hukumonline
Selasa, 07 Juni 2011
Talk! hukumonline - discussion
Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Apakah Permenhut No 18 Tahun 2011 tersebut telah mengakomodir berbagai permasalahan seputar izin pinjam pakai kawasan hutan?
Project
Dibaca: 21213 Tanggapan: 10
Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Talks1hukumonline-discussion.

 

Permasalahan pinjam pakai kawasan hutan menjadi masalah klasik dan sering menimbulkan permasalahan dalam prakteknya.  Pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 dirasakan oleh berbagai kalangan terlalu rumit dan memakan waktu yang lama. Oleh Karena itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.18/MENHUT-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang merevisi mengenai pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan diharapkan berbagai kekurangan dalan permasalahan yang ada dalam peraturan sebelumnya dapat diatasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Permenhut No 18 Tahun 2011 tersebut telah mengakomodir berbagai permasalahan seputar izin pinjam pakai kawasan hutan?

 

Sebelum mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, maka hal penting adalah melihat berbagai perubahan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Permenhut No 18/2011 berusaha untuk menyesuaikan diri dengan UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pinjam pakai kawasan kehutanan yang tidak lagi menggunakan KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian. Dalam Permenhut No 43/2008, setiap permohonan pinjam pakai kawasan hutan wajib dilengkapi oleh KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian lainnya, sementara dalam Permenhut No 18/2011, persyaratan administrasi tidak lagi berupa KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian melainkan berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi).

 

Di samping itu, Permenhut No. 18/2011 juga mengatur mengenai persyaratan teknis dan administrasi yang lebih mendetil dibandingkan dengan Permenhut No 43/2008. Di dalam Permenhut No 43/2008 hanya diatur bahwa dokumen persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan berupa KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian lainnya yang dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi dan citra satelit terbaru, Rekomendasi Bupati/Walikota, AMDAL dan Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenhut ini. Sementara di dalam Pasal 13-14 Permenhut No 18/2011, diatur secara rinci mengenai persyaratan teknis dan administrasi.

 

Hal baru lainnya adalah Permenhut No 18/2011 mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan Peraturan Menteri sebelumnya. Di dalam Pasal 15 Permenhut No 18/2011 disebutkan bahwa Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminta pertimbangan dan memberitahukan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.  Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis ke Direktur Jenderal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa Permenhut No 18/2011 berusaha untuk mengakomodir kelemahan peraturan sebelumnya yang cenderung memakan waktu yang lama.

 

Permenhut No 18/2011 juga mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan. Permenhut No 43/2008 hanya mengatur bahwa penggunaan izin pinjam pakai kawasan hutan dapat diperpanjang, sementara Permenhut No.18/2011 menegaskan bahwa perpanjangan izin pinjam pakai memiliki jangka waktu permohonan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk izin survei dan eksplorasi dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk izin diluar survei dan eksplorasi. Permenhut ini juga mengatur hal-hal lain yang lebih rinci dan mendetil mencakup pinjam pakai kawasn hutan untuk pertambangan, pemanfaatan kayu, lahan kompensasi dan sebagainya.

 

Berbagai hal baru yang diatur sekilas dalam pembahasan diatas dan dalam Permenhut No 18/2011 ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya perubahan teknis dan prosedur izin pinjam pakai kehutanan dalam permenhut no 18/2011? Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam praktek izin pinjam pakai kawasan kehutanan? Apakah perubahan dalam Permenhut tersebut mampu mengakomodir permasalahan yang ada? Bagaimana kaitannya dengan peraturan terkait lainnya, misalnya pertambangan?

 

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai Peraturan terbaru mengenai ijin pinjam pakai kawasan hutan maka www.hukumonline.com telah mengadakan Talk!hukumonline Discussion dengan tema:  “Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan”, yang telah diselenggarakan:

 

Hari/Tanggal:

Kamis, 23 Juni 2011

 

Waktu:

13.30 – 16.00 WIB

 

Tempat:

Akset Law

The Plaza Indonesia Multifunction Hall, Level 2,

Jl. M. H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta.

 

Narasumber:

Ir. Hudoyo M.M

(Direktur Penggunaan Kawasan Hutan,

Direktorat Planologi Kementrian Kehutanan Republik Indonesia)

Arfidea D. Saraswati

(Partner, Akset Law)

 

Moderator :

Andika Gunadarma

Managing Director Hukumonline.com

 

 

Acara ini didukung oleh :

 

KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

 

AKSET LAW

(Arfidea, Kadri, Sahetapy-Engel, Tisnadisastra)

 

Jika anda tertarik dengan notulensi seminar ini, silahkan  hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi seminar ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku

 

 

Share:
tanggapan
Re : Seminar kehutanan 23 Jun 2013Rudy Hartono 18.06.13 13:26
Kalau mau ikut seminar tsb apa masih bisa Tks
penjelasan p60/menhut-ii/2009agus tandri 24.04.13 23:56
pasal 3 tentang pengembalian kawasan hutan yg telah 80% plus berhasil maka negara menerima atas pengembalian kawasan tersebut, Apakah Pihak Pemegang Ijin PPKH dapat meminjam lagi sesuai luasan yang dikembalikan ?
ijin pengunaan koridorabdrrahman 06.04.13 10:59
mohon pernjelasan ijin penggunaan koridor untuk pengakutan hasil perkebunan kelapa sawit........bisa ndah Trims
Rekomendasi Gubernur utk proses Izin Pinjam PakaiRamli 06.02.12 15:56
Saya sdg butuh info mengenai proses Izin Pinjam Pakai kawasan hutan utk pertambangan. Apakah ada yg bisa kasih masukan, apakah stlh kita memperoleh rekomendasi dr Gubernur, masih diperlukan 'Pertek' (pertimbangan teknis) dari Minerba? TK atas bantuannya..
IPKH permenhut P.18 Th. 2011iwan Ridzwan 01.02.12 11:23
Pada juli 2011, instansi Pusat Sumber Daya Geologi telah mengajukan rekomendasi IPKH kepada Bupati Sikka dgn tembusan Dishut setempat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Prop. NTT, sebagai dasar pengajuan Idzin Gubernur IPKH dalama rangka penelitian sumber daya logam untuk Pengeboran Uji (5 titik), luas dimohonberjumlah 1 hektar, sampai saat ini tidak pernah mendapat jawaban, menyebabkan kinerja instansi kami negatif( budget dikembalikan ke negara). untuk itu mohon saran.
Permenhut No.18Gofran Ch.Sjukri 29.11.11 10:50
Dearhukumline, banyak pekebun non perusahaan yang membangun kebun di status kawasan sebaiknya jika Permenhut No.18 ini dimengerti oleh semua pihak maupun Pemda boleh jadi perlu kemudahan dalam pengurusannya : dengan melibatkan perusahaan yang sudah kuat untuk kejelasan sinergi dilapangan maupun pemda setempat..dengan ketentuan luas berapa sesuai RTRW Propinsi. Demikian.
Draft Pinjam Pakaikomang teguh 16.11.11 06:49
Ada yang bisa bantu ga,saya mau cari draf ijin pinjam pakai kawasan hutan poduksi.tolong di bantu ya Salam hangat.
Pemberian Izin Pinjam Pakai dikawasan Hutan ProduktifHerman Wiyono 03.11.11 12:02
Mungkin perlu ditinjau kembali mengenai pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan terutama di hutan yang masih produktif, sebagai contoh pemberian izin Kepmenhut No. SK.576/Menhut-II/2011 di area HPH PT. Aya Yayang Indonesia , karena disatu sisi pemegang HPH diminta untuk menjaga kelestarian hutan dengan adanya penilaian pengelolaan hutan produksi lestari , harus melaksanakan IHMB dll . Apakah hal ini tidak bertentangan dengan semangat kita utk mempertahankan kelestarian hutan. Terima kasih.
Dimana Hasil diskusi Juni lalu ?Beta 21.10.11 19:40
Bagaimana hasil dari Talk!hukumonline Discussion dengan tema: “Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan”,? Kiranya akan sangat bermanfaat bila dapat di share di sini karena kami semua merasa sangat kurang pemahamannya thd peraturan baru tsb. Terima kasih.
Seminar Ary Setyaka 17.10.11 11:19
Dear Hukumonline, Apakah dalam bulan Oktober 2011 ini ada schedule seminar mengenai seluk beluk ketentuan Kehutanan (pelepasan kawasan kehutanan, pinjam pakai dsb)?, demikian dan terima kasih Salam, AS

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.