hukumonline
Selasa, 08 Pebruari 2011
Kejaksaan Sepakat Kewenangan Komjak Diperkuat
Meski demikian Kejaksaan tetap berkeinginan memegang penuh kewenangan sebagai pengawas fungsional Kejaksaan.
Nov
Dibaca: 2071 Tanggapan: 0
Kejaksaan Sepakat Kewenangan Komjak Diperkuat
Rencana penguatan kewenangan Komisi Kejaksaan periksa jaksa nakal disambut baik Kejaksaan Agung. Foto: Sgp

Rencana penguatan kewenangan Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk memeriksa jaksa ‘nakal’ disambut baik oleh Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung  Marwan Effendy. Menurut dia, itu adalah langkah tepat untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan.

 

"Sepanjang itu untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan, tidak masalah. Kita welcome saja" ujar Marwan usai acara pelantikan 15 pejabat eselon II Kejaksaan, Senin (7/2).

 

Dengan penambahan kewenangan untuk memeriksa jaksa bermasalah, Komjak diharapkan tak lagi ‘macan ompong’. Namun begitu Marwan menandaskan, agar tak terjadi tumpang tindih antara Komjak dengan bidang pengawasan perlu dibuat aturan main dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) seperti sebelumnya.

 

"Tentu nanti akan diatur. Mungkin akan ada MoU supaya jangan terjadi overlapping. Jangan sampai kita manggil (jaksa 'nakal'), dia manggil juga," tuturnya. Marwan menambahkan, meski Komjak nantinya akan diperkuat kewenangannya untuk memeriksa pelanggaran Jaksa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki kewenangan penuh dalam pemeriksaan internal adalah aparat pengawas fungsional.

 

Sehingga Marwan berpendapat, penguatan kewenangan Komjak yang nanti akan diatur dalam Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU Kejaksaan, PP No.53/2010, dan PP No.20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian.

 

Tidak hanya mengevaluasi

Mantan Komisioner Komjak, M Ali Zaidan kepada hukumonline menyatakan secara pribadi sangat setuju atas usulan penguatan kewenangan Komjak. Sebab ini adalah bentuk keterbukaan Kejaksaan terhadap tuntutan pemeriksaan yang obyektif. Ali bahkan perna mengutarakan hal ini secara lisan saat menjabat Komisioner Komjak.

 

Berkaca pada isi MoU Komjak dan Kejaksaan pada 2006 lalu, lanjut Ali, Komjak hanya dilibatkan dalam pemeriksaan internal dalam kasus-kasus tertentu. Seperti kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan menyita perhatian publik.

 

Adapun kewenangan Komjak untuk mengambil alih pemeriksaan internal kejaksaan diatur dalam Pasal 13 Perpres No.18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. "Yaitu hanya bila pemeriksaan dilakukan berlarut-larut, tidak sungguh-sungguh, terjadi kolusi dalam pemeriksaan, atau hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan," terang Ali.

 

Ali berharap ke depan Komjak dapat diikutkan dalam pemeriksaan internal. Tidak hanya menerima dan mengevaluasi hasil pemeriksaan seperti yang dilakukan Komjak terdahulu.

 

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, Ali sependapat perlunya MoU Komjak dengan Kejaksaan. Lebih dari itu, yang terpenting menurut Ali adalah, "ini (penguatan kewenangan Komjak) dilaksanakan dengan baik dan benar."

 

Untuk mengingatkan, presiden sedang menggodok revisi Perpres tentang Komjak dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam revisi itu, muncul gagasan untuk memperkuat kewenangan Komjak dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Kejaksaan dan Kepolisian.

 

Khusus soal revisi Perpres tentang Komjak, selain isu penguatan kewenangan Komjak, juga disisipi wacana perubahan komposisi Komisioner Komjak. Marwan mengatakan akan ada penambahan jumlah komisioner, dari tujuh orang menjadi sembilan orang. Tiga di antaranya akan ditunjuk langsung oleh Presiden, dan enam sisanya dipilih melalui Panitia Seleksi (Pansel).

 

Perubahan komposisi Komisioner Komjak ini menurut Ali tidak masalah, karena memang pertanggungjawaban Komjak berada di bawah Presiden. "Karena ini pertanggungjawaban berada di bawah presiden, silahkan saja Presiden yang berwenang menentukan itu semua," tukasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.