hukumonline
Senin, 01 Agustus 2011
Menagih Informasi Publik dari PTUN Jakarta
Red
Dibaca: 1331 Tanggapan: 1

Muhammad Hidayat, warga Jakarta Timur yang mengaku sebagai Ketua Sahabat Muslim Indonesia mendesak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk memberikan informasi publik selambat-lambatnya 30 hari kerja dari hari ini Senin (1/8). Jika tidak juga diberikan, Hidayat akan menempuh penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat ini sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Dalam surat elektronik yang diterima hukumonline, Hidayat meminta sejumlah dokumen laporan yang ia nilai sebagai informasi publik dari PTUN. Yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban kinerja/anggaran PTUN Jakarta tahun 2010, Rekapitulasi Register Perkara di PTUN Jakarta tahun 2010 dan 2011, dokumen Pengelolaan Uang Panjar dan/atau Biaya Perkara di PTUN Jakarta, dokumen Pelanggaran Disiplin PNS di PTUN Jakarta pada tahun 1990 – 2011, dan data rumah dinas hakim dan pejabat PTUN Jakarta pada tahun 1990 – 2011.

Share:
tanggapan
Re : Tanggapan atas Surat SaudaraPTUN Jakarta 04.08.11 12:15
Tim IT PTUN Jakarta, Bahwa sehubungan dengan surat saudara Muhammad Hidayat tersebut telah ditindak lanjuti oleh PTUN jakarta dan saat ini sedang dalam proses. Selanjutnya untuk diketahui bahwa terdapat Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan KPTUN Jakarta tanggal 25 januari 2011 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian permohonan saudara yang diajukan sudah terdapat dalam situs PTUN Jakarta di alamat : www.ptun-jakarta.go.id sekian dan terima kasih.
PTUN Jakarta sengaja hambat hak warganegara akan akses informasi publikmuhammad hs 08.08.11 18:47
Sampai hari ini, PTUN Jakarta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan UU KIP. PTUN Jakarta sengaja menghambat hak warga negara akan akses informasi publik dan menghambat masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PTUN Jakarta. Atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU KIP, kami telah mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi Pusat, dan dalam waktu dekat PTUN Jakarta akan dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Informasi Pusat karena tindakannya menghambat akses informasi publik warga negara.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.