hukumonline
Kamis, 03 Maret 2011
Beramai-Ramai Mengepung Pelaku Pencucian Uang
DPR dan Pemerintah menyetujui pengesahan RUU Transfer Dana menjadi Undang-Undang. Hakim mulai akomodir pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang. Presiden, polisi dan ulama mendukung.
Muhammad Yasin/Rofiq Hidayat
Dibaca: 3464 Tanggapan: 0
Beramai-Ramai Mengepung Pelaku Pencucian Uang
Beramai-ramai mengepung pelaku pencucian uang, Foto: Ilustrasi (Sgp)

Saat ini polisi sedang memasang telinga dan mata, mengamati pergerakan duit dalam rekening seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya polisi sudah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekening mencurigakan sang pegawai. Berdasarkan analisis profil, patut dicurigai jika sang pegawai melakukan transaksi dengan total Rp27 miliar dalam beberapa kali setoran tunai.

 

Rekening dengan nilai transaksi Rp27 miliar tadi hanya salah satu dari 42 hasil analisis rekening mencurigakan pegawai pajak. Saat rapat dengan Komisi Hukum DPR medio Februari lalu, Ketua PPATK Yunus Husein menjelaskan ada 3.616 pegawai yang diteliti, plus 12.089 anggota keluarga mereka. Dari penelitian itu, PPATK antara lain menemukan modus penarikan tunai bukan hanya atas nama pegawai, tetapi juga atas nama isteri dan anak pegawai bersangkutan tanpa didukung dasar transaksi yang memadai.

 

PPATK memang sedang getol memelototi rekening-rekening mencurigakan. Sasaran PPATK bukan hanya pegawai pajak. Transaksi mencurigakan berkaitan dengan terorisme juga dianalisis. Pada akhir tahun lalu, PPATK melansir ada 128 transaksi mencurigakan terkait terorsme. Dari semua kasus ini, motif pencucian uang menjadi fokus perhatian. Apalagi setelah kasus Gayus Halomoan Tambunan dan Bahasyim Assifie terungkap.

 

Sejumlah pihak kini pasang kuda-kuda. Aparat hukum berusaha memproses para pelaku pencucian uang ke meja hijau. Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung menerima 11 perkara pencucian uang, setara dengan 0,33 persen dari total 3291 tindak pidana khusus. Hakim juga menjatuhkan hukuman relatif berat kepada pelaku.  

 

Menjerat pelaku pencucian uang bukan perkara gampang mengingat perbuatan ini termasuk kategori white collar crime. Apalagi sangat mungkin perdebatan hukum klasik: apakah kejahatan asal (predicate crime) harus dibuktikan terlebih dahulu baru membuktikan pencucian uang, atau kedua tindak pidana itu bisa dilepaskan satu sama lain. “Kita harus membuktikan apakah itu terkait pencucian uang, kemudian kita harus buktikan korupsinya,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Ito Sumardi.

 

Untuk mencari solusi atas persoalan ini, PPATK dan Kejaksaan Agung sebenarnya sudah pernah mengajak Polri dan Mahkamah Agung untuk duduk bersama. Hakim Agung Djoko Sarwoko, dalam workshop 2009 itu menegaskan sikapnya:tindak pidana pencucian uang bersifat independen, mandiri, dan memiliki karakter tersendiri. Sehingga, proses penegakan hukumnya tidak terpengaruh oleh pembebasan terdakwa dari predicate crime.

 

UU Transfer Dana

Tidak ketinggalan, eksekutif dan legislatif menyiapkan perangkat hukumnya. Komponen bangsa yang lain berlomba menghujat pelaku pencucian uang. Perangkat hukum terakhir yang disepakati DPR dan Pemerintah adalah Undang-Undang tentang Transfer Dana. Rapat Paripurna DPR, 22 Februari lalu, menyetujui Rancangan Undang-Undang Transfer Dana itu disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut Ketua Pansus RUU, Edwin Kawilarang, prinsip-prinsip transfer dana yang legal diatur dalam wet ini.

 

Korporasi penyelenggara transfer tak bisa sembarangan memindahkan dana, apalagi kalau jelas-jelas pengiriman dana itu mencurigakan untuk melakukan tindak pidana semacam pencucian uang. Undang-Undang ini dipersiapkan antara lain untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, memperkuat asumsi itu. Selain memberi payung perlindungan hukum transfer domestik dan lintas batas (cross border), kata Patrialis, RUU Transfer Dana disusun untuk “mendukung upaya mencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme”.

 

Coba simak ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Transfer Dana. Pengirim asal wajib mengisi informasi antara lain tentang jati dirinya dan jati diri penerima akhir. Jika pengirim asal menolak menyebutkan jati dirinya, penyelenggara pengirim asal berhak untuk tidak melaksanakan perintah transfer dana. Paal 14 ayat (3) malah memberikan hak kepada penyelenggara pengiriman untuk meneliti kewenangan pengirim asal dana yang akan ditransfer. Bank Indonesia bertugas mengawasi penyelenggaraan transfer dana di seluruh lembaga penyelenggara.

 

Disusun sejak 2006 silam, Undang-Undang Transfer Dana semakin melengkapi amunisi aparat penegak hukum untuk memburu pelaku pencucian uang. Sebelumnya, payung hukum besar yang sudah disiapkan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Ini merupakan pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lama.

 

Undang-Undang PPTPPU 2010 punya amunisi lebih dibanding regulasi lama. Selain perluasan pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan, kewajiban pengenalan pengguna jasa keuangan lebih diperketat. Kini ada 16 pihak yang dibebani kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Berdasarkan beleid baru, aparat penegak hukum bisa menunda transaksi keuangan jika menemukan indikasi mencurigakan.

 

Tidak hanya transaksi keuangan lewat lembaga perbankan dan non-perbankan, UU PPTPPU juga mengantisipasi kemungkinan membawa uang atau surat berharga ke luar negeri dengan maksud untuk ‘dicuci’ Bea Cukai Kementerian Keuangan diberi wewenang lebih untuk mencegah upaya pencucian uang tanpa melalui transaksi perbankan.

 

Menurut Yunus Husein, Undang-Undang PPTPPU 2010 bisa lebih efektif ‘mengepung’ pelaku pencucian uang karena implementasinya didukung enam lapis penyidik: mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak.

 

Pembalikan beban pembuktian

Saat dibawa ke proses persidangan, pelaku pencucian uang harus bersiap menghadapi hakim. Berkaca pada vonis Bahasyim Assifie, hakim yang mengadili perkara pencucian uang mulai ‘galak’. Kalau terdakwa pencucian yang tak bisa membuktikan asal usul keuangannnya, dan jumlah kekayaan itu tidak sama dengan profile terdakwa, hakim bisa merampas kekayaan itu untuk negara.

 

Pada 2 Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Bahasyim Assifie, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, 10 tahun penjara plus denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. Bahasyim dinilai majelis terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan melanggar pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

 

Bukan semata vonis 10 tahun penjara, atau pernyataan banding Kejaksaan yang menarik perhatian. Melainkan juga perintah hakim untuk merampas kekayaan Bahasyim untuk negara. Putusan majelis hakim dipimpin Didik Setyo Handoko itu sama saja menerapkan pembalikan beban pembuktian. Lantaran terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaan sesuai profilenya sebagai Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim merampas duit Rp64 miliar untuk negara.

 

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian –lazim disebut pembuktian terbalik—merupakan upaya lain secara legal untuk mengepung pelaku pencucian uang. Setelah ‘keberhasilan’ menggunakan pembalikan beban pembuktian dalam kasus Bahasyim Assifie, kini polisi berniat menggunakan pola yang sama untuk perkara Gayus Halomoan Tambunan. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Ito Sumardi, mengatakan penyidik akan berangkat dari UU PPTPPU yang baru. “Itu sudah kita ajukan. Kita masukkan dalam proses pembuktian terbalik,” ujarnya.

 

Ide penerapan pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof) bukan hanya datang dari aparat penegak hukum yang gerah dengan tindak pidana pencucian uang. Majelis Ulama Indonesia, dalam refleksi akhir tahun 2010, secara khusus menyinggung pentingnya pembalikan beban pembuktian diterapkan. “MUI mengusulkan agar dalam penegakan hukum dapat memberlakukan asas pembuktian terbalik,” papar Ketua MUI H. Amidhan.

 

Istana juga tak mau kalah dalam upaya mengepung pelaku pencucian uang. Salah satu poin dari 12 Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tentang pembuktian terbalik.

 

Namun, seberapa banyak pun kekuatan yang hendak mengepung pelaku pencucian uang, komitmen dan kejujuran menjadi faktor penting. Jangan sampai ikut berteriak dan mengepung pelaku, tetapi lupa bahwa di rumah sendiri praktik pencucian uang sering dilakukan.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.