hukumonline
Jumat, 28 Januari 2011
Delik Penyertaan Tak Terbukti, Susno Bisa Bebas
Dalam delik penyertaan, pelaku tindak pidananya harus lebih dari seorang. Pada kasus Susno, hingga saat ini belum ada pelaku lain yang disidang atau pun disidik.
Nov
Dibaca: 2134 Tanggapan: 2
Delik Penyertaan Tak Terbukti, Susno Bisa Bebas
Delik penyertaan tak terbukti Susno Duadji bisa bebas, Foto: Sgp

Pesan yang disampaikan dua ahli hukum acara pidana Bambang Purnomo dan Mudzakkir harus diperhatikan oleh para jaksa yang sedang menyusun surat dakwaan. Intinya, jika ingin mencantumkan delik penyertaan sesuai Pasal 55 KUHP, pastikan bahwa pelaku tindak pidana lebih dari seorang. Jika tidak yakin, lebih baik jangan gunakan delik penyertaan.

 

Ketika seorang jaksa penuntut umum tak bisa membuktikan keterlibatan pelaku lain dalam dakwaan yang mencantumkan delik penyertaan, maka bersiaplah menanggung konsekuensi hukum. Yaitu dakwaan bisa dinyatakan batal atau bahkan terdakwa bisa dinyatakan bebas atau setidaknya lepas.

 

Demikian disampaikan Bambang Purnomo dan Mudzakkir saat diperiksa sebagai ahli di persidangan dengan terdakwa Susno Duaji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (26/1). Bambang yang Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mudzakkir pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini dihadirkan pihak Susno sebagai ahli yang meringankan.

 

Dalam keterangannya, Bambang menyatakan delik penyertaan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga, penyidik ataupun penuntut umum harus sangat berhati-hati dalam menggunakannya.

 

Untuk itu, Bambang melanjutkan, apabila delik penyertaan digunakan, minimal ada subyek perkara lainnya yang juga sudah disidik. Tidak bisa hanya dengan dicantumkan nama-namanya di dalam surat dakwaan. Kemudian, apabila pelaku lainnya masih diburu, harus dicantumkan dalam dakwaan bahwa si pelaku lainnya ini belum ditemukan. Lalu, apabila pelaku lainnya didakwa dalam dakwaan yang terpisah (splitsing), maka cantumkan pula dalam dakwaan bahwa pelaku lainnya didakwa secara terpisah.

 

Sebab jika delik penyertaan digunakan sedangkan pelaku lainnya tidak ada, maka akan terjadi kesesatan hukum. Konsekuensinya, dakwaan bisa batal atau terdakwa bisa lepas dari tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Maka dari itu, ia menganjurkan agar dakwaan segera diperbaiki sebelum putusan dibacakan.

 

Ketua Majelis Hakim Charis Mardiyanto mempertanyakan pendapat Bambang yang menyatakan bahwa surat dakwaan bisa diubah sebelum pembacaan putusan. Padahal, mengacu Pasal 144 Ayat (1) KUHAP, surat dakwaan hanya bisa sekali diubah sebelum dibacakan.

 

Bambang pun menjawab, perbaikan dakwaan itu bisa saja dilakukan, karena sekarang KUHAP mengacu pada norma baru. "Menurut ketentuan peradilan, tidak ada pengadilan yang otoriter. Selama tidak merugikan terdakwa itu boleh. Misalnya saja, pengadilan ad hoc, dulu nggak ada, sekarang ada," ujarnya.

 

Lain halnya dengan Mudzakkir. Menurutnya, kesalahan menggunakan delik penyertaan kepada pelaku tunggal dapat menyebabkan unsur dalam dakwaan tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan. "Doktrinnya begini, tindak pidana penyertaan itu tidak akan terjadi jika tidak disertai pelaku lainnya. Kalau tidak ada, berarti pelakunya hanya satu orang, tidak perlu ada turut serta pelaku yang lain."

 

"Kalau tidak ada pelaku yang lain, yang sama-sama diperiksa, diadili, dan diputus secara bersama-sama, penyertaan itu tidak ada," simpul Mudzakkir.

 

Atas pendapat kedua ahli tersebut, jaksa penuntut umum R Narendra Jatna berpendapat ada ketidaksinkronan pendapat antara keduanya. Ahli pertama mengatakan dakwaan menjadi batal atau terdakwa akan diputus lepas apabila terjadi kekeliruan dalam menggunakan delik penyertaan. Sementara ahli kedua mengatakan terdakwa bebas apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan delik penyertaan, karena unsur-unsurnya tidak terbukti.

 

Namun, menurutnya, meski hal itu terjadi, tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana dan perkara pidananya. Penuntut umum lainnya, Zuhandi menambahkan, "kalau seperti itu semua, terdakwa di Tipikor lepas atau bebas semua dong?"

 

Tidak Ungkap Sjahril Djohan

Selain dua ahli, pihak Susno juga menghadirkan saksi meringankan, yaitu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Ia diminta bersaksi mengenai rapat yang dilakukan Komisi III DPR bersama Susno beberapa waktu lalu. Dimana, Susno dituding menyebut nama Sjahril Djohan sebagai makelar kasus (markus) dalam perkara Gayus Halomoan Tambunan dan PT Salmah Arowana Lestari (SAL).

 

Namun, Ahmad Yani mengaku Susno sama sekali tidak menyebutkan nama Sjahril Djohan dalam rapat terbuka itu. Susno hanya menyebutkan Mr X, tapi tidak menyebutkan nama, meski sudah didesak sejumlah anggota Komisi III.

 

Ahmad Yani menerangkan, Komisi III lah yang mendesak agar Susno membuka nama-nama itu. Ketika itu, terjadi perdebatan yang cukup alot, sehingga Susno akhirnya diminta memberikan secara tertulis, siapa Mr X yang dimaksud. Dan, Mr X ini diketahui adalah Sjahril Djohan. Yang mana, menurut Susno berkantor di ruangan Wakapolri dan berperan sebagai pihak yang mengatur-ngatur perkara.

 

Atas "nyanyian" Susno ini, terungkap lah kasus Gayus dan SAL. Sehingga, menurut anggota Komisi III dari fraksi PPP ini, Susno seharusnya diberi apresiasi dan dijadikan whistle blower, bukan malah dijadikan tersangka.

Share:
tanggapan
Susno - Gayus - Cirus satu peket menuju the God FatherBenyamin 28.01.11 22:21
menurut hemat saya, ada kemiripan pola penanganan kasus yg menjerat Susno - Gayus - Cirus; yaitu ; 1. ketigax sama2 sbg bagian dr mafia hukum & mafia pajak; 2. sama2 sbg pelaku & sekaligus sbg korban; 3.sama2 mengetahui rahasia para petinggi NEGARA, POLRI, KEJAGUNG, 4. sama2 di jadikan objek dalam manufer politik oleh penguasa; 5. sama2 anak bangsa yg tersesat; hanya ada satu cara menuntaskan kasus mereka, yakni restrukturisasi total seluruh pejabat tinggi POLRI & KEJAKSAAN. krn sapu yg dipakai sdh kotor, jd percuma klo tdk diganti..........! Terima kasih, semoga menyentuh..!
Jaksa Nggak Mungkin lupa pasal 55 (1) Penyertaatejabuwana 28.01.11 16:02
Aneh Jaksa masa iya lupa pasal 55 (1) KUPidana tentantang penyertaan unsurnya harus lebih dari 1 pelaku.... hehehehehe anehhhh ,,, lupanya anehhhh ....

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.