hukumonline
Selasa, 12 Juli 2011
Kritikan Masyarakat Perkuat Nilai Demokrasi
DPR dan MK mitra penguat nilai-nilai demokrasi.
ASh
Dibaca: 1256 Tanggapan: 0
Kritikan Masyarakat Perkuat Nilai Demokrasi
Ketua DPR Marzuki Alie, ajak masyarakat kritik kinerja DPR. Foto: SGP

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan komitmen lembaganya yang akan terus berupaya memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Marzuki dalam acara Simposium Internasional yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Hotel Shangrila Jakarta, Senin (11/7).

  
“Upaya memperkuat dan memelihara nilai-nilai demokrasi  dalam setiap pelaksanaan fungsi DPR, kritik masyarakat terhadap kinerja DPR juga sebagai upaya bersama untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi itu,” kata Marzuki membacakan makalahnya di hadapan peserta Simposium.


Menurut Marzuki, dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi, maka pelaksanaan tiga fungsi DPR yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan harus selalu membuka ruang publik. Sebab, keterlibatan publik sangat penting baik dalam proses pembentukan undang-undang, pembahasan anggaran, ataupun pengawasan.

 

“DPR menyadari partisipasi publik sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada DPR. Partisipasi publik ini secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas dan legitimasi berlakunya undang-undang,” kata politisi Partai Demokrat ini.

 

Ia menyadari demokrasi konstitusional, dimana setiap kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi, yang berjalan selama ini memiliki kelemahan. Karena itu, demokrasi harus senantiasa dijalankan dalam koridor hukum. “Hukum yang dibentuk tidak dimaknai sebagai perintah penguasa, tetapi sebagai manifestasi kehendak rakyat,” katanya.                   

 

Menurut Marzuki, upaya penguatan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dijalankan sendiri oleh DPR. MK, bagi DPR, juga dapat menjadi mitra penguat nilai-nilai demokrasi. Sebab, setiap produk undang-undang baik prosedur maupun subtansinya dimungkinkan untuk di-judicial review ke MK.

 

“Tidak hanya dengan Presiden, hubungan DPR dan MK juga harus berada dalam posisi saling kontrol dan penyeimbang (check and balances) dalam bidang peraturan perundangan. Dengan adanya hubungan baik antar lembaga negara, penguatan nilai-nilai demokrasi akan semakin dirasakan publik,” harapnya.   

 

Sementara itu, Ketua MK Moh Mahfud MD menegaskan peran lembaganya sebagai pengawal konstitusi. Peran ini dijalankan MK melalui kewenangan judicial review. Dengan kewenanganya, kata Mahfud, MK memastikan bahwa tidak ada hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

 

Menurutnya, beberapa putusan judicial review MK dibuat atas dasar semangat mendukung upaya penguatan prinsip demokrasi konstitusional. “Misalnya, putusan MK yang merehabilitasi hak pilih orang-orang eks PKI, putusan dibolehkannya calon independen dalam Pemilukada, putusan pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan, penggunaan KTP atau paspor sebagai syarat memilih adalah sedikit banyak peran konkret MK mendorong demokratisasi,” bebernya.        

 

Seperti diketahui, hingga 14 Juli mendatang, MK menggelar Simposium Internasional yang dihadiri para ketua MK dan ketua lembaga parlemen di 23 negara. Dari dalam negeri yang hadir adalah unsur pimpinan lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD. Lalu akan hadir pula mantan hakim konstitusi, Forum Konstitusi, dekan fakultas hukum dan FISIP, dan guru pendidikan kewarganegaraan.

 

Tema Simposium ini adalah “Constitutional Democratic State”. Tema ini lalu dibagi ke dalam tiga subtema yakni peran MK dan institusi sejenis dalam menguatkan prinsip-prinsip demokrasi, demokratisasi proses pembuatan undang-undang, dan mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga negara.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.