Management (INRM), Universitas Andalas Padang.

Share:
tanggapan
atas laporan pelanggaran yangbterjadi,di desa muara sekalo.kc sumay kb tebo jambitarmizi 29.06.14 15:14
kami sebagai menjalan kan amanat.bertapa sakit nya masarat yng selama 10 tahun benar benar petani yang membuka hutan dalm hutan adat,oleh karna HGU YNG dirbit pemerintah.berapa bnyak nya lahan yng dibuka masyarakat di sekitar hutan.yang di rampas oleh perusahaan yng bergerak dibidang pada izinnusaha mempaat hasil hutan hutan kayu.hutan tanaman(IUPHHK-HT) PT LERSTARI ASRI JAYA.D KB TEBO.JAMBI(SK IUHHHK NOMOR.141/MENHUT 11/2010 TGTL 31 MARET /2010 LUAS LHAN 61.495. LAHAH masrakat sebagian udah ditanami sebagian sudah di tumbngi tanpa ada kesepakatan di rampas oleh perusahaan tersebut.kami mengharap untuk pilpres 2014 yng akan datang dan sangat mengharap.tegakan hukum yang berlaku di negara indonesia.serti ham hak sasi petani. namun lahan tersebut akan kami lakukan olehkarna hak dan jasa.kami akan pertahankan.sesuai uud 1945 trmksh
perlindungan tanah ulayat terhadap kegiatan investasifanny 03.03.11 21:04
Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah pada tingkatan tertinggi dibatasi dengan hak ulayat MHA dan Hak Atas Tanah (HAT). Hal ini sebagai konsekuensi dari pengakuan dan penghormatan hak MHA dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, namun apabila penggunaan tanah tersebut sungguh-sungguh untuk kepentingan umum dan untuk memakmurkan rakyat, maka MHA tidak boleh menghalangi pemakaian tanah tersebut. Perlindungan hukum hak-hak MHA atas tanah ulayat harus di ikuti dalam peraturan perUU terkait dan harus terdapat sanksi bagi pihak yang melanggar. Khususnya dalam bidang investasi, apabila di atas tanah tersebut terdapat hak ulayat MHA, maka sebelum pemberian izin hak atas tanah untuk investasi, harus terlebih dulu berdasarkan persetujuan dari MHA yang bersangkutan. Persetujuan tersebut harus disertai dengan kompensasi yang adil dan benar-benar memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi kelangsungan hidup MHA, mengingat tanah ulayat tidak hanya tempat untuk menggantungkan hidup, namun juga mengandung nilai magis religius dan sebagai identitas budaya. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang MIGAS belum menunjukan adanya perlindungan hukum hak-hak MHA atas tanah ulayat, karena pemberian izin investasi dilakukan terlebih dulu tanpa adanya persetujuan dari MHA, kesepakatan dengan MHA dilakukan setelah pemberian izin kegiatan investasi dalam bentuk pergantian mata pencarian baru dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengawali pemberian HGU, investor diwajibkan untuk melakukan kesepakatan dengan MHA mengenai pemakaian tanah ulayat, dengan bentuk ganti rugi (uang) dan kompensasi (pemberian fasilitas lain, kemitraan perkebunan\Pola Inti Rakyat (PIR)). Namun pada kenyataannya dilapangan kebanyakan pemberian ganti rugi pemakaian tanah ulayat dan kompensasi yang diberikan perusahaan-perusahaan tidak adil dan tidak memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi kehidupan MHA. Bahkan lemahnya kontrol dari PEMDA terhadap program-program sosial perusahaan yang merupakan hak MHA sebagai wujud kompensasi tidak berjalan, hal ini sangat merugikan MHA. Lambat laun keberadaan tanah ulayat akan sirna, secara yuridis tanah ulayat yang telah dilepaskan pada pihak lain memberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan pemberian haknya. Walaupun dalam Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang jangka waktu pemakaian tanah ulayat harus sesuai dengan kesepakatan antara MHA dengan pihak terkait, dan setelah jangka waktu tersebut habis, pemakaian tanah tersebut harus melalui persetujuan ulang dengan MHA yang bersangkutan, namun tanah tersebut tetap tidak akan kembali statusnya menjadi tanah ulayat.
pertanyaanBagas 07.05.14 08:34
MHA boleh di jabarkan?
Pengakuan Negara yg setengah hatiBenyamin 30.01.11 10:31
UUD 1945 (pasca amandement) mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. UUPA mengakui keberadaan tanah ulayat dari persekutuan masyarakat hukum adat. UU No. 32 Th. 2004 jo UU No. 12 Th. 2008 mengakui pemerintahan desa yg bersasarkan adat istiadat. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 Th. 1999 memberikan penegasan ttg hubungan hukum antara masyarakat adat dan tanah ulayat. NAMUN, semuanya hanyalah pengakuan dalam kapasitas menguasai BUKAN memiliki. SEDANGKAN prinsip hukum agraria nasional kita mengatakan "tanah pd tingkat tertinggi dikuasai oleh negara". disinilah timbul persolan dalam batas dimensi yg tak pasti. dimana penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat adat sering dipertentangkan dg penguasaan tanah oleh Negara. jika ditilik dari dasar pertimbangan ini, jelas lah bahwa masyarakat adat selalu di posisi yg lemah. mengapa, masyarakat adat tidak ditunjuk sbg badan hukum yg dapat mempunyai hak milik atas tanah? sebagaimana badan hukum lain dalam PP No. 38 Th. 1963? tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum penguasaan tanah ulayat tersebut. sehingga konsekuensi hukumnya, masyarakat adat dapat memiliki tanah, bukan sekedar menguasai, biarkan Negara sbg Penguasa tunggal dalam bingkai NKRI. Komentator: Peneliti masalah hak asal-usul masyarakat adat Belu - NTT.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.