hukumonline
Selasa, 12 Juli 2011
Terbit Peraturan Kapolri tentang Eksekusi Fidusia
Red
Dibaca: 16030 Tanggapan: 6

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011. Mulai berlaku sejak 22 Juni lalu, Perkap ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Tujuan diterbitkannya Perkap ini juga untuk melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia dan masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

 

Berdasarkan Perkap ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat (i) ada permintaan dari pemohon; (ii) memiliki akta jaminan fidusia; (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

 

Share:
tanggapan
minta saran menyikapi LPK-SM AL FIKRItoni hikmawan 15.08.13 19:10
Saya sebagai kayawan perusahaan sebagai colector electronic, di dalam penagihan ke konsumen, ada kendala bahwa barang yang awal pemberian nya sewa / beli terhadap perusahaan kami, di pindah tangan kan ke pengurus LPK-SM AL FIKRI, dan konsumen pertama terkesan pasang badan identik harus di tebus begitu pak, kira2 seperti apa menyikapi nya dan solusi nya, trmksh.
Penarikan kendaraan tidak sesuaiYOPIANSYAH 03.08.13 19:47
Yth, Dengan Hormat, pak saya mengalami permasalahan tentang penarikan kendaraan saya yang tidak sesuai prosedur, Pertama, kendaraan terlamabat membayar selama 2 bulan ansuran, dan dilakukan esekusi kendaraan, setelah saya baca syarat esekusi harus memenuhisyarat, pertama, menunjukan salin fudisia, nah itu tidak dilakukan ? lembar peringatan kreditur di kirim (ada), surat tugas esekusi tidak ada(tidak di tinggalkan), lebih parahnya permasalahan tersebut saya tebus sampai 25 jt, memenuhi syarat pengambilan kendaraan, 1 minggu kemudian saya mendapat surat dari lesing, bahawa kendaraan akan di jual terhitung pelunasan 193 jt na mau di jual jika tidak terjual samapai 193, maka sisa untuk memenuhi samapi 193, di bebankan pada saya, jujur saya sudah berkorban sebanyak 130 jt untuk mobil tsb dan saya sangat terpukul saya sudah mengalami kerugian besar di tambah untuk melunasi, mohon kiranya bapak yg dapat membantu saya dapat mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan saya!!! apakah di benarkan seperti itu,bisakah saya mengadukan pada kepolisian menjerat penipuan dan uu konsumen, sebelumnya saya minta pencerahan saya menggangap ini adalah permainan sebab saya orang kampung yg tidak tau apa-apa kiranya bapak/ibu dapat membantu saya, padahal saya juga pernah kredit sampai lunas tetapi tidak sampai seperti ini, ini ada no hp saya 085377031500 atau di email cakrawalacomp82@yahoo.com terimakasih sebsnyak-banyaknya jika ada yang bisa bantu
Perka no 8/2011 melawan hukum...http://duniakontraktor.com 18.09.11 22:28
Betul Pak Moch. Ansory dan saya sudah mengadukan notaris yg membuat akte perjanjian fiducia yg menyalahi aturan tsb ke Majelis Pengawas Notaris (MPN), cuma sayangnya MPN belum memeriksa notaris tsb... http://duniakontraktor.com/notaris-nurdhani-menyulap-tulisan-bawah-tangan-menjadi-akta-otentik/.html Polri tidak boleh melakukan eksekusi tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perintah tertulis oleh kekuasaan yg sah adalah surat perintah ketua pengadilan negeri setempat. Eksekusi yg dilakukan tanpa perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tsb juga sesuai dg Putusan MA No. 3021K/pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986.. Selain itu, masalah yg paling sering terjadi adalah penyalahgunaan keadaan yg dilakukan oleh pelaku usaha pada waktu dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen. Indikatornya bisa dilihat: 1. Dari aspek formulasi perjanjian, prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut, dan 2. Dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi ataupun psikologis... http://duniakontraktor.com/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/.html
UU Perlindungan KonsumenRudy setiawan 18.08.11 00:01
Lembaga Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen atas setiap perlakuan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, serta mensosialisasikan kepada konsumen tentang informasi yang benar. Dimana setiap konsumen harus memenuhi setiap kewajibannya sedangkan pelaku usaha menerima haknya sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen.Disini sering terlihat praktek-praktek yang mengatas-namakan dari LPKSM yang sering melindungi para konsumen yang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya selaku konsumen, dimana konsumen telah menerima manfaat dari perolehan fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Jadi untuk tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang merugikan kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha maka saya setuju atas kebijakan dari Kapolri tentang Perkap No.8 tahun 2011.
Benar sekali... SANGAT SETUJU Dengan PERKAP NO.8 TH.2011MOCH. ANSORY SH. 26.08.11 18:25
Mas Rudy setiawan, Sama dengan Anda kamipun Setuju Adanya Perkap No.8 TH. 2011 Tsb. Hanya setelah membiayai harapan perkap tersebut kalau konsumen telat bayar jangan asal Eksekusi tanpa Prosedur, Lembaga Pembiayaan harus mematuhi Peraturan dan PerUndang-Undangan yang ada, Contohnya : apabila akan mengeksekusi harus sesuai yang disyaratkan oleh PERKAP tersebut, Mengajukan Permohonan Ke Polres 2. Mempunyai Akta Perjanjian dg konsumen di Notaris. 2. didaftarkan dikantor pendaftaran Fidusia (DEPKUM-HAM) 3. Memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, itu artinya Tidak diperbolehkan mengeksekusi dan main hakim sendiri seperti yang terjadi saat ini Mas Rudy setiawan, ok, sepakat deh PERKAP No.8 TH.2011.....setuju...!
UNDANG-UNDANG NO.8 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENKOMNAS PK-PU INDONESIA 13.08.11 18:57
Seharusnya Dijelaskan Dalam PERKAP No.8 TH.2011 ini, Pendaftaran Fidusia yang dimaksud Undang-Undang No.42 TH.1999. Sbb : 1. Kedua belah pihak Menghadap Notaris (surat kuasa dilarang UUPK Ps.18 (1) huruf h) artinya kreditur dan debitur menghadap Notaris. 2. Didaftarkan di DEPKUM-HAM. Kalau tidak demikian tetapi lahir/terbit Sertifikat Fidusia pasal pidana UUJF Ps. 35 berlaku, sayangnya Kapolri tidak merujuk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ps.18 (1,2 dan 3) sehingga Masyarakat Konsumen Melirik Curiga adanya Diskriminasi dalam pelaksanaan Perlindungan (Pelaku usaha UUJF & Konsumen UUPK) kenapa hanya UUJF saja yang ada perkapnya...? sementara Pada Pasal 61 UUPK " Tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya" 5 Tahun Penjara maksimal atau 2 Milyar denda maksimal (Ps.62) UUPK, Maaf Bpk. Kapolri Rakyat yang teraniaya Lebih Membutuhkan Anda (Kepastian Hukum), Semoga bermanfaat. Hormat Kami LPK KOMNAS PK-PU Indonesia Moch. Ansory
MantapNova Ari Wahyudi 19.09.11 18:36
kalo bisa diuraikan jg disini pak isi Perkap no 8 tahun 2011....biar sebagai konsumen tau ...dan moga aja fidusia yg dimaksud oleh Bpk Kapolri sesuei undang-undang no 42 tahun 1999... Kedua belah pihak Menghadap Notaris (surat kuasa dilarang UUPK Ps.18 (1) huruf h) artinya kreditur dan debitur menghadap Notaris secara langsung...trims
KALAU MEMANG TIDAK MAU DI BIAYAI YA BELINYA CASH SAJA DONGabby 14.10.11 03:10
komnas plpu indonesia@ jika demikian kalian kalian saja dong yang siapin dana untuk belikan secara tunai buat konsumen sehingga konsumen tidak nunggak anggsuran lagi !!! DASAR MANUSIA SOK PINTAR TAPI KENYATAANNYA KALIAN KALIAN LAH PERUSAK HUKUM DI INDONESIA , LSM PK SADARLAH KALIAN KALIAN JIKA TIDAK MAU KLIEN ANDA DITAGIH YA JANGAN BERHUTANG ATAU BERITAHU KE KLIEN ANDA TAHU DIRI DIKIT DONG KALAU SUDAH HUTANG BAYARNYA JGAN TELAT !!!! KALIAN KALIAN KALU TIDAK ADA KERJAAN MENDINGAN PERGI LAWAN TUH MALAYSIA........ SOK NGERTI TAPI PERAS LAGI KONSUMENNYA APA KAH ITU KERJAANNYA KALIAN ??????
DASAR ORANG SOK TAUonce 09.11.12 14:41
ANDA KALO CUMAN TAHU HUKUM RIMBA YA DIHUTAN AJA..... MAU MELINDUNGI DAN MENCIPTAKAN HUKUM ITU YA SAMA YANG BENAR.. BUKANNYA ORANG SUDAH DIBIAYAI, NDAK MAU BAYAR TRUS NGEMPLANG ANDA BELAAA,,, LSM CAP KACANG LOE!!! DARI PADA GA ADA KERJAAN, MENDING LOE TANGKAP2 ORANG YANG JADI TERORIS ITUUU....
Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku dalam jaminan fiduciaRobert P Panggabean 02.10.13 20:16
penarikan unit kendaraan jaminan fiducia dapat dibenarkan, dengan catatan bila terjadi penunggakan pembayaran angsuran yang mana sebelumnya telah diperingatkan melalui telepon, kunjungan maupun surat teguran agar segera melakukan pembayaran angsuran kreditnya. dalam beberapa kasus terjadinya wanprestasi oleh debitur maka sebaliknya menimbulkan hak bagi kreditur untuk mengamankan kendaraan jaminan fiducia di kantor Finance. Apabila debitur akan mengambil kembali kendaraannya, maka terlebih dulu harus menyelesaikan kewajiban yang tertunggak disertai dengan membayar biaya penagihan/mendatangkan kendaraan jaminan fiducia ke kantor finance.
Pasal 18 UU Perlindungan KonsumenRobert P Panggabean 02.10.13 20:22
Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku terhadap pembelian barang. Sebaliknya dalam perjanjian Fiducia, Pasal 18 ayat 1 tidak dapat diterapkan. karena jaminan fiducia adalah hutang piutang dg jaminan barang secara fiducia.
isi dari perkap No 8 tahun 2011luqman 12.08.11 10:38
pasal perpasalnya apa sudah di terbitkan, isi perpasalnya bisa di unduh dimana?.
PERKAP No.8 TH 2011 MOCH. ANSORY 08.04.12 15:09
Ketik Di Google : PERKAP No.8 TH 2011 Bapak, Semoga bermanfaat

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.