kapan dilaksanakan sumpah advokat dari KAI karena keluarga sudah merana nasib pencari nafkah tidak menentu

Perdebatan mengenai keabsahan wadah tunggal Advokat tidak cukup hanya dengan mengaitkan antara fakta hukum yang muncul dipermukaan dengan nilai-nilai normativitas UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat semata. Kalau demikian adanya maka kita akan terjebat oleh tafsir-tafsir yang menyesatkan, karena semua orang tahu bahwa fakta adalah suci tetapi tafsir tergantung pada siapa yang menafsirkan, adakah dia punya kepentingan atau benar-benar tulus. Untuk itu marilah kita berfikir sedikit jernih menaggapi realita carut-marutnya wajah organisasi Advokat, dengan bertanya kepada "Sahibul hikayah" atau pelaku sejarah pendirian organiosasi Advokat yang memahami secara persis semangat pendirian PERADI dan KAI. Saya adalah Tauifik CH Ketua Umum DPP APSI yang terlibat secara langsung pendirian PERADI dan KAI. Secara de facto memang benar PERADI berdiri tepat dua tahun setelah berlakunya UU Advokat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun proses dan semangat pembentukan PERADI sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 bahwa: "Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga". Karena waktu itu PERADI dibentuk dan ditetapkan bukan oleh para Advokat dalam forum kongres, tetapi dibentuk dengan fakta keperdataan di hadapan notaris berdasarkan semangat kebersamaan 8 Ketua Umum dan Sekjen organisasi pendiri PERADI yang masing-masing menyadari bahwa setelah sekian lama bermusyawarah dalam wadah KKAI untuk membentuk wadah tunggal Advokat sesuai ketentuan UU tidak berhasil, maka semua pimpinan organisasi Advokat menyadari bahwa seandainya tidak ada langkah-langkah strategis menghadapi ancaman pemerintah jika setelah dua dari berlakunya UU Advokat tidak juga terbetuk wadah tunggal, maka hal-hal yang terkait dengan amanah UU akan di take over oleh pemerintah. Realitas seperti itulah yang akhirnya ke 8 pimpinan organisasi memandang bahwa situasi seperti itu sebagai situasi yang darurat maka berlakulah hukum "adlaruurat tubihul mahdluurat" bahwa dalam keadaan darurat perbuatan hukum dalam bentruk apapun diperbolehkan demi kemaslahatan yang lebih luas. Maka kami bersepakat waktu itu bahwa PERADI yang diperkenalkan ke publik di Balai Sudirman Jakarta, pada tanggal 7 April 2005 adalah sebagai jawaban atas situasi yang darurat. Bahkan dalam sambutannya ketua MA Bagir Manan pun menuyatakan " Bahwa Peradi ini bukan wadah tunggal sebagaimana dikehendaki oleh UU Advokat, tetapi sebagai wadah bersama para Advokat Indonesia. Sementara KAI lahir dari Perhelatan akbar advokat se Indonesia dalam forum kongres yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta. di Forum Kongres yang dihadiri oleh kurang lebih 3.500 Advokat dari seluruh Indonesia, yang hadir dari 33 provinsi dan dihadiri oleh advokat senior seperti Prof Dr Adnan Buyung Nasution, OC Kaligis, M Asegaf, Todung Mulya Lubis, Sudjono dan lain-lain. di forum itulah itulah secara aklamasi disepakati lahirnya organisasi baru dengan nama persis sama dengan nama perhelatan tersebut, yakni: Kongres Advokat Indonesia. yang disingkat KAI. Menurut hadirin peserta kongres bahwa KAI ini merupakan wadah tunggal bagi kalangan advokat Indonesia sesuai dengan amanat Ps. 28 (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kalau ditilik dari sisi waktu penyelenggaraan kongres yang sudah lampau waktu, juga jujur saya katakan bahwa pada diri KAI juga ada persoalan legalitas meski secara de facto proses pendiriannya sesuai dengan ketentuan UU. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sikap yang paling bijak adalah ayo kita hayati dan amalkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. dimana pada intinya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun kepada organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal “Organisasi Advokat” sebagaimana amanat UU No.18/2003 Pasal 28 ayat (1).

Fakta namun harus melihat prinsip-prinsip hukum positif.saya ingin menyampaikan tanggapan dalam kaitan perkembangan wadah profesi advokat di Indonesia, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa dalam kuru waktu 2 tahun setelah UU Advokat itu disahkan maka dibentuk wadah tunggal advokat, maka waktu itu juga peradi dalam kurun waktu itu berdiri, tentu jelas hal ini berkaitan dengan prinsip dan asas hukum di Indonesia,adapun organisasi lain di Indonesia yang menyatakan diri sebagai Advokat adalah organisasi yang lewat masa lampau (KAI) malah ada yang berdiri sebelum UU advokat alias jauh sebelum UU Advokat itu terbentuk(Peradin),hendaklah kita menjadi dewasa dalam pemahaman soal hukum, memang kita mengenal hukum positif, dan tentunya itu harus diterapkan dan dihormati. Di Indonesia menganut sistem singgle bar atau organisasi tunggal dalam profesi advokat, maka perlunya bergabung dari organisasi yang lain ke PERADI, PERADI malah membuka lebar kesempatan bagi calon advokat dari organisasi lain untuk diverifikasi, ini menunjukkan bahwa PERADI tanggap terhadap masyarakat hukum. Kita semestinya paham bahwa kita diadu domba oleh oknum sesama advokat yang haus dengan kekuasaan dan uang, kalau para pembaca tidak percaya, coba dibuktikan?Ujian Profesi Peradi bebas KKN?silahkan di buktikan. PERADI menerapkan ZERO KKN dalam Ujian Profesi Advokatnya!!! Maka dengan ini saya serukan pada seluruh keluarga besar advokat untuk bersatu krn demi profesi kita yang terhormat (officium nobile) jangan karena ulah segelintir oknum advokat yang bisa memutar fakta, maka kita menjadi berseteru. Salam Persaudaraan Sesama Advokat

Sebagai media yang menjadi rujukan banyak advokat untuk update info tentang hukum, sebaiknya bersikaplah bijak. Saat ini semua rakyat Indonesia butuh yang namanya keadilan, jangan malah disuguhi dengan berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Terima kasih.

Putusan yg dinantikan para advokat khususnya yg baru, nasibnya mau kemana ? Kalau memang organisasi advokat harus wadah tunggal yah diputuskan sj jgn ragu, ini buah simalakama, tidak menyelesaikan masalah, byangkan sj kalau sesama aparat penegak hukum diperlakukan seperti ini, bagaimana dgn yg tdk paham soal hukum, jadi heran mengutip ucapan mantan Wapres JK " masa para advokat ngurusin masalah orang lain bisa ngurusin masalah sendiri nda bisa " weleh-ueleh ueleh...

Berita Hukumonline dengan judul Pengujian UU Advokat Nebis In Idem yang ditulis hari ini, Selasa(28/6) cukup mengejutkan, sangat menyesatkan dan jauh dari fakta persidangan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terjadi pada hari Senin (27/6) kemarin.

Betapa tidak, hukumonline yang mustinya, memberikan fakta yang obyektif, benar dan tanpa memihak justru terkesan menggiring opini publik dan sangat menyesatkan. Misalnya dalam akhir tulisanya : “Dengan demikian, putusan MK ini secara tidak langsung meneguhkan keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat yang selama ini dipersoalkan beberapa organisasi advokat, seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)”.

Benar bahwa ketiga permohonan judicial review terhadap Undang-Undang No. 18/2003 tentang Advokat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain perkara No. 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010, dan 77/PUU-VIII/2010 Ne Bis In Idem. Namun dengan begitu, tidak berarti bahwa putusan MK tersebut kemudian meneguhkan keberadaan PERADI sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat. Karena memang tidak ada satupun klausal dalam putusan MK yang mengatakan demikian.

Yang ada justru, Mahkamah Konstitusi mengakui keberadai PERADI dan KAI sebagai organisasi Advokat yang ada secara de Facto. Sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. dimana pada intinya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun kepada organisasi advokat untuk membentuk wadah tunggal “Organisasi Advokat” sebagaimana amanat UU No.18/2003 Pasal 28 ayat (1).

Lihat juga misalnya pada kutipan berikut : Putusan MK No: 79/PUU-VIII/2010 hal. 204
[3.9.5] ....................................................................................................................KemudianMahkamah mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang
merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk
mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi
Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf
[3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2
(dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satusatunya
wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang
diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini
ada”;

Dari sini, jelas bahwa klaim PERADI sebagai satu-satunya “Organisasi Advokat” adalah tidak benar dan menyesatkan. Sepertinya hukumonline musti mengoreksi bahkan mencabut atau kalau tidak, memperbaiki pemberitaan tersebut.