Komunikasi intensif dengan masyarakat daerah perbatasan Indonesia sangat diperlukan sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan penyelundupan dan pembajakan. Pembajak dan penyelundup sering mengandalkan jaringan ekonomi lokal untuk mendukung kejahatan mereka dan seringkali ditoleransi oleh masyarakat perbatasan.
“Penting untuk mengetahui bagaimana mereka (pembajak dan penyelundup) terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan penanggulangannya,” kata Justin V. Hastings, akademisi dari Universitas Sidney, Australia, dalam diskusi di Universitas Atmajaya Jakarta, Jumat (22/7).
Lanjutnya, Indonesia memiliki banyak daerah perbatasan yang berpotensi sebagai jalur penyelundupan serta wilayah pembajakan. Di antaranya, Selat Malaka (perbatasan Indonesia-Malaysia-Singapura), Entikong di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), dan perbatasan Indonesia-Filipina.
Hastings mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia untuk memahami kontur (pola) hubungan masyarakat di daerah perbatasan. Menurutnya, ketiga daerah perbatasan yang tadi ia sebutkan memiliki karakteristik yang berbeda.
“Para para pembajak dan penyelundup masih tergantung pada jaringan ekonomi lokal dan geografi di perbatasan Indonesia untuk beroperasi,” ujarnya.
Sementara, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Stephanus Desi Prastianto, menambahkan komunikasi antar negara yang terkait juga sangat diperlukan. Artinya, Indonesia perlu mendorong meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan Singapura, Malaysia, serta Filipina dalam mengatasi kejahatan pembajakan dan penyelundupan ini.
Stephanus melanjutkan, persoalan utama dalam upaya pemberantasan pembajakan dan penyelundupan adalah lemahnya pengawasan negara. “Memang, kondisi wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menyulitkan pengawasan sehingga mempermudah kejahatan tersebut,” katanya.