hukumonline
Selasa, 16 Agustus 2011
Apakah tidak ada batasan pengajuan saksi? Apa saja kriteria saksi yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian? Apakah polisi, jaksa, hakim tetap berhak menolak saksi meringankan yang diajukan tersangka/terdakwa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan advokat demi membela kepentingan kliennnya?
Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana
Apakah tidak ada batasan pengajuan saksi? Apa saja kriteria saksi yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian? Apakah polisi, jaksa, hakim tetap berhak menolak saksi meringankan yang diajukan tersangka/terdakwa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan advokat demi membela kepentingan kliennnya?
Project,Redaksi
Dibaca: 21659 Tanggapan: 3
Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana
Perubahan makna "Saksi" dalam KUHAP

Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, peran saksi-saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Mengingat urgensi yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.  Selama puluhan tahun, sejak UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) berlaku, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

 

Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (2010), M. Yahya Harahap menegaskan tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan padal 1 angka 27 KUHAP tersebut. Bahkan Harahap menerangkan lebih lanjut bahwa keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Dengan merujuk pada adagium ‘testimonium de auditu’ Harahap menyatakan keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Definisi ini telah dianut polisi, jaksa, hakim, dan pengacara selama puluhan tahun. Doktrin dan literatur hukum acara pidana juga nyaris tak ada yang mengkritisi makna saksi dalam KUHAP. Hingga, pada 2 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi membuat suatu ‘terobosan’, yakni memperluas cakupan saksi.

 

Seorang tersangka berhak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya di semua tingkat pemeriksaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi menguntungkan dalam pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pengertian saksi dalam pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frase “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka/terdakwa. Konsep inilah yang dikritik Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini mungkin akan membawa implikasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Apakah tetap tidak ada batasan pengajuan saksi? Apa saja kriteria saksi yang keterangannya mempunyai nilai pembuktian? Apakah polisi, jaksa, hakim tetap berhak menolak saksi meringankan yang diajukan tersangka/terdakwa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan advokat demi membela kepentingan kliennnya?

 

Mengingat pentingnya masalah ini diketahui dan dipahami para pemangku kepentingan, maka Hukumonline.com bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) Jakarta Pusat menggelar diskusi yang mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.  Bagi DPC AAI sendiri, kerjasama ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menyebutkan dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Advokat menjalankan tugasnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan ukum.

 

Sebagai media yang banyak menulis isu-isu hukum terkini, tentu saja acara ini sangat berarti bagi hukumonline.com. Bekerjasama dengan DPC AAI Jakarta Pusat, hukumonline sangat berharap talk!hukumonline ini bukan saja menjadi ajang diseminasi putusan-putusan lembaga peradilan, tetapi juga menjadi tempat berdiskusi para pemangku kepentingan. Sehingga, para pemangku kepentingan, khususnya penegak hukum, punya persepsi yang sama dan solusi-solusi alternatif terhadap berbagai persoalan hukum di Tanah Air.  

 

Acara ini akan dihadiri kalangan praktisi advokat, polisi, hakim, jaksa, aktivis LBH dan lembaga swadaya masyarakat, biro hukum lembaga pemerintah, dan pers.

 

Oleh karena itu, gunamendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai hal ini maka www.hukumonline.com telah mengadakan Talk!hukumonline Discussion dengan tema: “PERUBAHAN MAKNA ‘SAKSI’ DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA” yang diselenggarakan pada:

 

WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

Hari        : Rabu, 24 Agustus2011

Waktu   : 13.30 – 16.00WIB

Tempat                : Indonesia Jentera School of Law, Puri Imperium Office Plaza, Lantai 2, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta Selatan

 

Narasumber:

Brigjen Pol RM Panggabean*

(Mabes Polri)

 

Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

(Hakim Mahkamah Konstitusi)

 

Flora Dianti, S.H., M.H.

(Advokat, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat)

 

Acara ini didukung oleh

DPC AAI Jakarta Pusat

(Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Pusat)

 

Jika anda tertarik dengan notulensi seminar ini, silahkan  hubungikami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi seminar ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku

Share:
tanggapan
http://satriabajahikam.blogspot.comSatria Baja Hikam 19.10.13 21:36
terimakasih dah share bang. sangat bermanfaat untuk menambah referensi. salam
Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidamuhammad imam wahyudi 04.05.12 05:02
Kronologi Pembuatan Hukum Kronologis Pemanfaatan Ideologi Undang-undang atau Rancangan Undang-undang dalam kondisi saat ini,negara kita digoncangkan oleh sebuah fenomenal sejarah fragmentasi kecacatan mental jiwa negara ! "Subyek yang paling utama dan massif yang bersifat laten maupun manifest dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan juga memiliki alat kewenangan besar untuk mengelola,menguasai,mengeksploitasi dengan berbagai perangkat hukum berupa pemberian izin maupun hak-hak pemanfaatan atas tanah memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan swasta dalam negeri,asing,bumn ataupun proyek-proyek pembangunan menurut komnas ham pada tahun 2009 tercatat 4.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masuk 62% pada kasus lingkungan hidup dan konflik agraria. Kondisi ini sangat jelas bertentangan sekali dengan masstricht tentang pelanggaran hak-hak ekonomi,sosial dan budaya,sebagai dalam pedoman pelaksanaan kovenan internasional yang telah diratifikasikan oleh republik indonesia melalui undang-undang No.11 Tahun 2005,pada hasil point 21 menyatakan "para korban pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya seharusnya tidak menghadapi sanksi kriminal semata-mata karena status mereka sebagai korban,seperti contohnya lewat undang-undang yang mengkriminalkan orang hanya karena tidak mempunyai rumah. Ternyata berhadapan dengan suatu realita menguatnya konsolidasi kekuasaan oligarki politik sebagai mesin penghancur dari kapitalisme birokratik rente,merupakan modus operandi nasional dari kapitalisme internasional/neo-imperialisme.Yang justru keluar adalah produk hukum agraria yang berwajahkan sektoral dan mengandung maksud privatisasi berdampak pada menguatnya akses modal untuk mengeksploitasi sumber-sumber dan justru memperkecil akses rakyat. LANDASAN DASAR HUKUM Disini saya akan memberikan sedikit tentang penjelasan dan memperjelaskan kembali agar dimengerti,namun jangan sampai tidak di pahami atau dimengerti sama sekali apa itu hukum dan landasan dasar hukum. Bukanlah sebagai momok dan juga sosok mainan anak kecil yang dijual oleh pedagang mainan atau pedagang kaki lima di pinggir jalan,sekolah,pasar dan lain-lainnya secara sadar maupun tidak sadar,marilah kita ungkapkan bersama-sama membicarakan arti sesungguhnya tentang landasan dasar hukum itu dapat terbagi menjadi dalam 3 kata-kata yaitu adalah ; 1. Hukum : satu badan hukum yang mempunyai wewenang dan kekuasaan sepenuhnya serta memmutuskan semua segala bentuk kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan belum terjadi. 2. Dasar : adalah sesuai dengan UUD 1945 yang berazaskan pancasila dan ketuhanan yang maha esa dalam pasal.30 ayat 1 dan 2 (setiap warga negara mempunyai tanggung jawab membela negara). 3. Landasan : yaitu ideologi pancasila maupun merupakan filsafat bangsa indonesia. Terima kasih sebelumnya kami telah memberikan sedikit info serta dapat di pahami secara bagaimana mestinya manusia normal dalam kehidupan bernegara dalam taraf hidup layak adil sejahtera dan makmur berkehidupan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Putusan MK Nomor : 65 /PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 DoabaikanDemon Tarigan 19.10.11 21:55
ternyata di daerah Putusan MK Nomor : 65 /PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011, diabaikan begitu saja oleh Peneggak hukum...apa upaya pencari keadilan untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa tidak mewlakukan PMH Pidana (kebenaran dan kepastian hukum)

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.