Mohon info apakah ada anggota Peradi atau KAI yang bernama Yuli Setyowati ? Kalau ia bukan anggota, apakah berhak menggunakan identitas sebagai "konsultan hukum" dalam suatu dokumen? Apakah dapat dikenakan sanksi ? Terima kasih.

Saya sangat geli melihat setiap tindak tanduk dari Peradi terutama Ketuanya, karena setiap ada pernyataan yang mengusik status Peradi sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat Nasional, Peradi melaui ketua dan para gengnya selalu melakukan tindak intimidasi maupun shock therapi seperti somasi, surat keberatan bahkan sampai kejalur pengadilan. ini menandakan bahwa ada ketidakpercayaan diri dari sang ketua bahwa Organisasi yang dipimpinnya adalah benar-benar wadah tunggal tersebut. yang perlu di ingat adalah bahwa UU Advokat tahun 2003 itu tidaklah ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Megawati pada waktu itu jadi masih dipertanyakan keabsahannya. disamping itu keberadaan KAI dan IKADIN sebagai wadah tunggal organisasi advokat pun masih sah dan diakui. jadi buat kumpulan "Om-Om Arisan" yang beratasnamakan Peradi, tolong dong jangan mengaku-ngaku sebagai satu-satunya Wadah Tunggal , orang organisasimu masih yang paling baru kok dari semuanya. Malu dong!

Duit doang kah?

udahlah knf diributkan truz organisasinya...kapan untuk sumbangsih guna perbaikan hukum negari ini

Tidak benar PERADI wadah tunggal organisasi Advokat, Pengurus PEradi hanya mementingkan organisasinya.

PERADI hanyalah menagaku-ngaku sebagai wadah tunggal organisasi Advokat.

soal ada yang kontra soal hukum online di indonesia sudah biasa,karena hukum bisa di perjual belikan bagi yang punya uang,hukum di buat untuk rakyat kecil tapi bagi yang berduit tidak bisa di jerat dengan hukum tersebut

Peradi itu kerajaan otto hasibuan seumur hidup. didirikan tidak demokratis dan dia takut kehilangan kepemimpinanannya jika dipilih secara terbuka dan demokratis. Peradi sendiri baru munas I setelah 5 tahun berdiri padahal AD Peradi mensyaratkan harus Munas saat pemilihan ketua Peradi tahun 2005 tapi tidak dilaksanakan. Siapa yang peduli dengan PERADI. peserta munas peradi saja hanya perwakilan 21 cabang dari 53 cabang yang ada seluruh indonesia. itu saja tidak korum gimana bisa dianggap demokratis. siapa peduli dengan otto hasibuan sebagai ketua peradi. yang penting para acvokat bisa dapat kartu peradi dan tidak dilarang beracara. tentang kolaborasinya dengan ketua MA harifin tumpa itu terserah merekalah. khan dia juga yang akan menanggung dosanya kelak di akhirat jika dia mengerti agama. sementara komunitas para advokat tidak pernah peduli dia siapa !

Wajar saja memberi tangapan..sebagaimana uu no.40 tahun 1999 tentang UU Pers, ya kalau memang keberatan ya buat surat..., saya yakin jurnalis media hukum online tidak ada keberpihakan, namun biasanya para nara sumber sulit mengeluarkan statemennya. Inilah keterbukaan....maju terus pengacara Indonesia....kami mendukung mu, untuk kemajuan bangsa....

Kenapa Oto hasibuan hrs protes? Peradi saja dipertanyakan?