hukumonline
Selasa, 26 April 2011
Serikat Pekerja Garuda Tagih Perkembangan Kasus
Serikat pekerja khawatir ada konflik kepentingan karena konsultan hukum PT Garuda Indonesia adalah Assegaf Hamzah & Partners yang notabene dimiliki oleh salah satu pimpinan KPK Chandra M Hamzah. KPK yakin tak akan terjadi konflik kepentingan.
Fat
Dibaca: 3000 Tanggapan: 0
Serikat Pekerja Garuda Tagih Perkembangan Kasus
Ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Garuda Tomy Tampatty. Foto: Sgp

Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mendatangi Gedung KPK menagih tindak lanjut beberapa kasus yang dilaporkan. Ketua Bidang Humas Serikat Tomy Tampatty menuturkan ada tiga kasus yang dilaporkan ke KPK sejak tahun 2009. Hingga kini, lanjut Tomy, belum ada satu kasus pun yang disentuh.

 

“Dilaporkan dari tahun 2009. Kami minta ditindaklanjuti. Hingga kini masih ditelaah (oleh KPK),” kata Tomy yang mengakui ditemui oleh Sekjen Humas KPK, Selasa (26/4).

 

Pihak serikat khawatir tak ada perkembangan atas kelanjutan kasus karena konsultan hukum dari PT Garuda selaku pihak terlapor adalah kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners.

 

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Chandra M Hamzah tercatat sebagai salah satu pendiri kantor hukum tersebut. “Kami khawatir ada conflict of interest dalam hal penanganan laporan kami, dimana hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi KPK.

 

Tapi Tomy mengaku lega setelah bertemu pihak KPK yang menyatakan bahwa konflik kepentingan seperti yang dikhawatirkan tak akan terjadi. “Penjelasan dari Sekjen Humas KPK, pihaknya profesional dalam bekerja. Chandra dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perkara PT Garuda akan dikesampingkan sebagai pimpinan. Malahan dalam waktu dekat (kasus) akan diekspos,” ujar Tomy.

 

Ia menuturkan ada beberapa kasus yang dilaporkan ke KPK. Pertama, laporan nomor: 2009-01-000132 tertanggal 7 Januari 2009 mengenai indikasi penyimpangan restrukturisasi kredit Garuda di Bank BNI senilai Rp270 miliar. Kasus kedua, laporan nomor: 2010-01-000340 tertanggal 20 Januari 2010 mengenai indikasi atas penyimpangan biaya promosi dan periklanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

 

Terakhir, laporan nomor: 2010-12-000286 tertanggal 15 Desember 2010 mengenai indikasi penyimpangan pengelolaan Teknologi Informasi (Information Technology, IT) di Garuda. Dugaan korupsi untuk kasus ini terjadi pada tahun 2005 ketika manajemen Garuda memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan Lufthansa System untuk mengelola IT Garuda. Padahal sebelumnya sistem IT Garuda ditangani oleh internal.

 

Menurut dia, Sistem IT Garuda di bawah Lufthansa hanya  memperboros pengeluaran Garuda. Pada waktu sistem IT Garuda masih dikelola oleh internal, pengeluarannya hanya berkisar Rp1,3 miliar hingga Rp3 miliar tiap bulan. Sedangkan ketika ditangani Lufthansa naik menjadi Rp 9,2miliar.

 

“Untuk kasus ini dugaan praktek korupsi mencapai 5 juta euro”. Dalam laporannya ke KPK, Serikat Karyawan Garuda melampirkan kronologis dan tagihan (invoice) dari PT Lufthansa.

 

Tomy mengaku, seluruh data yang berkaitan dengan kasus sudah diserahkan ke KPK. “Data-data sudah diserahkan ke KPK. Hingga kini (tiga kasus) masih posisi telaah, menurut kami bukti permulaan sudah cukup.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengakui setiap pimpinan ataupun pegawai di KPK tak lepas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara Anggodo Widjojo dan Ary Muladi, dirinya dan Bibit Samad Rianto tak menangani perkara tersebut karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.

 

Terkait hubungannya dengan kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, Chandra menegaskan tak pernah lagi beracara sejak menjabat sebagai pimpinan KPK. “Saya tidak lagi berurusan dengan kantor (Assegaf Hamzah & Partners), sejak pertama kali menjadi wakil ketua KPK.

 

Menurut dia, dugaan terjadinya konflik kepentingan bisa diantisipasi jika ada keterbukaan dari pegawai atau pimpinan kepada masyarakat luas. "Setiap orang (yang bekerja di KPK) tidak mungkin tidak memiliki konflik kepentingan. Yang penting bagaimana me-manage dan sampaikan ke publik," kata Chandra dalam Lokakarya Peningkatan Wawasan Media yang diselenggarakan KPK, di Bandung dua pekan lalu.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.