Ikuti kami:
Agar capital inflow diserap oleh masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan persiapan go public Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin matang. Rencananya, awal tahun depan ada beberapa perusahaan plat merah yang menjalani proses Initial Public Offering (IPO) ini.
“Ya, paling tidak kita siapkan beberapa. Setidaknya ada tiga hingga empat BUMN yang relatif siap,” kata Hatta di kantornya, Senin (5/9).
Sayangnya, Hatta belum bersedia mengungkapkan perusahaan mana yang akan diprivatisasi tersebut. Namun, kabar yang terus menguat hampir setahun ini, salah satu BUMN yang tengah dipersiapkan serius adalah PT Semen Baturaja, perusahaan industri semen di wilayah Sumatera bagian selatan.
Perusahaan ini merupakan patungan antara PT Semen Gresik dengan saham 45 persen dan PT Semen Padang 55 persen dengan status Penanaman Modal Mandiri, pada 14 November 1974. Pada 9 November 1979, statusnya berubah menjadi Persero. Komposisi saham berubah, yaitu sebagian besar dimiliki pemerintah, dengan jumlah sekitar 88 persen.
Sisanya dibagi antara PT Semen Padang (7 persen) dan PT Semen Gresik (5 persen). Kemudian sejak tahun 1991, pemerintah mengambil alih secara keseluruhan saham perusahaan ini.
Beberapa waktu lalu, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, saham Semen Baturaja yang akan dilepas melalui IPO rencananya sekitar 30 persen. Dengan jumlah itu, ditargetkan peraupan dana mencapai Rp1 triliun. “Nanti akan kita usulkan ke DPR,” ungkapnya.
Dana hasil IPO tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan pabrik, bisnis semen putih, dan meningkatkan pangsa pasar, serta meningkatkan produksi menjadi 1,5 juta-2 juta ton. “Saat ini produksi 1,2 juta ton per tahun,” katanya.
Menurut Hatta, melalui IPO diharapkan capital inflow dapat diserap oleh pemain domestik. “Ini penting karena kita tidak lagi dengan strategic investment, tapi lebih agar capital inflow diserap oleh masyarakat Indonesia,” katanya.
Hal ini juga dilakukan mengantisipasi masuknya modal asing. Sebelumnya, Hatta mengatakan melalui IPO BUMN, publik bisa membeli dan memperkuat struktur bursa saham Indonesia. Seperti diketahui, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) belum lama ini menurunkan peringkat utang luar negeri Amerika Serita menjadi AA+ dari sebelumnya AAA.
Turunnya peringkat utang AS ini dikhawatirkan mengalihkan dana asing ke Indonesia karena pertumbuhan ekonomi negara adidaya tersebut mengalami perlambatan. Aliran dana asing yang semula ditujukan untuk investasi di AS diperkirakan akan masuk ke negara pasar berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.
Percepatan IPO BUMN ini, kata Hatta, dilakukan untuk menjaga agar aliran dana asing tersebut tidak masuk pada saham portfolio (penanaman modal tidak langsung).
Meski demikian, DPR mengindikasikan akan ada pengetatan syarat dan prosedur IPO bagi perusahaan BUMN dan harus dibedakan dengan perusahaan swasta. Pentingnya koreksi internal terhadap kebijakan pasar modal terutama dalam proses IPO BUMN dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasalnya, saham BUMN termasuk dalam keuangan negara.
“Kami ingin menyampaikan harus ada koreksi internal terhadap kebijakan pasar modal, sebab dalam proses IPO, ada saham negara di BUMN,” kata Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya koreksi internal terhadap kebijakan pasar modal terutama dalam proses IPO BUMN ini. Hal ini juga menjadi sorotan Federasi Serikat BUMN Bersatu (FSB).
Menurut Ketua FSB, Arief Poyuono, Indonesia harus punya aturan yang tegas mengenai IPO BUMN. “Apalagi, privatisasi BUMN di Indonesia tidak pernah lepas dari kepentingan politik dan politisasi. Lihat saja IPO PT Krakatau Steel dan PT Garuda Indonesia,” pungkasnya.