hukumonline
Kamis, 26 Mei 2011
Urgensi Pendampingan Saksi oleh Advokat
Oleh: Bobby R Manalu *)
Dibaca: 21259 Tanggapan: 3

 

 

Sepintas membaca judul tulisan ini, sebagian dari kita mungkin akan mengernyitkan dahi, sambil berfikir mengapa hal seperti ini sampai perlu ditulis. Bukankah sudah lebih dari seperempat abad aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan? Apakah hal-hal elementer seperti ini masih kurang jelas pengaturannya?

 

Bermula dari beberapa hari yang lalu. Di sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu portal berita online, Penulis membaca berita adanya protes dari kalangan Advokat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalangan Advokat protes karena mereka tidak diijinkan mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi, pada saat menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan. Bukan berita yang mengandung unsur kebaruan memang, karena dalam banyak forum sudah sering dipertanyakan. Namun oleh karena tak pernah ada jawaban yang jelas, hal tersebut tetap terasa menggelitik.

 

Kalau berita tersebut benar, berarti KPK meniru langkah Kepolisian yang juga melarang seorang Advokat ikut mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai saksi, walaupun terkadang sedikit melunak, Advokat diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan. Apabila si Advokat banyak berkomentar, maka alamat perintah pengusiran dari ruangan pemeriksaan akan segera diterima.

 

Kepada pihak kepolisian, hal tersebut pernah Penulis tanyakan alasannya. Jawaban yang Penulis terima relatif seragam, yakni karena KUHAP tidak mewajibkan hal tersebut. Penulis juga tak tahu apakah ‘prosedur’ demikian dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak. Selain alasan normatif seperti itu, alasan yang kerap disampaikan juga adalah karena kalau diperkenankan mendampingi, Advokat kerap mengganggu jalannya pemeriksaan.

 

Tak dijelaskan secara lebih rinci memang bagaimana bentuk gangguan tersebut. Apakah yang dimaksud menggangu tersebut adalah si Advokat berupaya memperlambat proses pemeriksaan karena setiap ada pertanyaan dari penyidik, Advokat melancarkan protes. Atau gangguan tersebut diartikan bahwa si Advokat berupaya mempengaruhi kliennya agar memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak jelas. Atau mungkin si Advokat dirasakan mengganggu sebab ketika proses pemeriksaan dilakukan, si Advokat sibuk bertelepon ria dengan suara membahana sehingga mengganggu ‘khidmatnya’ proses pemeriksaan. Entahlah, tetapi Penulis yakin bahwa ‘gangguan’ tersebut bukan karena penyidik merasa iri kepada si Advokat yang kerap kali berpenampilan modis —berjas, berdasi dan dibayar mahal pula— hanya sekedar untuk duduk-duduk mendengarkan orang bertanya-jawab.

 

Sebelum kita mengelaborasi dan menguji lebih jauh mengenai permasalahan boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukumnya (Advokat) pada saat pemeriksaan (tahapan penyelidikan/penyidikan) beserta seluruh argumentasi penolakan di atas, maka ada baiknya apabila terlebih dahulu kita melakukan sedikit penjabaran ulang, khususnya mengenai konsepsi saksi. Siapakah yang dimaksud dengan saksi menurut hukum acara pidana kita dan dimanakah peranan saksi dalam konteks penegakan hukum pidana. Kita harapkan, dengan mengetahui status keberadaan saksi dalam proses penegakan hukum, maka analisis dan kesimpulan hukum yang akan kita lakukan dan dapatkan nantinya tak terjebak atau jatuh pada sekedar argumentasi kabur yang lahir dari kondisi emosional semata.

 

Tulisan ini diharapkan dapat berperan sebagai pembuka awal diskusi yang produktif mengenai permasalahan ini, sebab walaupun kerap menjadi polemik namun belum pernah didiskusikan secara tuntas.

 

Paradigma keberadaan Saksi

Ibarat rumah, saksi adalah kunci untuk masuk ke lubang perkara. Keterangannya menjadi penting dalam proses pembuktian hukum. Bukan hanya untuk penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, tapi juga para tersangka dan terdakwa. Bukan hanya mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Keterangannya bisa memperlemah dakwaan, dugaan, atau justru memperkuat dugaan dan dakwaan, termasuk nantinya berat-ringannya vonis sebuah perkara.

 

Kata “saksi” di dalam KUHAP tersebar dalam banyak pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka kita perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan seluruh pasal-pasal tersebut.[i]

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, maka dapatlah kita temukan definisi saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Eddy OS Hiariej[ii], yakni orang yang memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, juga orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan atau meringankan dirinya.[iii]

 

Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan[iv] sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput  saksi secara paksa[v].

 

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terhadap seseorang dengan status tertentu, undang-undang memberikan peluang kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut[vi]. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar[vii].

 

Urgensi keberadaan saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tata cara pemeriksaan sebagai saksi di dalam KUHAP, sebagai berikut:[viii]

a.     Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun.

b.     Saksi dapat diperiksa di tempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.

c.      Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali di muka persidangan.

d.     Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara ditandatangani oleh saksi namun saksi diberi kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

 

Seiring berjalannya waktu dan pengaturan dalam KUHAP dirasa kurang memadai, maka untuk lebih memberikan jaminan keamanan bagi para saksi, DPR kemudian menelurkan UU Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang itu lahir dari adanya fakta banyaknya kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh ketiadaan saksi. Kalaupun ada, saksi mengalami ketakutan memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

 

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut kemudian mengatur bahwa seorang saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses pidana, berhak atas jaminan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya. Selain itu saksi juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi juga berhak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat nasihat hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.[ix]

 

Dengan melihat seluruh pengaturan tersebut, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa bahwa keberadaan saksi sangatlah vital dan oleh karenanya patut dilindungi, terlepas apakah saksi tersebut merupakan saksi yang diajukan oleh pihak pelapor/korban atau merupakan saksi yang diajukan oleh pihak tersangka.

 

Saksi berhak didampingi Advokat[x]

Argumentasi ‘yuridis’ yang sering dikemukakan oleh penyidik baik KPK maupun Kepolisian bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi oleh Advokat dengan demikian menjadi tidak tepat. Memang, apabila KUHAP dibaca secara parsial antar pasal, pembenaran argumentasi tersebut dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila dibaca menggunakan akal sehat yang jernih, pemahaman hukum acara dan sistem peradilan pidana yang menyeluruh, serta paradigma yang benar terkait keberadaan saksi, maka argumentasi tersebut tentu saja salah.

 

Tak usah dulu jauh-jauh bersilat kata dengan ketentuan undang-undang. Dengan menggunakan logika akal sehat saja, mari kita bertanya: “Apakah saksi lebih buruk atau rendah derajatnya dari tersangka pelaku kejahatan terorisme sehingga tidak berhak mendapatkan nasehat hukum dari seorang Advokat?”

 

Kalau tersangka saja yang diduga melakukan perbuatan pidana berhak mendapatkan bahkan dapat memilih penasihat hukumnya, apalagi seorang saksi yang notabene adalah orang bebas dan kerapkali masyarakat awam hukum yang mendengar kata “polisi” dan “kantor polisi” saja masih kerap ketakutan, apalagi kalimat “pemeriksaan di kepolisian”. Kalau kemudian ada bantahan sesat nalar lainnya yang mengatakan: untuk apa didampingi Advokat, toh saksi hanya menceritakan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri saja. Pertanyaan demikian dapatlah kita jawab singkat jikalau penyidiknya seadil Tuhan, maka sekaligus tersangka pun tak perlu lagi untuk didampingi Advokat dan seluruh hakim kita bebas tugaskan saja, peradilan pidana kita peti-es-kan, konstitusi dibuang ke selokan.

 

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum[xi]. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai[xii]. Tersangka atau terdakwa juga memiliki kebebasan dan hak dalam memilih penasihat hukumnya[xiii]. Dan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum.[xiv] Penasehat hukum kemudian berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka pun tidak boleh diketahui oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan yang mengawasi, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara[xv]. Selain itu penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari tersangka[xvi], mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar[xvii], mengajukan keberatan atas penahanan[xviii], mengajukan pra peradilan[xix] dan mengajukan pembelaan[xx].

 

Yang sering dilupakan adalah di negeri ini kerapkali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya.

 

Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung pernah menuliskan keluhannya mengenai persoalan keterangan saksi hasil penyidikan [xxi]: “mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diuji cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang-kadang dari sekian puluh saksi yang diperiksa oleh penyidik, tak satu pun ada yang mengena dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan saksi dalam berita acara, tidak satu pun yang menjelaskan sumber pengetahuannya….Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti…

 

Keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. Andaikan Advokat ada di sana, maka penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan banyak hal, sebab Advokat dapat mengajukan keberatan bahwa keberadaan saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara. Penulis maklum, khususnya di Kepolisian, kerapkali yang menjadi seorang penyidik tidak bertatus Sarjana Hukum yang dididik untuk memahami konsep hukum hanya bermodalkan kebiasaan semata. Kalau seseorang yang berstatus sebagai tersangka saja memiliki hak sedemikian besarnya, bukankah kemudian sangat aneh jikalau saksi dilarang memiliki hak serupa dalam hal memilih didampingi Advokat.

 

Keberadaan Advokat akan mampu mencegah para penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada saksi. Saksi juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerapkali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan saksi, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang Advokat hadir pada saat pemeriksaan saksi.

 

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti penyidik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesiAdvokat.[xxii]Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada larangan kepada Advokat untuk ikut mendampingi seseorang yang diperiksa sebagai saksi.

 

Dalam praktik, Penulis menilai penyidik seringkali bersikap mendua terhadap keberadaan seorang saksi. Apabila saksi berkedudukan sebagai pelapor, kerapkali bahkan hanya dengan bermodalkan surat kuasa, Advokat tanpa didampingi oleh prinsipalnya diijinkan melakukan pelaporan. Ketika saksi bertindak sebagai pelapor yang kerap berstatus sebagai korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan penyidik melakukan analisis hukum apakah laporan yang diajukan oleh saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi demikian.

 

Anomali sikap penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang saksi yang diminta hadirkan oleh pihak terlapor atau tersangka. Sebelum pemeriksaan, sang penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada saksi bahwa dalam KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil? Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses penyidikan sehingga dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh tersangka juga berhak untuk diperlakukan sama? Penyidik entah lupa atau pura-pura tidak tahu, bahwa di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban[xxiii], setiap saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang Advokat.

 

Dengan argumentasi demikian, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Advokat berhak mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi dalam tahapan penyidikan. Dalam RUU KUHAP, pendampingan saksi oleh Advokat sebaiknya juga ditambahkan untuk diatur tegas, untuk mencegah berulangnya polemik tak perlu mengenai hal ini. Termasuk juga bahwa saksi berhak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan.

 

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum UGM, Pengurus DPC AAI Jakpus, Praktisi Hukum pada Fredrik J. Pinakunary Law Offices

 

 

[i] Mahkamah Konsitusi (MK) sendiri saat ini tengah memeriksa dua perkara berisi pengujian beberapa pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar yang terkait dengan persoalan saksi. Kedua permohonan tersebut--Perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan oleh Rino Pandairot, dkk, dan perkara nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon—mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP dianggap telah menegasikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi.

[ii] Pendapat tersebut disampaikan dalam persidangan MK pada tanggal 18 Januari 2010 dalam pemeriksaan ahli perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 dan nomor 65/PUU-VIII/2010

[iii] Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.  Pasal 1 angka 27 memberikan definisi mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 184 ayat 1 menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Sementara Pasal 65 berbunyi bahwa, ”Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

[iv] Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, di antaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsurunsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan saksi memainkan peranan yang sangat penting.

[v] Pasal 112 KUHAP

[vi] Pasal 168 KUHAP

[vii] Pasal 112 KUHAP

[viii] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal. 138-140

[ix] Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

[x] Oleh karena hingga hari ini belum ada UU Bantuan Hukum, maka nasehat hukum hanya bisa diberikan oleh seseorang yang berstatus sebagai Advokat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[xi] Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

[xii] Pasal 54 KUHAP

[xiii] Pasal 55 KUHAP

[xiv] Pasal 56 KUHAP

[xv] Pasal 69-74 KUHAP

[xvi] Pasal 73 KUHAP

[xvii] Pasal 115 KUHAP

[xviii] Pasal 123 KUHAP

[xix] Pasal 79 jo. Paasl 124 KUHAP

[xx] Pasal 182 KUHAP

[xxi] Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 41

[xxii] Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[xxiii] Memang, di dalam pasal 5 ayat (2)  UU No. 13 Tahun 2006 dikatakan bahwa hak mendapatkan nasihat hukum hanya diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

 

 

 

 

 

 

Share:
tanggapan
Saksi tapi mengganggu ?Diskusian 20.02.13 09:17
Sudut pandang baru. Selama ini saya juga mendukung advokat yang ikut hadir sebagai pendangping SAKSI. Tapi kalau sudah mengganggu, maka dia bukan pendamping lagi namanya. Tambah lagi tempat advokat untuk berargumen kan di pengadilan bukan dikantor polisi. Apa kantor polisi mau dijadikan pengadilan dengan hakim nya adalah advokat sebagai pihak yg merasa paling memahami hukum ? Bisa kacau juga yah....
tak di atur tdk berarti tidak bisanyoman yudara 27.06.11 14:09
penyidik menjadi biasa menyarankan saksi untuk datang sendir datang dgn tanpa PH biar gampak di prose (") sudah biasa itu. Advokat harus lawan sikap ini. bravo advokat
Revisi dulu peraturannya mas browwwWahyu is playing poker! 15.12.11 07:50
Lihat dalam KUHAP dan UU LPSK tidak ada yang mengatur tegas kewajiban saksi didampingi oleh PH, dalam taktik dan teknik penyidikan seorang saksi yang diperiksa kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka karena calon tersangka dari saksi tersebut keterangannya diuji bandingkan dulu dengan alat bukti lain (keterangan saksi lain, surat, petunjuk, ahli), dan calon tersangka dari saksi tersebut mayoritas (kebanyakan red) berbelit2 bahkan kadang tidak kooperatif, menghalangi penyidikan, dan menghilangkan barang bukti agar perkaranya jadi kabur, udahlah jangan jadi POLEMIK di penyidikan, silahkan saja PH mendampingi/membela klien (tersangka & terdakwa) di penyidikan/pengadilan, kalau mau dampingi saksi boleh tapi jangan disesatkan agar perkaranya kabur, penyidik memang tidak punya keadilan yang sama seadil Tuhan, karena yang punya keadilan kekal adalah Tuhan, kita hanya bisa berusaha agar rasa keadilan yang dimiliki Tuhan tersebut tidak jauh dengan milik Tuhan, advokat juga tidak semua yang kinerjanya selurus tiang, yang hanya dimiliki Malaikat atau Tuhan, tetapi berusaha agar seluruh advokat tsb menjadi lurus sesuai keinganan Tuhan
TIdak diatur Berarti tidak dilarangMusri Nauli 29.05.11 19:00
Judul provokatif sengaja disampaikan, agar penegak hukum sadar, bahwa setiap berhak mendapatkan bantuan hukum. Itu konstitusi (tidak hanya tersangka/terdakwa). Jadi tidak dilarang seorang saksi didampingi Penasehat Huku..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.